KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS

KBRI Singapura Tidak Menyimpan Dokumen Pendidikan Gibran

Pondokkebaikan.com – Atase Pendidikan KBRI Singapura, Nuraini Ariyanti, menyampaikan bahwa pihak kedutaan tidak memiliki arsip dokumen mengenai jenjang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keterangan itu disampaikan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Sidang tersebut berkaitan dengan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang mempersoalkan persyaratan pendidikan saat Gibran maju dalam Pilpres 2024. Isu yang diuji dalam permohonan itu adalah dugaan bahwa syarat pendidikan minimal setingkat SLTA belum terpenuhi.

Dalam pemeriksaannya, Mahkamah meminta penjelasan KBRI Singapura mengenai catatan pendidikan Gibran, khususnya ketika ia berada di Orchid Park Secondary School dan Management Development Institute of Singapore (MDIS). Namun, hasil penelusuran internal kedutaan tidak menemukan dokumen yang tersimpan terkait riwayat tersebut.

Penjelasan mengenai sistem pendidikan Singapura

Sebelum menjawab pertanyaan mengenai arsip Gibran, Nuraini menerangkan struktur pendidikan di Singapura serta posisi dua institusi yang pernah ditempuh Gibran. Orchid Park Secondary School disebut sebagai sekolah menengah negeri yang berada di Yishun dan didirikan pada 1999.

Karena merupakan sekolah negeri, Orchid Park berada di bawah Ministry of Education atau MOE Singapura. Sekolah itu menerapkan kurikulum nasional dan ketentuan penjenjangan yang sejalan dengan sekolah negeri lain di negara tersebut.

“Sebagai sekolah negeri, tentu saja sekolah ini berada di bawah MOE dan melaksanakan kurikulum nasional serta ketentuan penjenjangan yang sama dengan sekolah negeri lainnya. Pada masa berlakunya sistem penjurusan, sekolah ini menyelenggarakan jalur Express, Normal Academic, dan Normal Technical. Namun sejak Full SBB, siswa baru yang diterima di sekolah ini juga mengikuti penjenjangan yang sesuai, yaitu G3, 2, dan 1,” kata Nuraini saat terhubung secara daring dengan sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).

Keterangan itu menjelaskan bahwa sistem jalur pendidikan di Orchid Park pernah menggunakan kategori Express, Normal Academic, dan Normal Technical. Setelah penerapan Full Subject-Based Banding atau Full SBB, penjenjangan bagi siswa baru menggunakan kategori G3, G2, dan G1.

Penjelasan mengenai pola pendidikan nasional Singapura menjadi bagian dari upaya persidangan untuk memahami kedudukan jenjang sekolah yang pernah ditempuh Gibran. Namun, paparan tentang sistem sekolah tidak serta-merta berarti KBRI memiliki bukti administratif individual terkait pendidikan yang bersangkutan.

MDIS berada dalam kerangka pendidikan swasta

Selain Orchid Park Secondary School, Gibran juga tercatat pernah belajar di MDIS. Institusi tersebut merupakan lembaga pendidikan tinggi swasta di Singapura, dengan tata kelola yang berbeda dari sekolah negeri.

Nuraini menjelaskan bahwa MDIS berjalan dalam kerangka Private Education Act serta berada dalam pengawasan Committee for Private Education atau CPE. Lembaga itu menyediakan sejumlah tingkatan pendidikan, mulai dari Professional Certificate, Diploma, Advanced Diploma, Higher Diploma, hingga program Bachelor’s Degree.

“Untuk jenjang Professional Certificate hingga Higher Diploma dikelola langsung oleh MDIS, sedangkan untuk jenjang Bachelor itu dikelola universitas mitra mengikuti ketentuan universitas mitra tersebut,” tambah Nuraini.

Dalam konteks tersebut, pengelolaan program pendidikan di MDIS bergantung pada jenjang yang ditempuh. Program hingga Higher Diploma dikelola langsung oleh institusi tersebut, sedangkan pendidikan sarjana dijalankan bersama universitas mitra sesuai ketentuan kampus mitra masing-masing.

Hakim menanyakan arsip yang dimiliki kedutaan

Hakim Konstitusi Saldi Isra, yang memimpin persidangan, kemudian menggali apakah KBRI Singapura menyimpan catatan yang dapat menerangkan jenjang pendidikan Gibran. Pertanyaan itu mencakup kemungkinan adanya dokumen ketika Gibran mulai belajar maupun sesudah meninggalkan Singapura.

“Bu Atase, Ibu bisa menambahkan nggak record-record apa yang dimiliki di kedutaan berkaitan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh Pak Gibran itu?” tanya Saldi Isra.

Nuraini menjawab bahwa penelusuran telah dilakukan, tetapi KBRI tidak menemukan dokumen tersebut dalam penyimpanannya.

“Mohon izin, Yang Mulia. Ada Setelah kami menelusuri dokumen yang ada, di kami tidak menemukan adanya dokumen yang disimpan di KBRI, Yang Mulia,” jawab Nuraini.

Saldi Isra lalu menegaskan kembali apakah ketiadaan berkas itu berlaku baik untuk masa masuk maupun setelah Gibran selesai berada di Singapura. Ia juga menyinggung bahwa perkara berhubungan dengan pendidikan yang dipersoalkan kesetaraannya dengan SLTA.

“Oke. Baik itu ketika masuk maupun setelah meninggalkan Singapura, ya? Karena ini isunya ada di sekitar pendidikan yang sederajat dengan SLTA, Bu Atase. Jadi enggak ada dokumen apa pun, ya, di kedutaan, ya?” cecar Saldi.

“Betul, Betul,” tandas Nuraini.

Pemohon meminta diskualifikasi dan pembatalan keputusan

Permohonan PHPU ini diajukan oleh sejumlah pihak yang mempertanyakan jenjang pendidikan Gibran. Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka serta membatalkan keputusan penetapan dan pelantikannya sebagai Wakil Presiden.

Para pihak yang tercatat mengajukan gugatan meliputi Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, Moeryono, M Subhan atau Subhan Palal, Bonatua Silalahi, serta Tiurma M.S. Sihombing atau Mercy Sihombing.

Keterangan dari KBRI Singapura dalam sidang ini menegaskan batas informasi yang tersedia di lingkungan kedutaan. Persidangan tetap berfokus pada pemeriksaan dalil dan bukti dari para pihak untuk menilai persoalan syarat pendidikan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.