Viral Video Demo Ternyata Rekaman Lama, Pemerintah Buru Penyebar Hoaks

Video Demonstrasi yang Viral Dianggap Hoaks, Pemerintah Siapkan Tindakan Hukum

Pondokkebaikan.com – Sejumlah rekaman video yang tengah menyebar luas di platform media sosial Indonesia pada Rabu, 5 Agustus 2026, telah dikonfirmasi sebagai rekaman lama. Menko Polkam Djamari Chaniago secara resmi menyatakan bahwa narasi video tersebut tidak sesuai dengan kondisi terkini di tanah air. Video yang menampilkan aksi unjuk rasa tersebut ternyata bukan berasal dari wilayah Indonesia, melainkan dari masa lalu.

Kasus ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena potensi penyebaran informasi palsu dapat menimbulkan kebingungan publik. Djamari menegaskan bahwa video yang sengaja diedarkan tersebut merupakan rekaman lama yang tidak relevan dengan situasi saat ini.

“Video itu saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di tanah air kita. Ada hoaks-hoaks yang seperti itu. Mungkin itu dari masa lalu,” kata Djamari di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Koordinasi Tiga Lembaga untuk Kejar Penyebar Hoaks

Pemerintah telah membentuk tim koordinasi yang melibatkan tiga lembaga utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Koordinasi ini bertujuan untuk memburu serta menindak tegas akun-akun yang secara sengaja menyebarkan informasi palsu terkait video demonstrasi tersebut.

Djamari menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi langsung terhadap video yang viral. Hasilnya, tidak ditemukan adanya indikasi bahwa video tersebut merekam peristiwa yang terjadi di Indonesia saat ini.

“Itu sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak kita temukan,” kata Djamari.

Langkah hukum akan segera diambil jika ditemukan bukti yang memadai. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku penyebar hoaks sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Kalau misalnya terjadi bahwa itu ada indikasi dan bisa memenuhi ketentuan melanggar tindak pidana kami akan lakukan itu. Kami akan melakukan tindakan sangat tegas,” kata Djamari.

Unjuk Rasa Tetap Diperbolehkan, Anarkisme Dilarang Keras

Dalam konteks kegiatan demonstrasi, Menko Polkam menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa. Masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan kritik dan pendapat mereka kepada pemerintah.

“Aksi unjuk rasa, tidak ada larangannya. Tidak ada,” kata Djamari.

Namun, yang menjadi perhatian utama adalah tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum. Djamari menjelaskan bahwa unjuk rasa tertib yang menyampaikan kritik justru sangat diperbolehkan dan bahkan dihargai oleh pemerintah.

“Kalau misalnya untuk rasa yang ditertib, menyampaikan kritikan, boleh-boleh saja. Bahkan beberapa kali Presiden mengatakan kritikan itu perlu,” kata Djamari.

Menko Polkam juga menambahkan bahwa kritik-kritik semacam itu sangat menyegarkan bagi para pejabat pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dari masyarakat.

“Bahkan kamu yakini, kritikan-kritikan semacam itu sangat menyegarkan buat kami. Sangat menyegarkan,” kata Djamari.

Konteks Hoaks di Era Digital Indonesia

Indonesia telah mengalami berbagai gelombang hoaks dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang berkaitan dengan isu politik dan sosial. Media sosial menjadi saluran utama penyebaran informasi, baik yang akurat maupun yang palsu. Pemerintah terus meningkatkan kapasitasnya dalam mendeteksi dan menindak penyebar hoaks melalui berbagai mekanisme hukum.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan terkait hoaks memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap pelaku penyebar informasi palsu. Sanksi yang dapat dikenakan bervariasi dari denda hingga pidana penjara, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.

Kasus video demonstrasi yang viral ini menjadi contoh bagaimana informasi palsu dapat menyebar dengan cepat di era digital. Masyarakat diharapkan lebih kritis dalam memverifikasi informasi sebelum membagikannya ke orang lain. Pemerintah juga terus menggalakkan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali hoaks.

Dengan koordinasi yang solid antara TNI, Polri, dan BIN, pemerintah optimis dapat menangani kasus-kasus hoaks secara efektif. Tindakan tegas terhadap penyebar hoaks diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi penyebaran informasi palsu di masa mendatang.

Masyarakat yang menemukan akun-akun yang diduga menyebarkan hoaks dapat melaporkan melalui berbagai saluran yang tersedia. Pelaporan ini akan membantu pemerintah dalam proses investigasi dan penindakan hukum terhadap pelaku.