Sindir Gaya Soeharto Baru, BEM UI Minta Prabowo Berhenti Pidato dan Dengar Suara Rakyat

Mahasiswa UI Turun ke Jalan: Desakan agar Prabowo Mendengar, Bukan Berpidato

Pondokkebaikan.com – Sebuah gelombang kritik tajam menggema di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026), ketika ratusan mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa untuk mempertanyakan arah kepemimpinan nasional. Di tengah kerumunan spanduk dan teriakan aspirasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyampaikan pesan yang jelas: Presiden Prabowo Subianto diminta mengalihkan fokus dari panggung pidato ke ruang-ruang kerja nyata yang menyentuh kehidupan rakyat.

Aksi tersebut bukan sekadar ekspresi spontan. Ia lahir dari kegelisahan akademik terhadap pola kebijakan yang, menurut para mahasiswa, menunjukkan konsolidasi wewenang ke tangan pusat dalam skala yang belum pernah terjadi sejak era Orde Baru. Perbandingan dengan gaya pemerintahan Presiden Soeharto bukan retorika kosong; ia merujuk pada mekanisme di mana keputusan fiskal dan pembangunan ditentukan dari satu titik, sementara daerah menjadi pelaksana pasif.

Anggaran Besar, Daerah Tergesa

Inti kritik mahasiswa tertuju pada deretan program beranggaran masif yang diluncurkan pemerintah dalam waktu singkat. Muhammad Hafizh Hernanda, Kepala Bidang Sosial Politik BEM UI, merinci daftar tersebut di hadapan massa yang berkumpul di sepanjang Jalan Thamrin.

“Kita bisa lihat dari berbagai macam kebijakan-kebijakannya. MBG, Patriot Bond, KDMP, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda dan URI.”

Enam program itu—Makan Bergizi Gratis (MBG), Patriot Bond, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Universitas Republik Indonesia (URI)—masing-masing menuntut alokasi fiskal yang sangat besar. Dalam konteks di mana penerimaan negara tidak tumbuh secepat kebutuhan belanja, pertanyaan yang muncul adalah dari mana dana tersebut bersumber. Jawaban yang paling langsung, menurut Hafizh, adalah dari kantong pemerintah daerah.

Mekanisme yang dimaksud adalah Transfer ke Daerah (TKD), yaitu aliran dana dari APBN ke APBD yang mencakup dana perimbangan, dana desa, dan berbagai transfer lainnya. TKD selama ini menjadi tulang punggung belanja daerah, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ketika pusat memangkas porsi tersebut, daerah kehilangan ruang fiskal untuk menjalankan fungsi pelayanan publiknya.

Hafizh menyoroti kasus konkret di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana pemangkasan TKD memaksa pemerintah kabupaten mencari alternatif pendapatan. Solusi yang ditempuh, kata dia, adalah menaikkan tarif pajak daerah—beban yang pada akhirnya ditanggung oleh warga dan pelaku usaha lokal.

“Ini menyedihkan. Ada ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, padahal pemda sama-sama berguna dengan pemerintah pusat. Bayangkan, ini yang terjadi di Pati, ketika TKD mereka dipotong dan akhirnya mereka menaikkan pajak.”

Pernyataan itu menyentuh persoalan struktural yang lebih luas: hubungan pusat-daerah dalam sistem otonomi daerah. Sejak reformasi 1999–2004, desentralisasi fiskal dirancang agar daerah memiliki kapasitas mandiri. Pemangkasan TKD yang drastis, dalam pandangan mahasiswa, menggerus prinsip tersebut dan mengembalikan dinamika sentralistik yang sudah seharusnya ditinggalkan.

Pidato yang Merendahkan, Suara yang Diabaikan

Kritik tidak berhenti pada angka-angka fiskal. Hafizh juga menyoroti gaya komunikasi Presiden yang, menurutnya, kerap menggunakan istilah-istilah yang merendahkan kelompok tertentu. Ia menyebut contoh: pers dijuluki “Londo Ireng”, sementara mahasiswa disebut “mahasewa”. Bagi mahasiswa UI, label semacam itu bukan sekadar pilihan kata; ia mencerminkan sikap arogan yang menempatkan rakyat sebagai objek, bukan mitra.

“Kerja yang benar. Jangan sampai teman-teman pers dipanggil Londo Ireng, teman-teman mahasiswa dipanggil mahasewa. Kami nggak butuh Soekarno yang pidato bla, bla. Kami butuh pemimpin yang mendengarkan kami.”

Pernyataan itu menggarisbawahi pergeseran ekspektasi publik terhadap kepemimpinan. Di era media sosial dan transparansi informasi, wibara seorang kepala negara tidak lagi cukup untuk membangun legitimasi. Rakyat menuntut akuntabilitas, responsivitas, dan kehadiran nyata dalam penyelesaian masalah sehari-hari—bukan monolog ideologis yang mengabaikan suara yang berbeda.

Konteks Historis dan Implikasi ke Depan

Perbandingan dengan era Soeharto yang dilontarkan mahasiswa bukan tanpa alasan historis. Pada dekade 1970-an hingga awal 1990-an, kekuasaan politik dan fiskal terkonsentrasi di Jakarta; daerah berfungsi sebagai perpanjangan tangan pusat. Otonomi daerah yang lahir pasca-1998 justru lahir dari kelelahan terhadap model tersebut. Ketika kebijakan fiskal kontemporer kembali memangkas ruang fiskal daerah secara sepihak, benang merah sentralisme itu tampak kembali.

Implikasinya tidak hanya bersifat teknis. Jika daerah kehilangan kapasitas fiskal, kualitas layanan publik—sekolah, puskesmas, jalan desa—akan menurun. Ketimpangan antardaerah berpotensi melebar. Dan kepercayaan publik terhadap institusi negara, yang sudah rapuh akibat berbagai skandal, akan semakin tergerus.

Aksi di Thamrin pada 18 Agustus 2026 berakhir dalam kondisi damai. Namun pesan yang disampaikan tidak akan mudah dilupakan. Ia menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin di bilik suara, melainkan juga soal memastikan bahwa setelah terpilih, pemimpin itu tetap bersedia mendengar, bekerja, dan berbagi kekuasaan secara proporsional dengan seluruh lapisan masyarakat.