PPATK Catat Perputaran Dana Judi Online Turun untuk Pertama Kalinya sejak 2017

PPATK Catat Perputaran Dana Judi Online: PPATK Catat Perputaran Dana Judi Turun Pertama Kali Sejak 2017 Pondokkebaikan.com – Pusat Pelaporan dan

PPATK Catat Perputaran Dana Judi Turun Pertama Kali Sejak 2017

Pondokkebaikan.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini merilis data penting yang menunjukkan perubahan signifikan dalam ekosistem perjudian daring di Indonesia. PPATK Catat Perputaran Dana Judi online mengalami penurunan untuk pertama kalinya dalam sembilan tahun terakhir. Selama periode 2017 hingga 2024, nilai perputaran dana selalu menunjukkan tren kenaikan yang konsisten setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2025 terjadi perubahan dramatis dengan penurunan mencapai 20 persen dari total nilai sebelumnya. Berdasarkan laporan resmi yang dirilis, nilai perputaran dana judi online turun dari Rp359,81 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp286,84 triliun pada 2025. Selain itu, nilai deposit juga menyusut dari Rp51,3 triliun menjadi Rp36,01 triliun dalam periode yang sama.

Setelah terus meningkat setiap tahun sejak 2017, penurunan nilai perputaran dana judi online pada 2025 menjadi catatan bersejarah.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan bahwa penurunan ini merupakan momen bersejarah dalam upaya pemberantasan judi online di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis, 23 Juli 2026, melalui keterangan resmi yang dirilis oleh lembaga tersebut. Ivan menekankan bahwa penurunan ini bukan berarti aktivitas judi online telah berhenti, melainkan menunjukkan adanya perubahan pola dan metode transaksi yang dilakukan oleh pelaku. Fenomena ini mengindikasikan adaptasi pelaku terhadap berbagai upaya pengawasan yang dilakukan oleh otoritas terkait.

Perubahan Pola Transaksi dan Dominasi QRIS

Hasil analisis mendalam dari PPATK menunjukkan adanya perubahan pola dalam aktivitas judi online yang cukup signifikan. Transaksi kini semakin sering dilakukan, lebih tersebar, dan cenderung menggunakan nominal yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Fenomena ini mengindikasikan adaptasi pelaku terhadap berbagai upaya pengawasan yang dilakukan. Di sisi lain, terdapat perubahan signifikan dalam metode deposit yang digunakan oleh pelaku judi online. Sepanjang tahun 2025, transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mendominasi dengan porsi sekitar 78,5 persen dari total frekuensi deposit. Jumlah ini mencapai 305,35 juta transaksi dengan nilai total Rp19,35 triliun.

Sementara itu, deposit melalui transfer rekening bank dan dompet elektronik tercatat sebanyak 83,79 juta transaksi. Ini mewakili sekitar 21,5 persen dari total frekuensi, dengan nilai mencapai Rp16,67 triliun. Tren tersebut berlanjut pada triwulan pertama tahun 2026. PPATK mencatat frekuensi deposit melalui QRIS meningkat menjadi 88,6 persen, sedangkan transaksi melalui transfer rekening turun menjadi 11,4 persen. Perubahan pola ini menunjukkan bahwa pelaku judi online mulai beralih ke metode pembayaran digital yang lebih efisien dan mudah diakses.

Rekomendasi dan Langkah Ke Depan

Meskipun QRIS maupun instrumen pembayaran digital berbasis rupiah merupakan sarana transaksi yang sah, PPATK mengingatkan bahwa persoalan muncul ketika instrumen tersebut disalahgunakan oleh jaringan judi online. Karena itu, penyelenggara jasa pembayaran dinilai perlu memperkuat proses verifikasi, penerimaan merchant, serta pemantauan secara berkelanjutan. PPATK menilai penanganan judi online harus dilakukan secara menyeluruh. Upaya ini mencakup kampanye peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online, pemutusan akses digital dan aliran dana, hingga penindakan terhadap bandar beserta pihak-pihak yang mendukung operasinya.

Meski demikian, PPATK mengingatkan bahwa aktivitas judi online masih berlangsung. Pada triwulan I 2026, nilai perputaran dana judi online tercatat mencapai Rp40,3 triliun dengan total deposit sebesar Rp10,59 triliun. Sepanjang tahun 2025, transaksi deposit judi online paling banyak didominasi melalui penggunaan QRIS. Penyedia jasa pembayaran harus memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan instrumen transaksi resmi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi volume transaksi ilegal tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi digital nasional.