Masukan LMC untuk RUU Hak Cipta: Lindungi Jurnalisme Tanpa Mematikan Distribusi Digital

RUU Hak Cipta 2026: LMC Minta Pelindungan Jurnalisme yang Tidak Menutup Pintu Distribusi Digital

Pondokkebaikan.com – Model bisnis media berita di Indonesia—baik yang beroperasi secara konvensional maupun digital—sedang berada di titik paling rapuh dalam beberapa dekade terakhir. Tekanan berlapis dari adopsi kecerdasan buatan generatif, pergeseran arsitektur mesin pencari, migrasi perilaku audiens ke platform video pendek, efisiensi belanja pemerintah yang memangkas iklan institusional, serta restrukturisasi pasar periklanan digital telah menggerus pendapatan penerbit hingga level terendah. Di tengah kondisi inilah, Kementerian Hukum RI pada kuartal ketiga 2026 menginisiasi revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan memasukkan karya jurnalistik ke dalam kategori yang berhak atas pelindungan ekonomi.

Langkah legislasi tersebut merupakan kelanjutan langsung dari Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas—yang kerap disebut Perpres Publisher Rights. Secara doktrinal, revisi ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas produk jurnalistik sebagai objek Kekayaan Intelektual (HKI). Perlu dicatat bahwa dalam kerangka hak cipta, fakta murni (bare facts) tetap berada di ranah publik dan tidak dapat dipatenkan; pelindungan hukum hanya melekat pada bentuk ekspresi faktual, bukan pada informasi itu sendiri.

Suara dari Akar Rumput: Roadshow LMC di Tiga Kawasan

Menanggapi rancangan regulasi tersebut, Local Media Community (LMC)—jejaring kerja sama yang mewadahi ratusan media lokal serta penerbit berskala kecil dan menengah di seluruh Indonesia—menyampaikan posisi resmi yang dirumuskan melalui serangkaian diskusi independen bersama pemangku kepentingan industri pers. Proses penyusunan sikap itu berakar pada roadshow yang digelar di tiga kota: Pekanbaru (mewakili kawasan Sumatra), Makassar (mewakili Indonesia Timur), dan Surabaya (mewakili kawasan Jawa).

Peserta diskusi berasal dari Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Bali. Ratusan pemimpin media dari belasan provinsi hadir dan menyuarakan kekhawatiran yang sama: regulasi hak cipta yang dirancang terlalu kaku justru berpotensi menciptakan hambatan baru bagi stabilitas operasional penerbit daerah.

“Dari diskusi kami di tiga kota bersama seratusan pemimpin media perwakilan dari belasan provinsi kemarin, memang mengemuka kekhawatiran itu. Bahwa sementara kita harus menghadapi tantangan dari perubahan lanskap, termasuk audiens yang pindah ke medsos, adanya regulasi hak cipta ini jangan-jangan malah memunculkan kesulitan baru,” kata Suwarjono, Pemimpin Redaksi Suara.com yang juga salah satu inisiator Local Media Community.

“Ini kami rumuskan berdasarkan realitas operasional di akar rumput, serta hasil serapan aspirasi dalam rangkaian diskusi independen yang digelar LMC bersama para pemangku kepentingan industri pers, baru-baru ini,” ujar Suwarjono.

Penolakan terhadap Sentralisasi Royalti dan Pajak Tautan

Inti keberatan LMC tertuju pada dua mekanisme yang diusulkan dalam rancangan awal RUU: sentralisasi pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan penerapan pajak tautan (link tax). Kedua instrumen itu dinilai mengancam distribusi pendapatan yang selama ini menopang kelangsungan media lokal. Alih-alih memperkuat posisi tawar penerbit daerah, mekanisme terpusat justru berpotensi memusatkan aliran dana pada entitas besar di ibu kota, sementara penerbit di pelosok kehilangan kendali atas monetisasi konten mereka sendiri.

Sebagai alternatif, LMC merekomendasikan skema bisnis B2B langsung antara penerbit dan platform digital, tanpa perantara kolektif. Rekomendasi kedua adalah penetapan definisi karya jurnalistik yang ketat dan terukur, sehingga pelindungan ekonomi tidak melebar ke konten yang secara substansial bukan produk jurnalistik. Pendekatan ini, menurut LMC, lebih selaras dengan realitas operasional media daerah yang bergantung pada fleksibilitas komersial untuk bertahan hidup.

Data dari Lapangan: Audiens Gen Z dan Dampak Program Teknologi

Roadshow LMC mengonfirmasi pergeseran lanskap audiens yang signifikan di tingkat daerah. Lalu lintas rujukan organik dari mesin pencari konvensional mengalami fluktuasi tajam, sementara konsumsi informasi generasi Z semakin terakumulasi pada platform video pendek dan media sosial—TikTok, Instagram, dan YouTube menjadi kanal utama. Bagi penerbit lokal yang selama ini mengandalkan pencarian organik sebagai sumber trafik utama, pergeseran ini berarti hilangnya porsi pendapatan iklan yang tidak dapat digantikan dalam jangka pendek.

Di sisi lain, adopsi program pendampingan teknologi menunjukkan bahwa intervensi berbasis kapasitas justru efektif. Program Project Sigma Indonesia: Gen Z & Berita, yang melibatkan 10 newsroom di Jakarta dan Surabaya, berhasil mencatatkan peningkatan audiens muda hingga 1,5 kali lipat. Sementara itu, Revenue Growth Lab Indonesia yang menjangkau 12 penerbit dari Sumatra hingga Nusa Tenggara Timur mencatat lonjakan pendapatan iklan digital sebesar 18 persen dan pertumbuhan kunjungan pengguna hingga 47 persen. Kedua program tersebut merupakan bagian dari Google News Initiative (GNI) yang menggandeng Local Media Community untuk memperkuat ekosistem media lokal.

Implikasi bagi Penerbit Daerah

Bagi ratusan penerbit kecil dan menengah yang tersebar di pelosok Indonesia, hasil akhir dari revisi UU Hak Cipta 2026 akan menentukan apakah mereka mampu mempertahankan operasi editorial dalam beberapa tahun ke depan. Regulasi yang terlalu rigid—terutama yang memusatkan mekanisme royalti dan memberlakukan pajak tautan secara seragam—berisiko mematikan model distribusi yang selama ini memungkinkan media daerah menjangkau komunitas lokal tanpa infrastruktur teknologi tingkat korporat. Sebaliknya, kerangka yang memberi ruang bagi skema B2B langsung dan definisi karya jurnalistik yang presisi dapat menjadi instrumen pelindungan ekonomi sekaligus menjaga kelangsungan distribusi digital yang menjadi tulang punggung akses informasi masyarakat daerah.

Proses legislasi masih berlangsung. Posisi LMC, yang disusun dari serapan aspirasi langsung di akar rumput, kini menjadi bagian dari catatan resmi yang akan dipertimbangkan oleh Kementerian Hukum RI dalam penyempurnaan naskah RUU. Bagaimana keseimbangan antara pelindungan ekonomi jurnalis dan keberlangsungan distribusi digital akan dirumuskan dalam teks final masih menjadi pertanyaan terbuka yang akan menentukan arah lanskap media Indonesia untuk dekade mendatang.