Pengamat Soroti Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah: Ini Praktik Fishing Expedition

Pengamat Soroti Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah: Pengamat Soroti Penggeledahan Rumah Febrie: Fishing Expedition? Pondokkebaikan.com – Tindakan

Pengamat Soroti Penggeledahan Rumah Febrie: Fishing Expedition?

Pondokkebaikan.com – Tindakan penggeledahan yang dilakukan aparat terhadap kediaman mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, pada Kamis, 23 Juli 2026, menuai kritik dari kalangan praktisi hukum. Pengamat hukum Fajar Trio menilai terdapat cacat prosedur dalam langkah penyidik tersebut. Proses penyitaan aset tanpa memeriksa Febrie sebagai saksi dianggap sebagai bentuk serangan balik dalam konteks kasus korupsi Petral.

Konteks Kasus dan Motif Serangan Balik

Dinamika hukum yang melibatkan nama Febrie Adriansyah semakin memanas. Langkah penyidik yang melakukan penggeledahan rumah sekaligus menyita aset tanpa didahului proses pemeriksaan saksi dinilai menabrak batas-batas hukum yang berlaku. Fajar Trio menilai bahwa langkah ini diduga kuat menjadi bagian dari gelombang serangan balik atau counter-attack.

Menurut analisisnya, serangan balik ini merupakan respons terhadap keberanian Febrie yang tengah memimpin penyelidikan megakorupsi tata niaga minyak Petral (Pertamina Energy Trading Ltd) serta korupsi internal MBG. Skandal energi berskala raksasa ini disinyalir melibatkan jaringan gurita yang menyeret sejumlah pejabat aktif di ring satu kekuasaan serta barisan mantan pejabat teras.

Fajar Trio menjelaskan bahwa tensi tinggi inilah yang diduga memicu mundurnya Febrie dari jabatan Jampidsus sebelum akhirnya rumah kediamannya diobrak-abrik oleh aparat. Mundurnya Febrie dari jabatannya tidak lepas dari tekanan yang dialaminya selama memimpin penyelidikan terhadap kasus-kasus besar tersebut.

Analisis Prosedural dan Hukum Acara Pidana

Lebih jauh, Fajar Trio menilai tindakan penyidik yang langsung melakukan penggeledahan dan penyitaan aset secara berondong tanpa pernah memanggil Febrie sebagai saksi merupakan anomali besar dalam penegakan hukum pidana. Dalam keterangannya, ia memberikan penjelasan mendalam mengenai aspek-aspek hukum yang dilanggar.

“Menggeledah rumah dan langsung menyita aset seseorang yang status hukumnya bahkan belum pernah diklarifikasi sebagai saksi adalah bentuk kesewenang-wenangan yang nyata. Ini bukan lagi sekadar mencari bukti, melainkan fishing expedition—tindakan spekulatif memancing di air keruh untuk mencari-cari kesalahan, sekaligus patut diduga sebagai upaya melumpuhkan berkas serta alat bukti kasus Petral dan MBG yang berada di tangan Febrie,” ujar Fajar dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).

Ia menambahkan bahwa penggeledahan tanpa dasar hukum yang kuat adalah intrusive action atau tindakan yang melanggar privasi secara ekstrem yang dilindungi oleh konstitusi melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Meskipun benar hukum acara pidana memberikan diskresi bagi penyidik untuk mencari barang bukti, tindakan paksa harus didasarkan pada probable cause atau alasan yang layak dan bukti permulaan yang cukup.

Aspek Penyitaan Aset dan Perlindungan Hak Pihak Ketiga

Pun ia menyoroti tajam aspek penyitaan aset yang dilakukan aparat di kediaman Febrie. Dalam kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), mekanisme pelacakan aset atau follow the money wajib mengedepankan asas kehati-hatian atau due diligence demi melindungi hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik atau good faith third party.

“Bagaimana mungkin penyidik bisa langsung menyita aset atau barang-barang di rumah Febrie, sementara Febrie sendiri belum pernah diperiksa untuk mengklarifikasi asal-usul barang tersebut? Penyidik belum memiliki konstruksi hukum yang solid untuk memilah mana aset yang dituduhkan terkait perkara dan mana aset pribadi keluarga yang diperoleh secara halal jauh sebelum kasus ini mencuat,” urai Fajar.

Secara formil, aturan hukum acara pidana terbaru membatasi kewenangan absolut aparat lewat mekanisme judicial scrutiny atau pengawasan yudisial. Penggeledahan dan penyitaan barang bergerak maupun tidak bergerak wajib mengantongi izin tertulis dan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Jika penyidik berlindung di balik dalih “keadaan mendesak” untuk menerobos masuk dan mengamankan aset tanpa izin di awal, mereka tetap diikat oleh batas waktu yang kaku.

Rekomendasi Hukum dan Langkah Selanjutnya

Berdasarkan analisis komprehensif yang disampaikan, tim hukum Febrie Adriansyah disarankan untuk mengajukan praperadilan. Langkah ini bertujuan untuk menguji keabsahan tindakan penyidik yang dinilai melanggar hukum acara pidana. Pengajuan praperadilan akan memberikan ruang bagi pengadilan untuk meninjau kembali legitimasi penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan.

Keputusan pengadilan dalam kasus praperadilan ini akan menjadi preseden penting bagi penegakan hukum di masa mendatang. Masyarakat hukum menantikan hasil dari proses hukum yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa hak-hak sipil tidak dilanggar dalam upaya menegakkan keadilan.