Ratusan Ribu USD Disita dari Bandung dan Tangerang Terkait Kasus Suap Pajak Banjarmasin

Penyidikan Suap Pajak Banjarmasin: KPK Amankan USD 150 Ribu di Dua Kota

Pondokkebaikan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan langkah strategis dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui serangkaian penggeledahan yang dilakukan di dua wilayah berbeda, yaitu Bandung dan Tangerang, penyidik berhasil mengamankan uang tunai dalam mata uang asing senilai USD 150.000 atau setara Rp2,6 miliar.

Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya intensif KPK untuk menelusuri jaringan praktik suap yang diduga terjadi di lingkungan KPP Banjarmasin. Seluruh temuan yang diperoleh saat ini sedang didalami secara mendalam untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.

Temuan di Bandung: USD 110.000 dari Rumah Fiskus

Proses penggeledahan dimulai di wilayah Bandung, Jawa Barat, pada pekan lalu. Penyidik KPK menggeledah rumah salah seorang fiskus atau petugas pajak yang menjadi fokus penyelidikan. Dari lokasi tersebut, tim penyidik menemukan uang tunai dalam jumlah signifikan.

Penyidik di antaranya menemukan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai USD 110.000. Temuan ini tentu juga masih akan didalami dianalisis, ditelaah oleh penyidik kaitannya dengan konstruksi perkara, ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Temuan ini kemudian dikonfirmasi secara resmi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, pada Rabu (5/8/2026). Penegasan ini menunjukkan bahwa temuan di Bandung bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari pola yang sedang ditelusuri.

Penggeledahan Lanjutan di Tangerang: USD 40.000 Tambahan

Setelah proses di Bandung selesai, perhatian penyidik beralih ke wilayah Tangerang, Banten, pada hari Rabu. Di lokasi yang berbeda ini, tim penyidik kembali melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan uang tunai dalam bentuk valuta asing.

Hari ini, penyidik juga kembali melakukan penggeledahan di wilayah Tangerang dan didapatkan barang bukti di antaranya uang tunai senilai 40.000 USD atau sekitar Rp700 juta lebih, jelas Budi Prasetyo.

Jumlah USD 40.000 yang ditemukan di Tangerang ini, ketika ditambahkan dengan temuan di Bandung, menghasilkan total USD 150.000 yang kini menjadi barang bukti penting dalam perkara suap pajak di Banjarmasin.

Konteks Kasus: Mulyono Sudah Jadi Tersangka

Penyidikan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan pengembangan dari kasus yang sudah lebih dulu ada. Mantan Kepala KPP Banjarmasin, Mulyono, sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap restitusi pajak. Penetapan ini terjadi bersamaan dengan dua pihak lain, yaitu pegawai pajak Dian Jaya Demega dan Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti, Venasius Jenarus Genggor.

Ketiga individu tersebut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Februari 2026. Dalam kasus tersebut, Mulyono diduga meminta uang kepada pihak swasta dengan janji akan memperlancar proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk PT Buana Karya Bhakti.

Perusahaan tersebut mengajukan restitusi PPN untuk tahun pajak 2024 dengan status lebih bayar. Setelah melalui proses pemeriksaan yang ketat, nilai restitusi yang semula mencapai Rp49,47 miliar berhasil dikoreksi menjadi sekitar Rp48,3 miliar. Perbedaan nilai ini menunjukkan adanya proses verifikasi yang signifikan dalam perkara tersebut.

Implikasi dan Perkembangan Terkini

Hingga saat ini, KPK belum merinci identitas lengkap pihak-pihak yang digeledah maupun asal-usul pasti uang-uang yang ditemukan. Penyidik masih dalam tahap menelusuri apakah temuan valuta asing tersebut benar-benar berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam pengurusan restitusi pajak di KPP Banjarmasin.

Perkembangan terbaru ini juga menunjukkan bahwa KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum untuk kasus ini. Namun, hingga berita ini diturunkan, KPK belum menetapkan tersangka baru selain Mulyono dan dua pihak lainnya yang sudah lebih dulu ditetapkan.

Dalam proses pengembangan perkara, penyidik KPK juga mulai memeriksa sejumlah saksi. Salah satu saksi kunci yang diperiksa adalah mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono, yang diperiksa di Rutan Tahti Polda Kalimantan Selatan. Pemeriksaan saksi-saksi ini diharapkan dapat memperkuat bukti-bukti yang sudah ada dan membuka jalur penyelidikan baru.

Kasus ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Selatan, mengingat dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan nasional. Dengan adanya temuan uang tunai dalam jumlah besar dari dua kota berbeda, KPK menunjukkan komitmennya untuk mengungkap seluruh jaringan suap yang mungkin masih tersembunyi.