Segera Diadili, Febrie Adriansyah Sebut Pengadilan Langkah Terbaik untuk Pembuktian

Febrie Adriansyah Siap Hadapi Sidang Perdana Dugaan TPPU pada 7 Oktober

Pondokkebaikan.com – Persidangan perkara yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, dijadwalkan mulai bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Oktober 2026. Agenda awal sidang akan diisi dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa.

Perkara yang diregister di PN Jakarta Pusat itu mencakup dugaan korupsi, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain Febrie Adriansyah, terdapat dua terdakwa lain yang diproses dalam perkara terpisah, yakni Don Ritto dan Nurman Herin.

Tim kuasa hukum Febrie menyatakan kliennya menyambut dimulainya pemeriksaan perkara di ruang sidang. Bagi mereka, proses persidangan terbuka merupakan forum yang tepat untuk menilai dasar perkara, rangkaian bukti, serta argumentasi hukum yang nantinya diajukan penuntut umum.

Persidangan Dipandang sebagai Ruang Uji Pembuktian

Febri Diansyah, anggota tim advokat Febrie Adriansyah, menyampaikan bahwa kliennya akan mengikuti seluruh tahapan persidangan melalui mekanisme hukum. Ia menekankan pentingnya pembuktian yang dapat diperiksa secara terbuka dan diuji dengan ukuran yang objektif.

“Pak Febrie menyambut baik proses persidangan ini dan akan menjalaninya sebaik-baiknya. Proses persidangan adalah langkah terbaik untuk menguji bukti-bukti dan membuat perkara ini lebih terang secara hukum,” kata Febri.

Ia menambahkan bahwa setiap bukti dan konstruksi perkara semestinya diuji di hadapan majelis hakim, jaksa, terdakwa, serta penasihat hukum. Tahap ini menjadi penting karena proses persidangan memberi ruang bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan posisi hukumnya secara resmi.

“Semua akan diuji secara terbuka dan objektif di persidangan,” imbuhnya.

Dalam perkara pidana, pembacaan dakwaan merupakan pintu awal pemeriksaan di pengadilan. Dokumen tersebut menjelaskan tuduhan yang diajukan penuntut umum sekaligus menjadi dasar bagi terdakwa dan kuasa hukumnya untuk menyiapkan tanggapan. Setelah dakwaan dibacakan, proses berikutnya dapat mencakup penyampaian eksepsi, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, penilaian barang bukti, hingga pemeriksaan terdakwa sesuai perkembangan persidangan.

Tim Hukum Menunggu Salinan Dakwaan

Hingga awal Oktober 2026, tim advokat Febrie menyatakan masih menantikan salinan berkas dan dakwaan yang diserahkan jaksa kepada pengadilan. Berkas itu akan dipelajari secara menyeluruh guna memahami alur pembuktian yang dibangun dalam perkara tersebut.

“Setelah nanti kami menerima salinan berkas perkara, maka kami akan pelajari seluruh berkas tersebut secara rinci. Sesuai KUHAP, nanti kami akan mendapatkan berkas tersebut seperti yang diserahkan Kejaksaan ke PN,” jelasnya.

Febri menyebut pemeriksaan rinci diperlukan agar pihak pembela dapat menilai hubungan antara tuduhan, bukti yang dipakai, dan uraian peristiwa dalam dakwaan. Ia menilai pengujian detail atas materi perkara merupakan bagian penting dari hak terdakwa untuk memperoleh proses hukum yang adil.

“Dari pengalaman selama menangani sejumlah perkara, seringkali ketika dilihat secara rinci banyak kelemahan atau alur-alur bukti yang dipaksakan. Nanti akan kami telusuri satu per satu,” tandasnya.

Penilaian tersebut merupakan sikap tim pembela yang akan diuji lebih lanjut dalam persidangan. Pada tahap pengadilan, jaksa penuntut umum memiliki kewajiban menguraikan dan membuktikan dakwaannya, sementara terdakwa melalui kuasa hukumnya berhak mengajukan bantahan, memeriksa saksi, serta menyampaikan bukti atau argumentasi yang mendukung pembelaan.

Tuduhan Lain dan Kematian Sutrimo

Tim advokat juga menyinggung berbagai tuduhan yang disebut telah diarahkan kepada Febrie dan keluarganya selama proses hukum berjalan. Sebagian isu tersebut berkaitan dengan perkara yang akan diperiksa, sedangkan lainnya disebut berada di luar pokok perkara.

Salah satu isu yang disoroti adalah tuduhan yang menghubungkan Febrie dengan kematian Sutrimo. Dalam hal ini, tim hukum menyambut penegasan Polda Metro Jaya bahwa kematian Sutrimo tidak ditemukan sebagai tindak pidana.

“Selama ini banyak tuduhan yang diterima Pak Febrie dan keluarga, baik terkait perkara maupun tidak. Termasuk dikait-kaitkan dengan kematian almarhum Sutrimo,” ujarnya.

Febri menilai persidangan perlu menjadi tempat untuk memisahkan fakta hukum dari tuduhan yang belum terbukti. Ia menyatakan pembuktian seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang terbuka, objektif, dan dapat diuji secara ilmiah melalui prosedur pengadilan.

“Prinsipnya, Pak Febrie akan menghadapi proses ini secara hukum. Kami berharap persidangan menjadi ruang untuk menguji seluruh bukti secara saintifik, objektif, dan terbuka sehingga perkara ini dapat dilihat berdasarkan fakta, bukan tuduhan atau spekulasi,” ujar Febri.

Sidang perdana pada 7 Oktober 2026 akan menjadi tahap awal bagi publik untuk mengikuti perkembangan perkara melalui proses resmi di PN Jakarta Pusat. Pada agenda pembacaan dakwaan, jaksa akan memaparkan uraian tuduhan terhadap para terdakwa. Selanjutnya, jalannya perkara akan ditentukan oleh tahapan persidangan dan pemeriksaan bukti yang dilakukan di hadapan majelis hakim.