Demo Desak Penahanan Febrie Adriansyah di Kejagung Berujung Ricuh

Demo Desak Penahanan Febrie Adriansyah di Kejagung: Protes Massa JIHN di Kejagung: Tuntutan Penahanan Febrie Adriansyah Berakhir dengan Kericuhan

Protes Massa JIHN di Kejagung: Tuntutan Penahanan Febrie Adriansyah Berakhir dengan Kericuhan

Pondokkebaikan.com – Sejumlah anggota Jaringan Intelektual Hukum Nasional atau JIHN melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung Utama Kejaksaan Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026. Demonstrasi ini bertujuan untuk mendesak pihak kejaksaan agar segera menahan Febrie Adriansyah, seorang tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus.

Aksi yang berlangsung di depan kantor kejaksaan pusat ini tidak berjalan mulus. Terjadi situasi tegang ketika massa mencoba masuk ke area gedung sambil menggoyang-goyang pagar besi. Aparat keamanan berusaha menghalangi pergerakan demonstran, sehingga terjadilah saling dorong-mendorong yang cukup intens antara kedua belah pihak.

Kericuhan Memanas Saat Spanduk Dibakar

Situasi semakin memanas ketika sebagian massa membakar spanduk sebagai bentuk protes. Melihat hal tersebut, petugas keamanan menyemprotkan alat pemadam api ringan atau APAR ke arah spanduk yang terbakar. Tindakan ini ditanggapi negatif oleh para demonstran yang menganggapnya sebagai pendekatan represif. Mereka pun mulai memprotes keras tindakan aparat yang dianggap terlalu keras dalam mengendalikan massa.

Direktur JIHN, Riswan Siahaan, menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan untuk mendapatkan kejelasan terkait status hukum Febrie Adriansyah. Hingga saat ini, meskipun tersangka, pria tersebut belum ditahan oleh Kejaksaan Agung. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat yang menantikan keadilan.

«Kami berharap Jaksa Agung untuk segera membongkar dan mengeluarkan eks Jampidsus Febrie kepada publik sehingga publik tidak bertanya-tanya,» ujar Riswan Siahaan di lokasi demonstrasi.

Tuntutan Empat Poin Utama

Dalam aksi tersebut, para demonstran menyampaikan empat tuntutan pokok kepada pihak berwenang. Pertama, mereka mendesak Kejaksaan Agung agar tetap independen dalam menangani kasus Febrie Adriansyah serta menjaga marwah Presiden dalam komitmen pemberantasan korupsi.

Kedua, massa menuntut agar penahanan dilakukan secepatnya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kekecewaan publik terhadap kasus yang menjerat oknum petinggi jaksa tersebut. Ketiga, mereka meminta Kejaksaan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan menuntaskan perkara ini secara tuntas.

Keempat, demonstran meminta pemerintah mengkaji ulang Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 yang mengatur keterlibatan TNI di Kejaksaan. Hal ini dinilai sebagai komitmen untuk menjaga demokrasi sekaligus menepis tuduhan bahwa Indonesia sedang menuju negara junta militer.

Desakan Keterlibatan KPK

Riswan Siahaan juga menekankan pentingnya keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus ini. Menurutnya, kehadiran KPK akan memberikan legitimasi lebih besar dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses hukum yang berjalan.

«Kami ingin KPK juga terlibat dalam membuka secara terang-benderang terhadap kasus ini,» jelasnya dengan tegas.

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang juga ikut mendesak Kejagung untuk tidak hanya fokus pada Febrie Adriansyah, tetapi juga menyeret pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus serupa. Mereka menginginkan transparansi penuh agar semua pihak yang bersalah dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil.

Demonstrasi ini menjadi salah satu bentuk tekanan publik terhadap institusi kejaksaan agar lebih responsif dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Dengan adanya aksi massa dan tuntutan yang jelas, diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.