Prabowo Pertimbangkan BMKG dan Badan Geologi Diintegrasikan

Prabowo Buka Peluang Penggabungan BMKG dan Badan Geologi untuk Perkuat Mitigasi Bencana

Pondokkebaikan.com – Langkah strategis yang belum pernah dilakukan sebelumnya tengah dipertimbangkan di lingkup pemerintahan tertinggi. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk meleburkan dua lembaga pemantau alam—Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Geologi—menjadi satu entitas tunggal. Pernyataan itu dilontarkan pada Senin, 7 September 2026, ketika kepala negara memimpin rapat terbatas secara daring yang membahas perkembangan penanganan bencana di seluruh wilayah Indonesia.

Keputusan untuk menyatukan kedua badan bukan lahir dari ruang hampa. Posisi geografis Nusantara yang bertengger di atas Cincin Api Pasifik menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling rawan gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami di muka bumi. Ribuan titik seismik aktif tersebar dari Sabang hingga Merauke, sementara lebih dari 1.200 gunung api tercatat berada di wilayah kepulauan. Dalam konteks itulah, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah sudah mengerahkan upaya mitigasi semaksimal mungkin, namun pemantauan berkelanjutan tetap menjadi garis pertahanan pertama yang tidak boleh longgar.

Rapat Terbatas dan Arahan Langsung kepada Pimpinan Lembaga

Sidang daring tersebut dihadiri langsung oleh dua pimpinan lembaga yang menjadi subjek pembahasan. Prabowo tidak sekadar menyampaikan arahan umum; ia secara eksplisit meminta BMKG dan Badan Geologi mempererat koordinasi dalam mendeteksi dini potensi bencana alam. Lebih jauh lagi, ia membuka ruang diskusi tentang apakah integrasi struktural kedua badan merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat kapasitas pemantauan nasional.

“Sementara kita kan ada di ring of fire, kita siap, ternyata kan erupsi terjadi lagi di beberapa tempat, di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ini kita monitor terus,” kata Prabowo.

Komentar tersebut merujuk pada rangkaian aktivitas vulkanik yang baru-baru ini tercatat di tiga wilayah berbeda. Letusan di Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Halmahera menjadi pengingat nyata bahwa ancaman bukan lagi skenario hipotetis, melainkan peristiwa yang berulang dan menuntut respons sistemik, bukan reaktif.

Mesin Pemantauan yang Terfragmentasi

Secara kelembagaan, BMKG berfokus pada pemantauan atmosfer, iklim, dan fenomena geofisika seperti gempa dan tsunami. Badan Geologi, di sisi lain, menangani survei geologi, pemetaan struktur bawah permukaan, serta pengelolaan data mineral dan batuan. Keduanya menghasilkan data yang saling melengkapi, namun selama ini beroperasi dalam silo terpisah dengan rantai komando berbeda. Integrasi yang dipertimbangkan Prabowo berpotensi menyatukan aliran data seismik, vulkanik, dan geologis ke dalam satu pusat analisis, sehingga deteksi dini dapat dilakukan lebih cepat dan komprehensif.

“Kepala Badan Geologi nanti saya kira kerja sama lebih erat dengan yang lain untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan, apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG. Tapi ya nanti kita bahas itu,” kata Prabowo.

Nada pernyataan menunjukkan bahwa keputusan final belum diambil. Prabowo menempatkan isu ini sebagai agenda deliberatif—sesuatu yang akan “dibahas” lebih lanjut—bukan perintah eksekusi segera. Meski demikian, sinyal politik yang disampaikan cukup jelas: arah kebijakan menuju konsolidasi kapasitas pemantauan bencana nasional.

Implikasi bagi Tata Kelola Bencana Nasional

Jika integrasi benar-benar terealisasi, dampaknya akan melampaui sekadar penggabungan administratif. Satu badan terpadu akan memiliki mandat untuk mengolah data meteorologi, klimatologi, geofisika, dan geologi secara simultan. Artinya, peringatan dini tsunami yang selama ini bergantung pada data seismik BMKG dapat diperkaya dengan analisis struktur patahan dan morfologi dasar laut dari Badan Geologi. Sebaliknya, pemodelan erupsi vulkanik dapat diperkuat dengan informasi tentang komposisi batuan dan jalur magma yang selama ini menjadi domain geologi.

Di tingkat operasional, penyatuan ini juga berpotensi memangkas tumpang-tindih kewenangan yang kerap memperlambat respons saat bencana terjadi. Dalam situasi krisis, setiap menit yang terbuang pada koordinasi antar-lembaga berimplikasi langsung pada jumlah korban. Dengan satu komando pemantauan, rantai informasi dari deteksi hingga peringatan publik dapat dipangkas secara signifikan.

Konteks Sejarah dan Tantangan Transisi

Indonesia bukan tanpa pengalaman menyatukan lembaga pemantau. BMKG sendiri merupakan hasil penggabungan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) dengan Badan Klimatologi pada 2010, sebuah langkah yang bertujuan merapikan fragmentasi data cuaca dan iklim. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa konsolidasi kelembagaan memerlukan waktu transisi, penyesuaian regulasi, serta penataan ulang sumber daya manusia yang tidak sedikit.

Di sisi lain, tantangan geografis Indonesia membuat urgensi pemantauan tidak mengenal jeda. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di dua benua dan tiga samudra, tidak ada satu titik pun yang sepenuhnya kebal terhadap guncangan tektonik atau letusan vulkanik. Setiap musim, aktivitas seismik dan vulkanik meningkat, menuntut kapasitas deteksi yang proporsional dengan skala ancaman.

Pertimbangan Prabowo untuk mengintegrasikan kedua badan, meskipun masih berada pada tahap deliberasi, menandai pergeseran paradigma: dari pendekatan sektoral yang terfragmentasi menuju arsitektur pemantauan yang holistik. Bagi jutaan warga yang tinggal di kawasan rawan bencana, arah kebijakan semacam itu bukan sekadar urusan birokrasi—ia adalah garis pemisah antara peringatan yang tiba tepat waktu dan peringatan yang datang terlambat.