Rektor UMY: URI Bisa Picu Perebutan Dosen dan Gerus Anggaran Pendidikan

Rektor UMY Mengkritik Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia

Pondokkebaikan.com – Kamis, 30 Juli 2026 menjadi momen penting ketika Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Achmad Nurmandi, menyampaikan pandangannya mengenai inisiatif pemerintah untuk mendirikan Universitas Republik Indonesia. Langkah strategis ini menuai berbagai tanggapan, termasuk kekhawatiran bahwa kehadiran institusi pendidikan tinggi baru tersebut dapat menciptakan dinamika persaingan di antara dosen-dosen berpengalaman serta memberikan tekanan tambahan terhadap anggaran pendidikan nasional yang sudah ada.

Ketegangan Perebutan Sumber Daya Akademik

Nurmandi menekankan bahwa pembentukan URI tidak boleh sekadar berfokus pada pembangunan fisik kampus atau pembukaan program studi baru. Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan bahwa sumber daya manusia yang diperlukan sudah tersedia, kebutuhan program studi terpenuhi, serta dampaknya terhadap alokasi anggaran pendidikan nasional dapat dikelola dengan baik.

“Persoalannya bukan hanya membangun gedung atau membuka program studi,” jelas Nurmandi dalam pernyataannya yang dikutip pada Kamis (30/7/2026).

Menurut rektor UMY tersebut, URI rencananya akan berfokus pada bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM), kesehatan, dan kedokteran. Ketiga bidang tersebut membutuhkan dosen berkualifikasi tinggi yang saat ini masih terkonsentrasi di beberapa perguruan tinggi besar di Indonesia. Tanpa adanya strategi yang jelas untuk penambahan dan regenerasi dosen, URI berpotensi menarik tenaga pengajar dari kampus-kampus yang sudah beroperasi. Hal ini dikhawatirkan hanya akan memindahkan sumber daya akademik yang ada, bukan benar-benar memperluas kapasitas pendidikan tinggi nasional.

Tantangan Anggaran Pendidikan Nasional

Selain isu sumber daya manusia, Nurmandi juga menyoroti besarnya kebutuhan anggaran untuk membangun perguruan tinggi baru. Pembiayaan yang diperlukan mencakup penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur, laboratorium, perekrutan dosen, beasiswa, hingga biaya operasional harian.

“Pendirian perguruan tinggi baru membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan. Hal ini perlu dipertimbangkan secara cermat di tengah keterbatasan anggaran pendidikan nasional saat ini,” ujarnya.

Rektor UMY ini menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka sumber pembiayaan URI agar tidak mengurangi ruang fiskal bagi program-program pendidikan tinggi lainnya. Program-program tersebut antara lain pendanaan riset, bantuan bagi perguruan tinggi swasta, peningkatan mutu kampus di daerah, hingga program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Alternatif yang Lebih Efisien

Di sisi lain, Nurmandi mempertanyakan urgensi pendirian URI sebagai institusi baru. Menurutnya, kebutuhan mencetak calon pemimpin pemerintahan maupun BUMN selama ini telah difasilitasi melalui pendidikan kedinasan, program magister, pendidikan eksekutif, hingga berbagai pelatihan kepemimpinan.

“Apabila kebutuhannya adalah menyiapkan calon pemimpin pemerintahan atau BUMN, sebenarnya sudah terdapat berbagai jalur pendidikan dan pelatihan yang dapat diperkuat. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tanpa harus langsung membentuk institusi baru,” tandasnya.

Sebagai alternatif, Nurmandi mendorong pemerintah memperkuat program studi STEM yang telah tersedia di berbagai perguruan tinggi melalui peningkatan fasilitas laboratorium, pendanaan riset, pemerataan dosen, serta kolaborasi dengan industri. Langkah tersebut dinilai lebih efisien karena berfokus pada pemanfaatan infrastruktur dan ekosistem akademik yang sudah berjalan dibandingkan membangun universitas baru dari nol.

“Setiap kebijakan pendidikan harus dimulai dari persoalan yang hendak diselesaikan. Setelah kebutuhannya jelas, barulah ditentukan apakah solusinya harus berupa pendirian universitas baru atau cukup melalui penguatan institusi yang sudah berjalan,” pungkasnya.

Perlu dicatat bahwa dalam konteks yang lebih luas, DPR juga telah mendukung putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran MBG yang tidak boleh mengambil jatah pendidikan. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa setiap kebijakan pendidikan baru harus mempertimbangkan dampaknya terhadap anggaran yang sudah ada.