Heboh Isu Babinsa Bakal Awasi Wajib Pajak, Begini Penjelasan Tegas TNI AD

Heboh Isu Babinsa Bakal Awasi Wajib: Klarifikasi Resmi: Babinsa Tidak Memiliki Kewenangan Baru dalam Pengawasan Pajak Pondokkebaikan.com – Isu yang

Klarifikasi Resmi: Babinsa Tidak Memiliki Kewenangan Baru dalam Pengawasan Pajak

Pondokkebaikan.com – Isu yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat mengenai keterlibatan Babinsa dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak akhirnya mendapat penjelasan resmi dari pihak TNI Angkatan Darat. Brigjen TNI Donny Pramono, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), memberikan pernyataan tegas bahwa tidak terdapat penugasan baru maupun perluasan kewenangan bagi para Babinsa dalam konteks perpajakan. Klarifikasi ini penting untuk meluruskan persepsi publik yang sempat keliru setelah diterbitkannya surat edaran terbaru.

Perkembangan ini muncul menyusul diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 yang dirilis pada hari Rabu, 22 Juli 2026. Dokumen tersebut sempat menimbulkan persepsi publik bahwa Babinsa akan memiliki peran lebih besar dalam mengawasi wajib pajak. Namun, DJP secara jelas menegaskan bahwa Babinsa serta Bhabinkamtibmas bukanlah petugas pajak sehingga tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan maupun penegakan hukum di bidang perpajakan.

Mekanisme Koordinasi Antarinstansi

Menurut Brigjen Donny Pramono, penyebutan Babinsa dalam surat edaran tersebut sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme koordinasi antarinstansi dalam pembangunan jejaring informasi kewilayahan. Hal ini tidak mengubah kewenangan masing-masing pihak yang terlibat. Mekanisme ini telah lama berjalan dalam berbagai pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah.

Penyebutan Babinsa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 merupakan bagian dari mekanisme koordinasi antarinstansi dalam pembangunan jejaring informasi kewilayahan dan tidak mengubah kewenangan masing-masing pihak, kata Donny dalam keterangannya pada Rabu (22/7/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa surat edaran tersebut pada dasarnya merupakan pedoman internal Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Di dalamnya diatur berbagai metode pengumpulan data serta pembangunan jejaring informasi yang merupakan tugas pokok DJP. Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Dalam konteks tersebut, penyebutan Babinsa dan Bhabinkamtibmas berada pada aspek pembangunan jejaring informasi kewilayahan, bukan sebagai pemberian kewenangan kepada Babinsa untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, maupun penegakan hukum di bidang perpajakan, jelas Donny.

Tugas Pokok Babinsa Tetap Berpedoman pada Regulasi

Dengan demikian, tidak tepat apabila penyebutan Babinsa dalam dokumen tersebut dimaknai sebagai perluasan tugas ataupun kewenangan. Donny menuturkan bahwa DJP telah memberikan penjelasan secara rinci bahwa Babinsa bukan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, maupun penegakan hukum perpajakan. Seluruh kewenangan perpajakan tetap berada pada DJP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terbitnya surat edaran tersebut merupakan bagian dari sinergi antar instansi yang dijalankan apabila petugas DJP memerlukan pendampingan di lapangan. Bagi TNI Angkatan Darat, tugas Babinsa tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur pembinaan teritorial, pemberdayaan wilayah pertahanan, komunikasi sosial, serta pembinaan ketahanan wilayah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Babinsa senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun komponen masyarakat.

Pada prinsipnya, koordinasi antarinstansi pemerintah merupakan praktik yang selama ini telah berjalan dalam berbagai pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah. Sinergi tersebut dilakukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing instansi, ujarnya.

Mencegah Kesalahpahaman Publik

Donny berharap penjelasannya ini bisa dicermati oleh masyarakat secara utuh berdasarkan dokumen resmi serta penjelasan dari instansi yang berwenang. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman atau disinformasi yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Isu ini menjadi penting untuk diklarifikasi mengingat semakin kompleksnya hubungan antara berbagai instansi pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Koordinasi yang baik antarinstansi akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau kebingungan di kalangan masyarakat. Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan publik dapat memahami dengan benar bahwa keterlibatan Babinsa dalam konteks surat edaran tersebut bersifat koordinatif dan tidak mengubah status maupun kewenangan mereka sebagai petugas teritorial yang telah ada sebelumnya.