Kenaikan Tarif WNI Harusnya Tak Tumbalkan Keadilan dan Pengabdian

Analisis Mendalam: Kenaikan Tarif WNI Harusnya Tak Tumbalkan Keadilan dan Pengabdian Pondokkebaikan.com – Perubahan regulasi terbaru mengenai tarif

Analisis Mendalam: Kenaikan Tarif WNI Harusnya Tak Tumbalkan Keadilan dan Pengabdian

Pondokkebaikan.com – Perubahan regulasi terbaru mengenai tarif kewarganegaraan telah menarik perhatian signifikan dari kalangan akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum. King Faisal Sulaiman, seorang pakar hukum tata negara terkemuka dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menyampaikan pandangannya secara komprehensif terkait peningkatan biaya naturalisasi yang diumumkan pada hari Selasa, 21 Juli 2026. Langkah strategis pemerintah ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 yang secara rinci mengatur jenis serta tarif atas penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Dalam analisisnya yang mendalam, King Faisal mengakui bahwa secara yuridis pemerintah memang memiliki legitimasi kuat untuk menetapkan besaran tarif melalui instrumen PP sebagai aturan pelaksana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, ia menekankan bahwa isu krusial bukanlah soal kewenangan hukum semata, melainkan seberapa besar dampak dari besaran tarif tersebut terhadap prinsip keadilan sosial yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia.

Kekhawatiran Diskriminasi Akses Ekonomi bagi Pemohon

Salah satu poin utama yang disoroti secara tajam adalah kenaikan tarif naturalisasi bagi warga negara asing (WNA) yang ingin memperoleh status warga negara Indonesia (WNI). Besaran biaya yang semula sebesar Rp50 juta kini naik menjadi Rp75 juta per permohonan. Menurut King, lonjakan sebesar 50 persen ini berpotensi menciptakan ketimpangan akses berdasarkan kemampuan ekonomi pemohon yang beragam.

Penilaian umum sering kali mengasumsikan bahwa seluruh calon naturalisasi memiliki kondisi finansial yang mapan dan stabil. Namun, asumsi tersebut tidak selalu mencerminkan realitas di lapangan yang lebih kompleks. Banyak individu yang memiliki integritas tinggi dan keinginan kuat untuk mengabdi kepada Indonesia, namun terhambat oleh keterbatasan biaya yang semakin meningkat.

“Tarif yang meningkat cukup signifikan berpotensi menciptakan diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi. Bisa saja ada individu yang memiliki integritas tinggi dan ingin mengabdi di Indonesia, tetapi akhirnya kesulitan mengakses proses naturalisasi karena terbentur biaya,” tutur King dengan tegas.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini perlu mempertimbangkan agar tidak menutup akses bagi mereka yang sebenarnya layak menjadi warga negara Indonesia. Keadilan seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi legalitas formal, tetapi juga dari sisi keterjangkauan bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Harmonisasi Biaya dengan Kualitas Pelayanan Publik

King Faisal juga mengingatkan bahwa kenaikan tarif harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh dan terukur. Pungutan biaya yang lebih besar seharusnya sejalan dengan proses administrasi yang lebih cepat, transparan, mudah diakses, dan akuntabel. Masyarakat berhak mengharapkan perbaikan nyata, bukan sekadar kenaikan nominal tanpa imbalan yang setara.

“Jangan sampai biaya yang dipungut semakin tinggi, tetapi proses administrasinya tetap lambat atau bahkan masih menyisakan potensi maladministrasi,” ujarnya.

Jika dari segi efisiensi, kecepatan, dan transparansi tidak mengalami perbaikan yang signifikan, maka kebijakan ini patut dievaluasi kembali secara serius. King mendorong pemerintah membuka ruang evaluasi berkala untuk memastikan apakah kenaikan tarif benar-benar meningkatkan kualitas layanan atau justru menjadi hambatan substantif bagi pemohon.

Rekomendasi untuk Keseimbangan Kebijakan yang Optimal

Untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan aksesibilitas, King menyarankan pemerintah dapat mempertimbangkan skema tarif yang lebih proporsional dan fleksibel. Selain itu, pemerintah juga didorong memberikan keringanan biaya bagi tenaga ahli dan ilmuwan yang berkontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tarif tidak hanya menguntungkan sisi fiskal, tetapi juga mendukung tujuan nasional dalam menarik talenta terbaik dari luar negeri. Dengan pendekatan yang tepat dan berkeadilan, Indonesia dapat menjadi negara yang inklusif dan adil bagi semua pemohon kewarganegaraan tanpa mengabaikan prinsip pengabdian dan keadilan sosial.