Wacana Ambang Batas 5 Persen Disebut Ekspresi Ketakutan Parpol Parlemen

Usulan Ambang Batas DPR 5 Persen Picu Kekhawatiran soal Representasi Suara

Pondokkebaikan.com – Gagasan menaikkan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen kembali menghangat menjelang pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Usulan tersebut disebut datang dari sejumlah partai di parlemen yang berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Perubahan angka itu akan menentukan syarat minimal perolehan suara sah nasional bagi partai politik agar dapat memperoleh kursi di DPR. Selama ini, angka yang digunakan adalah 4 persen. Namun, ketentuan tersebut juga telah lama menjadi perdebatan karena suara pemilih yang diberikan kepada partai di bawah ambang batas tidak dikonversi menjadi kursi DPR.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, memandang rencana penggunaan angka 5 persen tidak semestinya diputuskan hanya melalui kesepakatan politik. Ia menilai pembentuk undang-undang perlu lebih dahulu menyusun kajian yang kuat, melibatkan ahli, serta membuka ruang bagi pandangan masyarakat.

Angka Harus Dibuktikan Lewat Kajian

Bagi Lucius, penetapan ambang batas tidak cukup dimulai dari pilihan angka, lalu diikuti pencarian alasan untuk mendukungnya. Kajian diperlukan untuk menjelaskan dampak angka tersebut terhadap keterwakilan pemilih, sistem kepartaian, dan komposisi parlemen setelah pemilu.

“Jangan seperti sekarang, sebut angka dulu baru cari pembenaran,” kata Lucius saat dikonfirmasi pada Minggu, 20 September 2026.

Ia menilai kenaikan ambang batas berpotensi mempersempit kesempatan partai yang kini belum memiliki kursi di DPR. Dalam situasi persaingan elektoral, partai besar dapat memperoleh posisi yang lebih terlindungi apabila persentase suara yang diperlukan untuk masuk parlemen makin tinggi.

Karena itu, Lucius melihat wacana 5 persen sebagai sinyal kecemasan dari partai-partai yang telah berada di Senayan. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan kemungkinan munculnya pesaing baru yang dapat mengurangi perolehan kursi mereka pada pemilu berikutnya.

“Angka thresold 5% ini adalah angka ekspresi ketakutan parpol-parpol parlemen untuk berkonstestasi di Pemilu,” jelasnya.

Suara Pemilih dan Fungsi Ambang Batas

Ambang batas parlemen kerap diposisikan sebagai instrumen untuk membatasi fragmentasi politik di DPR. Dengan jumlah partai yang lebih sedikit di parlemen, proses pembentukan fraksi dan pengambilan keputusan diharapkan dapat berjalan lebih sederhana. Namun, kebijakan ini juga memunculkan konsekuensi bagi pemilih yang partainya tidak mencapai ambang minimal nasional.

Ketika sebuah partai memperoleh suara cukup besar di sejumlah daerah tetapi gagal memenuhi batas nasional, suara tersebut tidak menghasilkan kursi DPR. Kondisi inilah yang membuat angka 4 persen pun dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan suara yang tidak terwakili. Jika batas dinaikkan menjadi 5 persen, perdebatan mengenai jumlah suara yang berisiko tidak terkonversi menjadi kursi akan semakin relevan.

Dalam konteks tersebut, pembahasan revisi UU Pemilu bukan semata perkara memilih persentase. Legislator dan pemerintah perlu menimbang keseimbangan antara kebutuhan menjaga efektivitas kerja parlemen dan hak pemilih untuk memperoleh representasi politik melalui partai yang mereka pilih.

Sorotan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Lucius juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan itu menyatakan Pemilu 2029 tidak dapat lagi menggunakan ambang batas parlemen 4 persen. Mahkamah menilai besaran ambang batas perlu ditata ulang dengan dasar yang lebih terukur.

Putusan tersebut dipandang memiliki tujuan untuk mengurangi kemungkinan terbuangnya suara pemilih. Akan tetapi, Lucius menilai putusan itu belum menentukan angka pengganti secara spesifik. Akibatnya, penentuan besaran ambang batas kembali berada di tangan DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.

Menurut penilaiannya, ruang tersebut seharusnya digunakan untuk menggali pertimbangan yang menjadi dasar putusan Mahkamah Konstitusi, bukan untuk langsung mendorong angka tertentu yang menguntungkan kekuatan politik yang telah mapan di parlemen.

“Jadi mestinya, sih, DPR dan Pemerintah kalau benar-benar mau mengikuti putusan MK, maka yang paling penting itu melakukan kajian. Kajian yang menjelaskan apa-apa yang menjadi poin pertimbangan MK,” pungkas dia.

Revisi UU Pemilu Menjadi Titik Penentuan

Usulan kenaikan menjadi 5 persen direncanakan masuk dalam revisi UU Pemilu. Pembahasan regulasi itu nantinya akan menentukan model ambang batas yang digunakan pada Pemilu 2029, sekaligus memengaruhi peluang partai untuk menembus DPR.

Perdebatan ini penting bagi pemilih karena ambang batas nasional bekerja setelah proses pemungutan suara selesai. Pilihan masyarakat terhadap partai politik tidak hanya menentukan besarnya dukungan, tetapi juga apakah dukungan tersebut dapat diterjemahkan menjadi kursi di parlemen.

Karena dampaknya langsung menyentuh kualitas representasi politik, penyusunan aturan baru memerlukan dasar yang terbuka dan dapat diuji publik. Kajian yang komprehensif menjadi penting agar angka ambang batas tidak sekadar menjadi alat perlindungan bagi partai yang sudah memiliki kursi, melainkan benar-benar selaras dengan tujuan perbaikan sistem pemilu.