Pengamat: Seskab Teddy Terlalu Sering Tampil, Komunikasi Istana Seharusnya Satu Pintu
What Happened During – M. Jamiluddin Ritonga, seorang pengamat komunikasi politik, mengkritik cara komunikasi publik yang dijalankan oleh lembaga kepresidenan (Istana) saat ini. Menurutnya, pendekatan ini terkesan bersifat reaktif dan defensif, sehingga sering kali memberikan respons yang tidak selaras dengan pesan utama pemerintahan. Hal ini dinilai mengurangi efektivitas komunikasi dan berpotensi memperkuat persepsi publik bahwa Istana cenderung membela diri daripada menerima masukan dari masyarakat.
Kritik terhadap Komunikasi yang Reaktif dan Defensif
Pendekatan defensif yang dilakukan pejabat Istana dinilai menghambat efektivitas komunikasi serta berpotensi memicu ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jamiluddin menekankan bahwa sikap seperti ini menciptakan kesan bahwa lembaga kepresidenan enggan menerima kritik, padahal sebelumnya Presiden Prabowo beberapa kali menyatakan kesediaannya menerima masukan dari berbagai pihak.
“Dalam komunikasi, pendekatan yang terlalu reaktif bisa menjadi bumerang. Pendekatan semacam ini bukan menghasilkan komunikasi yang efektif, tetapi justru berbalik negatif kepada penyampai pesan,” jelas Jamiluddin dalam pernyataannya, Senin (8/6/2026).
Dalam konteks ini, Jamiluddin menyebutkan bahwa respons Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terhadap kritik Dino Patti Djalal menjadi contoh nyata. Kritik tersebut mengenai frekuensi kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri, dan Teddy dikatakan sering tampil dalam menjawabnya. Menurut pengamat, pola ini memperlihatkan ketidakseimbangan dalam distribusi peran antara Seskab dan Badan Kominikasi Presiden (BKP), yang seharusnya menjadi pihak utama dalam menyampaikan pesan pemerintah ke publik.
Proposisi Sistem Komunikasi Satu Pintu
Jamiluddin menyarankan adanya sistem komunikasi satu pintu melalui BKP agar pesan pemerintah lebih konsisten, jelas, dan profesional. Ia berpendapat bahwa saat ini, berbagai pihak seperti pejabat Istana, Seskab, dan menteri terkadang terlibat dalam menyampaikan informasi, sehingga memicu kebingungan di kalangan masyarakat.
“Komunikasi publik Istana seharusnya melalui pintu BKP. Teddy seharusnya menahan diri tidak mengambil porsi tugas dan fungsi BKP, yang sekarang dipimpin Muhammad Qodari,” ucapnya.
Kritik ini bukan hanya berupa penyesuaian peran, tetapi juga perubahan cara kerja yang lebih terstruktur. Menurut Jamiluddin, pola satu pintu akan memastikan bahwa semua pesan yang disampaikan ke publik berasal dari satu sumber yang terpercaya, sehingga mengurangi risiko kesan membingungkan atau tidak komprehensif.
Dalam kesimpulannya, Jamiluddin memaparkan bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya tentang memberikan respons, tetapi juga tentang mendengarkan dan memahami suara masyarakat. “Komunikasi satu pintu juga berpotensi meningkatkan efektivitas jika dikelola oleh pihak yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi,” tambahnya.
Kritik terhadap frekuensi kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri menjadi salah satu isu yang dianggap sebagai contoh dari pola komunikasi yang terlalu reaktif. Dino Patti Djalal, seorang tokoh politik, menyoroti bahwa terlalu banyak kunjungan kerja bisa memicu kelelahan publik, terutama jika tidak diiringi penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan hasil dari setiap perjalanan tersebut.
Jamiluddin juga menyoroti peran BKP sebagai garda depan dalam mengelola komunikasi publik. Ia berargumen bahwa jika BKP memiliki kekuasaan penuh, pesan pemerintahan akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan terhindar dari penyimpangan. “Kebanyakan orang yang menyampaikan pesan atas nama Istana justru menyebabkan perbedaan pernyataan, sehingga memperumit proses komunikasi,” jelasnya.
Menurutnya, kesalahan komunikasi tidak hanya berdampak pada persepsi masyarakat, tetapi juga pada kepercayaan terhadap institusi kepresidenan. Jika pesan yang disampaikan tidak konsisten, maka risiko munculnya keengganan publik terhadap kebijakan pemerintah menjadi lebih tinggi. “Sikap bertahan juga mengesankan Istana lebih suka membela diri daripada menerima kritik. Ironisnya, saat membela diri, Istana malah menyudutkan pengkritik,” tuturnya.
Jamiluddin menegaskan bahwa komunikasi yang efektif membutuhkan kesadaran untuk tidak hanya menjawab, tetapi juga membuka ruang diskusi. Ia menambahkan bahwa keberhasilan sistem satu pintu bergantung pada kemampuan BKP dalam mengelola pesan, termasuk dalam mengantisipasi pertanyaan dan kritik yang muncul dari berbagai arah.
Dengan menerapkan pendekatan ini, masyarakat diharapkan bisa lebih mudah mengakses informasi yang akurat dan relevan. Selain itu, komunikasi yang terarah akan membantu menjaga konsistensi dalam menjelaskan kebijakan pemerintah, baik dalam konteks domestik maupun internasional. “Tugas BKP tidak hanya mengkomunikasikan, tetapi juga memastikan semua pesan yang disampaikan selaras dengan visi pemerintahan,” pungkas Jamiluddin.
Kesimpulan: Perlu Perbaikan Struktur dan Kompetensi
Dalam kesimpulannya, Jamiluddin mengingatkan bahwa perbaikan komunikasi publik tidak cukup hanya dilakukan secara bersikap defensif, tetapi juga perlu perencanaan yang matang. Ia menekankan pentingnya pemberdayaan BKP sebagai pusat komunikasi, sehingga memastikan bahwa semua pesan yang disampaikan kepada publik berasal dari satu sumber yang terpercaya dan kompeten. Pendekatan ini, menurutnya, bisa menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta menghindari konflik pesan yang bisa merugikan citra ke
