Sopir Travel Tewas Ditembak KKB, Menyelesaikan Konflik Papua Tak Bisa Hanya Andalkan TNI

Kolaborasi Lintas Pemerintahan Dinilai Penting untuk Penanganan Konflik Papua

Pondokkebaikan.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan bahwa penanganan konflik di Papua tidak dapat dibebankan kepada TNI semata. Luasnya wilayah, medan pegunungan, serta kebutuhan masyarakat yang beragam membuat penyelesaian persoalan Papua memerlukan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai kementerian atau lembaga.

Pernyataan itu disampaikan Agus di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (20/9/2026), di tengah perhatian terhadap kekerasan yang menimpa seorang sopir travel di Papua Pegunungan. Korban, Aris Sanda alias Bapak Tasya, ditemukan meninggal di sekitar Danau Habema bersama kendaraan yang telah terbakar.

“Menyelesaikan Papua saya rasa tidak hanya oleh TNI, semuanya harus berkolaborasi: pemerintah daerah, kementerian-kementerian,” kata Agus.

Agus memandang kerja sama antarlembaga akan memperkuat operasi yang telah dijalankan TNI. Papua memiliki bentang alam yang sangat luas dan banyak kawasan pegunungan, sehingga penanganan keamanan perlu berjalan seiring dengan dukungan pemerintahan dan pelayanan di wilayah setempat.

Aris Sanda Ditemukan Bersama Mobil yang Terbakar

Kasus yang menewaskan Aris terjadi di kawasan Danau Habema, Papua Pegunungan. Aris, yang berasal dari Toraja, saat itu mengemudikan kendaraan bak terbuka dan membawa sejumlah penumpang dalam perjalanan.

Komando Operasi Habema TNI menyatakan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kodap III Ndugama sebagai pihak yang melakukan kekerasan terhadap korban. Peristiwa tersebut menambah daftar konflik yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Papua dalam beberapa waktu terakhir.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf. Wirya Arthadiguna menjelaskan, kendaraan Aris sempat dihentikan oleh kelompok bersenjata di tengah perjalanan. Pengemudi dan para penumpang kemudian diperiksa.

Setelah pemeriksaan itu, para penumpang diminta kembali ke Wamena. Aris justru ditahan dan dibawa berjalan oleh kelompok tersebut ke arah Danau Habema. Situasi ini membuat keberadaan korban menjadi perhatian aparat setelah informasi kejadian diterima.

Personel Koops TNI Habema lalu melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi pada Rabu (16/9). Dalam operasi tersebut, tim menemukan satu kendaraan dalam keadaan hangus terbakar serta jenazah Aris Sanda.

Pengejaran dan Penguatan Pengamanan Wilayah

Koops TNI Habema menyatakan akan terus menindaklanjuti perkara ini dengan mengejar kelompok bersenjata yang diduga terlibat. Pengamanan di kawasan terkait juga akan diperkuat sebagai bagian dari upaya mencegah munculnya korban berikutnya.

“Koops TNI Habema akan terus melakukan upaya penanganan terhadap kelompok bersenjata yang terlibat, termasuk melaksanakan pengejaran dan mendukung proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku guna mencegah jatuhnya korban berikutnya serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ucap Wirya.

Penanganan kekerasan terhadap warga sipil menjadi bagian penting dalam menjaga rasa aman masyarakat yang beraktivitas di Papua Pegunungan. Jalur perjalanan antardaerah, termasuk rute yang digunakan kendaraan travel dan angkutan warga, memiliki arti besar bagi mobilitas penduduk serta kebutuhan sehari-hari.

Dalam konteks itu, pengamanan bukan hanya berkaitan dengan respons aparat setelah insiden terjadi. Perlindungan bagi warga yang bekerja, bepergian, atau menjalankan kegiatan ekonomi di daerah rawan juga membutuhkan koordinasi yang konsisten antara unsur keamanan dan pemerintah daerah.

Tantangan Penanganan Konflik di Wilayah Pegunungan

Papua memiliki tantangan geografis yang berbeda dari banyak wilayah lain di Indonesia. Jarak antarkawasan, kondisi pegunungan, dan akses menuju lokasi tertentu dapat memengaruhi kecepatan koordinasi maupun pelaksanaan operasi di lapangan. Karena itu, penekanan Panglima TNI mengenai kolaborasi mencerminkan kebutuhan akan penanganan yang melibatkan lebih dari satu unsur pemerintahan.

Kementerian dan lembaga memiliki peran masing-masing dalam mendukung kehidupan masyarakat, sementara pemerintah daerah berada dekat dengan kebutuhan wilayah dan penduduknya. TNI menjalankan tugas keamanan, tetapi penyelesaian persoalan yang lebih luas memerlukan keterhubungan kebijakan dari berbagai pihak.

Koordinasi tersebut juga relevan dalam menghadapi dampak konflik terhadap masyarakat sipil. Ketika kekerasan terjadi, warga dapat menghadapi gangguan terhadap perjalanan, aktivitas kerja, serta rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Penanganan yang terpadu diharapkan dapat membantu mencegah risiko serupa berulang.

Kasus kematian Aris Sanda menjadi pengingat bahwa keamanan warga sipil harus tetap menjadi perhatian utama. Upaya pengejaran terhadap pelaku dan penegakan hukum berjalan berdampingan dengan kebutuhan untuk memperkuat perlindungan masyarakat di wilayah yang memiliki kerawanan keamanan.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan aparat keamanan menghadapi kebutuhan yang sama: menciptakan kondisi yang lebih aman bagi warga Papua. Pernyataan Panglima TNI menempatkan kerja sama tersebut sebagai unsur penting dalam menjawab kompleksitas konflik di wilayah yang luas dan bergunung-gunung itu.