Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

Surya Paloh Minta Pembahasan RUU Pemilu Diprioritaskan Tahun Ini

Pondokkebaikan.com – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu tidak ditunda hingga 2027. Dalam keterangannya di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (19/9/2026), ia menilai rancangan aturan tersebut perlu segera menjadi agenda utama karena berkaitan langsung dengan arah demokrasi dan kesiapan penyelenggaraan pemilihan umum.

Desakan itu muncul ketika persiapan yang berkaitan dengan kerja Komisi Pemilihan Umum sudah mulai berjalan. Bagi Surya, penyelesaian regulasi pemilu lebih awal akan memberi ruang yang cukup bagi semua pihak untuk membahas pilihan kebijakan secara matang, sekaligus menghindari ketidakpastian aturan di tengah proses persiapan.

RUU Pemilu menjadi salah satu pembahasan penting karena mengatur kerangka pelaksanaan pemilu. Aturan semacam ini tidak hanya berdampak pada partai politik dan peserta pemilu, tetapi juga pada penyelenggara, pemilih, serta kualitas proses demokrasi secara lebih luas. Karena itu, pembahasannya membutuhkan pertukaran pandangan yang serius dan terbuka.

Regulasi Pemilu Dinilai Sangat Strategis

Surya Paloh menempatkan RUU Pemilu sebagai produk legislasi yang memiliki posisi strategis. Ia berpandangan, pembaruan undang-undang pemilu perlu diarahkan untuk menyempurnakan aturan yang telah ada dan mencari rumusan terbaik bagi kepentingan bersama.

“Tapi tahun ini bisa diselesaikan kan jauh lebih baik. Kenapa kita harus tunggu tahun depan misalnya? Sementara undang-undang pemilu ini saya pikir paling strategis sekali untuk menjadi pergumulan kita bersama untuk mencari, ya kan, pilihan-pilihan yang terbaik untuk lebih menyempurnakan lagi undang-undang pemilu yang sudah kita miliki,” ujar Surya.

Pernyataan tersebut menegaskan pandangan NasDem bahwa pembahasan undang-undang pemilu tidak seharusnya ditempatkan sebagai agenda yang bisa terus diundur. Percepatan bukan sekadar soal menyelesaikan target legislasi, melainkan juga memastikan aturan tersedia pada waktu yang tepat bagi tahapan persiapan pemilu.

Dalam proses penyusunan undang-undang, pembahasan substansi menjadi bagian yang menentukan. Ketentuan pemilu dapat memengaruhi cara partai berkontestasi, tata kelola penyelenggaraan, hingga mekanisme representasi politik. Oleh sebab itu, kebutuhan akan aturan yang jelas dan dipersiapkan lebih dini menjadi perhatian yang disampaikan Surya.

NasDem Tetap Dorong Ambang Batas Parlemen 7 Persen

Selain meminta percepatan pembahasan, Partai NasDem menyatakan tetap konsisten mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 7 persen dalam RUU Pemilu. Sikap itu menjadi salah satu posisi NasDem dalam perdebatan mengenai desain sistem pemilu yang akan dibahas bersama partai-partai lain dan pembentuk undang-undang.

Ambang batas parlemen merupakan ketentuan yang berkaitan dengan syarat perolehan suara bagi partai politik untuk memperoleh kursi di parlemen. Karena menyentuh komposisi representasi politik, isu ini kerap memunculkan pandangan yang berbeda. Usulan angka 7 persen dari NasDem memperlihatkan bahwa pembahasan RUU Pemilu akan mencakup sejumlah pilihan penting yang memerlukan kesepakatan politik.

Perbedaan sikap antarpartai, dalam pandangan Surya, tidak perlu diperlakukan sebagai hambatan yang membuat pembahasan berhenti. Ia melihat perbedaan tersebut sebagai bagian wajar dari kehidupan demokrasi. Yang diperlukan adalah kesediaan untuk mendengar argumentasi pihak lain tanpa kehilangan penghormatan terhadap keberagaman pandangan.

“Kan kawan-kawan lain, teman-teman bisa bertukar pikiran, bisa ada yang terima, bisa yang tidak terima. Saya kan menghargai sekali ini. Bagaimana kita hanya menghargai pendapat kita? Kalau hanya pendapat kita yang kita hargai, rusak negeri ini,” pungkasnya.

Prioritas Legislasi dan Kesiapan Pemilu

Surya juga menolak anggapan bahwa RUU Pemilu harus disisihkan demi mendahulukan berbagai regulasi lain. Ia menekankan bahwa undang-undang pemilu layak masuk daftar prioritas teratas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Jadi mana yang kita harus prioritaskan sebenarnya? Saya pikir salah satu produk undang-undang yang harus kita prioritaskan adalah undang-undang pemilu itu, dibandingkan dengan undang-undang macam-macam lagi yang lain,” tegasnya.

Pesan utama yang disampaikan adalah pentingnya kepastian waktu. Penyelesaian pembahasan pada 2026 dinilai akan lebih baik daripada menunggu tahun berikutnya, terutama saat tahapan persiapan KPU telah mulai bergerak. Dengan aturan yang dibahas lebih awal, ruang dialog antarpihak tetap terbuka tanpa mengabaikan kebutuhan akan kepastian bagi penyelenggaraan pemilu.

Bagi publik, pembahasan RUU Pemilu patut diperhatikan karena hasilnya akan menjadi dasar bagi pelaksanaan kontestasi politik nasional. Perdebatan terkait ambang batas parlemen maupun ketentuan lainnya perlu berlangsung secara transparan, dengan argumentasi yang dapat dipahami masyarakat. Penekanan Surya Paloh pada percepatan dan penghormatan terhadap perbedaan pandangan menandai posisi NasDem dalam pembahasan agenda legislasi tersebut.