OTT Kementerian ATR/BPN, KPK Beberkan 8 Titik Rawan Korupsi Tanah di Jabodetabek

KPK Petakan Delapan Celah Korupsi Pertanahan Menjelang OTT ATR/BPN

Pondokkebaikan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengidentifikasi delapan area yang dinilai rentan terhadap praktik korupsi dalam layanan pertanahan, jauh sebelum operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) digelar di Jabodetabek pada September 2026.

Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan layanan tanah bukan semata soal dugaan suap dalam satu perkara. KPK menemukan potensi masalah dari tahap akses layanan, waktu penyelesaian berkas, transparansi biaya, hingga pengawasan penerbitan hak atas tanah. Temuan ini menjadi penting karena urusan pertanahan menyangkut kepastian hukum bagi masyarakat maupun badan usaha.

Delapan titik yang menjadi perhatian

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa lembaganya telah memberi peringatan lewat kajian yang disusun Direktorat Pencegahan dan Monitoring. Kajian itu dilakukan sebelum peristiwa tangkap tangan terkait dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

“Jauh sebelum terjadinya peristiwa tertangkap tangan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, KPK sudah mewanti-wanti delapan titik rawan korupsi di sektor pertanahan lewat kajian Direktorat Pencegahan dan Monitoring,” kata Budi Prasetyo di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).

Kerawanan yang dipetakan mencakup terbatasnya akses pemanfaatan layanan, penyelesaian layanan yang tidak tepat waktu, serta penarikan biaya tambahan. KPK juga menemukan situasi ketika dokumen telah selesai diproses, tetapi belum disampaikan kepada pemohon.

Aspek lain yang menjadi sorotan adalah pengawasan penerbitan sertifikat yang belum kuat. KPK turut mencatat adanya penyimpangan terhadap standar operasional prosedur dalam penerbitan hak guna usaha (HGU), belum tersedianya pemetaan sertifikat HGU, dan minimnya pengawasan sepanjang proses penerbitan hak tersebut.

Setiap celah itu dapat berdampak langsung pada pemohon layanan. Ketika proses berlarut-larut atau informasi biaya tidak mudah diakses, masyarakat berisiko menghadapi ketidakpastian. Karena itu, keterbukaan prosedur, tarif, dan status berkas menjadi bagian penting dari pencegahan korupsi di layanan publik.

Keterlambatan layanan di Jabodetabek

KPK memberi perhatian khusus pada ketepatan waktu pelayanan Kantor Pertanahan (Kantah) di Jabodetabek. Angka ketidaktepatan waktu penyelesaian layanan di kawasan ini mencapai 73,49 persen. Layanan yang banyak terdampak meliputi peralihan hak melalui jual beli, perubahan hak atas tanah, dan roya.

Tiga Kantah dengan tingkat ketidaktepatan waktu tertinggi berada di Kota Depok sebesar 91,14 persen, Kabupaten Bekasi 87,5 persen, serta Kabupaten Bogor 86,9 persen. Data tersebut menunjukkan perlunya pembenahan proses administrasi dan pengawasan agar warga memperoleh kepastian kapan pengurusan dokumen mereka dapat dituntaskan.

“Tiga Kantah di Jabodetabek yang paling tinggi ketidaktepatan waktu layanannya adalah Kantah Kota Depok dengan 91,14 persen, Kantah Kabupaten Bekasi dengan 87,5 persen, dan Kantah Kabupaten Bogor dengan 86,9 persen,” ujar Budi.

Selain keterlambatan, kajian KPK menemukan biaya tambahan dalam layanan pertanahan yang nilainya melampaui 200 persen dari tarif resmi. Temuan itu menegaskan perlunya masyarakat memiliki akses yang jelas terhadap daftar biaya legal, sehingga pungutan di luar ketentuan dapat lebih mudah dikenali dan diadukan.

Rekomendasi pembenahan sistem

Atas sejumlah persoalan tersebut, KPK telah menyerahkan rekomendasi kepada Kementerian ATR/BPN. Usulan perbaikan antara lain memperkuat indikator kinerja Kantah yang bertumpu pada layanan langsung kepada pemohon dan kepatuhan terhadap service level agreement atau SLA.

KPK juga mendorong keterbukaan informasi tarif resmi, penyediaan saluran whistleblowing untuk pengaduan pungutan liar, serta sistem notifikasi berkas. Dengan pemberitahuan status yang lebih terukur, pemohon dapat mengetahui perkembangan dokumennya tanpa bergantung pada informasi informal.

Rekomendasi lain mencakup perbaikan SOP dan pengawasan HGU, serta percepatan kebijakan satu peta. Pembenahan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola, memperjelas proses, dan mengurangi ruang penyimpangan pada layanan yang berkaitan dengan hak atas tanah.

Sebelum langkah penindakan pada September, KPK juga menjalankan Program Penguatan Integritas dan Antikorupsi pada 11–14 Agustus 2026. Program itu ditujukan bagi aparatur sipil negara di Kementerian ATR/BPN, dengan fokus pada sektor perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta tata kelola pertanahan.

OTT terkait pengurusan HGB di Bogor

Penindakan KPK kemudian berlangsung melalui operasi tangkap tangan di Jabodetabek pada 14 September 2026. Perkara ini berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi; serta perantara swasta Rizal Pahlevi.

Empat tersangka lainnya ialah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry. Erwin dan Muhammad Fakhry diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Kasus tersebut menempatkan agenda pencegahan dan penindakan dalam satu rangkaian yang saling berkaitan. Pemetaan risiko dapat menunjukkan titik layanan yang perlu diperbaiki, sementara penegakan hukum menindak dugaan pelanggaran yang telah terjadi. Bagi pengguna layanan pertanahan, kepastian prosedur, tarif resmi, waktu penyelesaian, dan akses pengaduan tetap menjadi unsur utama dalam memperoleh layanan yang akuntabel.