Amnesty Soroti Kekerasan TNI terhadap Warga Sipil: Tentara Perlu Punya Hati Nurani

Amnesty Soroti Kekerasan TNI terhadap Warga Sipil

Pondokkebaikan.com – Pada Senin, 7 September 2026, Jakarta kembali menjadi panggung kritik tajam terhadap institusi militer Indonesia. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, secara terbuka menyatakan bahwa pola bentrokan antara personel Tentara Nasional Indonesia dan masyarakat sipil bukan lagi persoalan insidental, melainkan gejala sistemik yang menuntut perubahan doktrin. Dalam pernyataannya, Hamid menegaskan bahwa Amnesty Soroti Kekerasan TNI terhadap warga bukan sekadar reaksi terhadap satu peristiwa, melainkan seruan agar negara menata ulang relasi antara prajurit dan rakyat yang dilindunginya.

Fungsi Militer yang Melenceng dari Tugas Pokok

Inti kritik Hamid tertuju pada pergeseran peran prajurit di lapangan. Ia menyebut bahwa sejumlah anggota TNI ditugaskan menjaga kawasan perkebunan dan fasilitas produksi korporasi—tugas yang secara konstitusional bukan mandat pertahanan negara. Bagi Hamid, penempatan aparat militer di garda depan perlindungan aset bisnis mengaburkan batas antara kedaulatan nasional dan kepentingan komersial segelintir elite, termasuk para perwira tinggi sendiri.

Konteks geografis dan ekonomi Indonesia memperparah situasi ini. Luas perkebunan kelapa sawit yang membentang di berbagai pulau kerap menjadi titik gesekan antara masyarakat adat, petani kecil, dan korporasi. Ketika negara menempatkan prajurit sebagai pelindung langsung kepentingan korporasi, warga yang merasa hak atas tanahnya terancam berhadapan langsung dengan senjata. Potensi eskalasi kekerasan dalam konfigurasi semacam itu nyaris tak terhindarkan.

“Tugas tentara itu bidang pertahanan, bukan mengurusi perkebunan sawit, apalagi bukan proyek strategis nasional. Jangan-jangan itu hanya untuk mengamankan proyek bisnis jenderal-jenderalnya,” ujar Usman Hamid di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Pernyataan tersebut menggarisbawahi kekhawatiran bahwa doktrin pertahanan dalam negeri telah mengalami pergeseran makna. Militer yang seharusnya menjadi penjaga kedaulatan justru terjerumus menjadi pelindung kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Tanpa koreksi struktural, legitimasi publik terhadap institusi militer akan terus tergerus setiap kali prajurit berhadapan dengan warga dalam konteks non-pertahanan.

Impunitas, Peradilan Militer, dan Siklus Kekerasan

Di balik setiap insiden, terdapat mekanisme kelembagaan yang membuat pelaku jarang menghadapi konsekuensi sepadan. Hamid mengidentifikasi dua faktor struktural yang melanggengkan siklus kekerasan: budaya impunitas yang mengakar di internal TNI, serta sistem peradilan militer yang memisahkan penanganan pelanggaran pidana umum dari peradilan sipil.

Artinya, ketika seorang prajurit melakukan tindakan yang secara hukum merupakan kejahatan umum—penganiayaan, penganiayaan berat, hingga pembunuhan—ia tidak diadili di pengadilan negeri bersama warga sipil lainnya. Prosesnya dialihkan ke pengadilan militer yang secara struktural berada di bawah komando yang sama dengan pihak yang diadili. Konfigurasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi proses hukum bagi korban berstatus sipil.

Dampaknya nyata dan berulang. Keluarga korban kehilangan kepercayaan pada mekanisme penyelesaian sengketa, sementara pelaku menerima sinyal bahwa konsekuensi tindakannya akan jauh lebih ringan dibandingkan jika ia seorang warga sipil biasa. Tanpa intervensi struktural—baik berupa reformasi peradilan militer maupun perubahan doktrin internal—siklus kekerasan akan terus berputar.

Militer yang Berpikir dan Berhati Nurani

Hamid tidak berhenti pada kritik. Ia menawarkan kerangka alternatif tentang identitas militer Indonesia yang seharusnya. Dalam pandangannya, doktrin komando yang salah kaprah telah membuat prajurit bertindak secara reaktif, tanpa ruang untuk berpikir rasional atau mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap warga yang seharusnya dilindunginya.

“Padahal militer yang sejati, militer yang revolusional, yang dulu pernah terlibat dalam berbagai perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa adalah militer yang berpikir. Militer yang punya hati nurani,” tambah Usman.

Argumen ini merujuk pada tradisi militer di berbagai negara yang menempatkan kemampuan berpikir kritis dan empati sebagai bagian integral dari pelatihan prajurit. Prajurit yang hanya mengandalkan kepatuhan buta terhadap perintah tanpa kapasitas mempertanyakan konteks akan selalu rentan terhadap penyalahgunaan. Sebaliknya, prajurit yang dilatih memahami hak warga dan memiliki kompas moral internal akan menjadi penjaga yang lebih baik bagi masyarakat.

Hamid menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan bertujuan merendahkan institusi militer. Justru sebaliknya, menjaga wibawa TNI berarti memastikan institusi itu kembali pada mandat konstitusionalnya: membela kedaulatan, bukan mengamankan kepentingan bisnis; melindungi warga, bukan berhadapan dengan mereka.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Siapa yang menyampaikan kritik terhadap TNI pada 7 September 2026? Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menyampaikan pernyataan tersebut dari Jakarta.

Apa inti kritik yang disampaikan? Kritik tersebut menyoroti tiga hal: pergeseran fungsi militer ke perlindungan kepentingan korporasi, budaya impunitas di internal TNI, serta ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang setara bagi korban kekerasan oleh aparat militer.

Apakah kritik ini ditujukan untuk merendahkan TNI? Berdasarkan pernyataan Hamid, kritik tersebut justru dimaksudkan untuk menjaga wibawa institusi militer dengan mendorongnya kembali ke mandat konstitusional pertahanan negara.

Apa rekomendasi implisit dari pernyataan tersebut? Rekomendasi implisit mencakup penarikan prajurit dari tugas non-pertahanan, reformasi peradilan militer agar korban sipil memperoleh proses hukum yang independen, serta integrasi pelatihan berpikir kritis dan hak asasi manusia dalam kurikulum militer.