Menteri Mukhtarudin Dorong Penguatan Kolaborasi Lintas Kementerian demi Perlindungan Pekerja Migran

Menteri Mukhtarudin Dorong Penguatan Kolaborasi Lintas Kementerian Pondokkebaikan.com – Menteri Mukhtarudin Dorong Penguatan Kolaborasi Lintas

Menteri Mukhtarudin Dorong Penguatan Kolaborasi Lintas Kementerian

Pondokkebaikan.com – Menteri Mukhtarudin Dorong Penguatan Kolaborasi Lintas Kementerian demi Perlindungan Pekerja Migran. Dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Kick-off Kolaborasi, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan bahwa sinergi antar-lembaga menjadi fondasi utama perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Kegiatan ini menghadirkan empat pihak strategis yang berkomitmen memperkuat ekosistem migrasi.

Empat entitas yang berpartisipasi meliputi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice Phase 3. Kehadiran para pejabat tinggi dari masing-masing kementerian mencerminkan tingkat komitmen yang tinggi terhadap isu perlindungan pekerja migran.

Para Pejabat yang Hadir dalam Acara

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath, Wakil Menteri Hukum Eddy O.S. Hiariej, dan Wakil Menteri PPPA Veronica Tan. Selain itu, Menteri Mukhtarudin hadir dalam acara tersebut dengan didampingi oleh Wakil Menteri Christina Aryani. Kehadiran mereka mencerminkan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani isu pekerja migran.

Dalam sambutannya, Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa sinergi antarkementerian merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menginginkan agar penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui kerja sama yang terpadu dan tidak lagi bersifat sektoral. Hal ini sejalan dengan visi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

“Bangsa yang besar ini tidak bisa diurus oleh satu kementerian saja. Diperlukan kolaborasi lintas kementerian untuk mengoptimalkan pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Menurut penjelasan Menteri Mukhtarudin, bagi Kementerian P2MI, kerja sama yang dibangun merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan bagi calon pekerja migran, pekerja migran, hingga keluarganya. Pendekatan yang digunakan bersifat menyeluruh dan mencakup berbagai aspek kehidupan pekerja migran.

Pelindungan tidak hanya menyangkut aspek ketenagakerjaan semata, tetapi juga mencakup penguatan hukum, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Mukhtarudin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum dan Kementerian PPPA atas komitmen mereka dalam membangun sinergi untuk menghadirkan kebijakan dan layanan yang saling melengkapi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan migrasi yang aman dan terjamin hak-haknya bagi seluruh pekerja migran Indonesia.

Dua Mandat Utama dari Presiden Prabowo

Dalam kesempatan tersebut, Mukhtarudin juga mengingatkan bahwa pembentukan Kementerian P2MI merupakan bentuk keseriusan Presiden Prabowo dalam memperkuat tata kelola perlindungan pekerja migran. Transformasi kelembagaan dari BP2MI menjadi kementerian menunjukkan peningkatan status dan peran Kementerian P2MI dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Menteri Mukhtarudin menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan dua mandat utama kepada Kementerian P2MI. Pertama, meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja migran sejak sebelum penempatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kembali ke Tanah Air. Kedua, mengoptimalkan penempatan pekerja migran yang memiliki kompetensi menuju sektor formal dengan kategori medium-skilled dan high-skilled.

Ia mengungkapkan bahwa melalui Direktif Presiden periode 2026–2029, pemerintah menargetkan menyiapkan 500.000 calon pekerja migran terampil untuk mengisi berbagai sektor formal dan profesional di negara tujuan penempatan. Target ambisius ini memerlukan koordinasi yang kuat antar-kementerian dan lembaga terkait.

“Target tersebut tidak mungkin dicapai oleh Kementerian P2MI sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar setiap kebijakan dan pelayanan berjalan terpadu serta saling melengkapi,” beber Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama yang disepakati meliputi pembinaan hukum dan perlindungan pekerja migran, penguatan Pos Bantuan Hukum, serta pemberdayaan Posbakum dalam mendukung program Desa Migran Emas. Program ini bertujuan untuk menciptakan desa-desa migran yang edukatif, maju, aman, dan sejahtera bagi masyarakatnya.

Selain itu, kerja sama ini juga mencakup penguatan koordinasi penanganan status kewarganegaraan dan dokumen perjalanan pekerja migran. Dengan demikian, Menteri Mukhtarudin Dorong Penguatan Kolaborasi menjadi strategi jangka panjang untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan menyeluruh bagi tenaga kerja Indonesia di kancah global.