Rp 240 Triliun Biaya MBG Masuk Anggaran Pendidikan 2027, Pemerintah Dinilai Kangkangi Putusan MK

Anggaran Pendidikan 2027 Terancam Tergeser oleh Program Makan Bergizi Gratis

Pondokkebaikan.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2027 kembali memicu perdebatan tajam di ruang publik. Kali ini, sorotan tertuju pada keputusan pemerintah yang menempatkan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp240 triliun ke dalam pos anggaran pendidikan. Langkah tersebut langsung mendapat tanggapan keras dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), yang menilai penempatan dana itu bertentangan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi dan menggerus hak konstitusional warga atas akses pendidikan berkualitas.

Konteks Putusan Mahkamah Konstitusi

Persoalan ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, MK telah mengeluarkan putusan dalam perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang secara eksplisit menyatakan bahwa program pemberian makanan bergizi kepada masyarakat bukanlah komponen inti dari penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, dapur sekolah atau distribusi nasi kotak tidak otomatis menjadi bagian dari proses belajar-mengajar.

Dalam amar putusannya, MK menginstruksikan pemerintah agar memisahkan anggaran MBG dari anggaran operasional pendidikan. Batas waktu yang diberikan adalah paling lambat APBN 2028. Lebih jauh lagi, majelis hakim menyatakan bahwa pemisahan tersebut akan lebih ideal jika sudah diterapkan sejak APBN 2027. Artinya, ruang transisi yang tersedia sesungguhnya sangat sempit — hanya satu tahun fiskal sebelum batas akhir berlaku.

Kritik JPPI: Jangan Memelintir Makna Putusan

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai bahwa pemerintah sedang membaca putusan MK secara selektif. Ia menegaskan bahwa frasa “paling lambat APBN 2028” tidak boleh ditafsirkan sebagai lampu hijau untuk terus menumpang pada anggaran pendidikan selama satu tahun penuh.

“Pemerintah jangan memelintir putusan MK. Tahun 2028 itu batas terakhir untuk patuh, bukan izin untuk terus menggerogoti anggaran pendidikan sampai 2027.”

Pernyataan tersebut disampaikan Ubaid melalui keterangan tertulis pada Minggu (16/8/2026). Ia menambahkan bahwa tenggat hingga 2028 dimaksudkan sebagai masa transisi agar pemerintah dapat menata ulang struktur APBN secara bertahap. Bukan untuk mempertahankan, apalagi memperbesar, porsi MBG yang bersumber dari kantong pendidikan.

Aritmetika Anggaran: Dari 20 Persen Menjadi 14 Persen

Untuk memahami skala masalahnya, perlu dilihat angka-angka dalam RAPBN 2027. Pemerintah mengalokasikan total belanja negara sekitar Rp4.097,2 triliun. Dari jumlah itu, pos anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp820,9 triliun — angka yang secara nominal memenuhi mandat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tentang minimal 20 persen APBN untuk pendidikan.

Namun, ketika Rp240 triliun di antaranya dicairkan untuk MBG, sisa dana yang benar-benar tersedia bagi komponen pendidikan murni — mulai dari gaji guru, pembangunan infrastruktur sekolah, penelitian, hingga bantuan operasional siswa — menyusut menjadi sekitar Rp580,9 triliun. Dibandingkan total belanja negara, angka itu hanya menyentuh kisaran 14,18 persen.

“Kalau Rp820,9 triliun disebut anggaran pendidikan, tetapi Rp240 triliunnya dipakai untuk MBG, pendidikan sesungguhnya hanya mendapat Rp580,9 triliun.”

Kesenjangan antara angka nominal dan angka riil inilah yang menjadi inti kekhawatiran JPPI. Secara formal, laporan keuangan negara akan menampilkan rasio 20 persen terpenuhi. Secara substansial, sektor pendidikan kehilangan hampir sepertiga dari alokasi wajibnya — tepatnya 29,23 persen dari total anggaran pendidikan.

Implikasi Konstitusional dan Dampak ke Lapangan

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 bukan sekadar angka statistik. Ia merupakan perintah konstitusional yang mengikat negara untuk memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Ketika sebagian besar dana yang seharusnya membangun kapasitas guru, memperbaiki laboratorium sekolah, atau menyediakan buku teks justru dialihkan ke distribusi makanan, maka hak warga atas pendidikan bermutu tergerus secara struktural.

Ubaid menegaskan bahwa MK memang masih membuka celah bagi pemerintah untuk memasukkan MBG ke dalam struktur anggaran pendidikan pada tahun 2027. Namun celah itu bersyarat: ia hanya sah selama tidak mengurangi alokasi minimal 20 persen yang diperuntukkan bagi komponen utama pendidikan di luar program makan bergizi. Selama syarat tersebut belum terpenuhi, penempatan Rp240 triliun tetap merupakan pelanggaran terhadap semangat putusan dan konstitusi.

Desak agar Anggaran MBG Dipisahkan Segera

JPPI mendesak pemerintah bersama DPR untuk mengeluarkan seluruh pembiayaan MBG dari porsi wajib pendidikan dalam RAPBN 2027. Organisasi pemantau itu menilai bahwa penundaan satu tahun tambahan tidak lagi dapat dibenarkan, mengingat putusan MK telah memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai arah pemisahan anggaran.

Dalam jangka panjang, keberlanjutan program MBG tetap penting bagi ketahanan gizi masyarakat. Namun keberlanjutan tersebut harus ditopang oleh pos anggaran tersendiri — misalnya di bawah kementerian sosial atau kesehatan — agar tidak mengorbankan mandat konstitusional pendidikan. Tanpa pemisahan yang tegas, setiap tahun fiskal berikutnya akan mewarisi distorsi serupa: angka makro tampak memenuhi standar, sementara ruang belajar di sekolah-sekolah kehilangan sumber daya yang seharusnya menjadi haknya.