PP Semmi Tolak Aksi AMPB 27 Agustus, Ajak Masyarakat Jaga Demokrasi Damai

PP Semmi Minta Publik Arahkan Energi ke Korban Bencana, Tolak Aksi AMPB Tanpa Legitimasi

Pondokkebaikan.com – Di tengah maraknya gelombang penyampaian aspirasi di ruang publik, organisasi mahasiswa kembali menyuarakan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak berpendapat dan tanggung jawab kolektif. Pada Selasa (25/8/2026), Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PP Semmi) menggelar jumpa pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk menyampaikan sikap resmi terkait rencana demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.

Sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PP Semmi, Zulhadi Ariza, yang menegaskan bahwa setiap bentuk ekspresi politik di ruang publik harus berlandaskan pada dialog yang santun, damai, dan konstitusional. Zulhadi menekankan bahwa kedewasaan berdemokrasi di Indonesia harus dibuktikan melalui cara-cara yang bermartabat, bukan melalui provokasi yang dapat mengancam kohesi sosial.

Penolakan terhadap Aksi AMPB Tanpa Dasar Representasi

Secara spesifik, PP Semmi menyatakan penolakan terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang dijadwalkan di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026. Penolakan ini bukan berarti organisasi mahasiswa tersebut menutup ruang bagi siapa pun untuk menyampaikan aspirasi. Zulhadi menjelaskan bahwa keberatan utama terletak pada ketiadaan legitimasi yang mewakili kepentingan masyarakat luas, serta potensi aksi tersebut memicu provokasi dan memecah belah persatuan bangsa.

“Maka dari itu, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menolak seruan aksi AMPB di depan Gedung DPR yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026 jika tidak memiliki legitimasi yang mewakili bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi etika moral demokrasi karena rentan terprovokasi dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.”

Penolakan ini juga mencakup penegasan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum tidak boleh melanggar ketentuan hukum, mengganggu aktivitas harian warga, atau merusak fasilitas publik. Dalam konteks ini, PP Semmi mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang, namun pelaksanaannya tetap terikat pada kewajiban mematuhi aturan hukum, menjaga ketertiban umum, serta menghormati kepentingan bersama.

Panggilan untuk Demokrasi yang Bermartabat

Zulhadi Ariza menggarisbawahi bahwa etika moral harus menjadi kompas dalam setiap ekspresi politik di ruang publik. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu menjalankan demokrasi secara dewasa tanpa harus melewati jalur konfrontasi.

“Satu, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan demokrasi senantiasa mengedepankan dialog yang santun, damai, dan mari kita buktikan bahwa kedewasaan berdemokrasi di Indonesia dijunjung tinggi melalui cara-cara yang konstitusional dan bermartabat.”

Pernyataan ini sejalan dengan prinsip bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana dijamin dalam konstitusi, tidak berdiri sendiri melainkan berjalan berdampingan dengan kewajiban menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain. Organisasi mahasiswa seperti Semmi kerap mengambil posisi sebagai penjaga garis antara kebebasan berekspresi dan stabilitas sosial, terutama ketika dinamika politik nasional sedang berada pada titik yang sensitif.

Ajakan Mengalihkan Perhatian ke Korban Bencana

Di samping isu politik, PP Semmi juga mengangkat persoalan kemanusiaan yang mendesak. Zulhadi mengajak masyarakat untuk mengalihkan energi dan perhatian dari perdebatan politik ke upaya membantu warga yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Ajakan ini diposisikan sebagai bentuk nyata gotong royong yang memperkuat persatuan bangsa dari akar rumput.

“Mari kita bahu-membahu menyatukan kekuatan gotong royong dan mengulurkan bantuan nyata untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak agar lekas pulih dan bangkit kembali demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.”

Pemilihan narasi bencana sebagai titik fokus bukan tanpa alasan. Ketika masyarakat terpecah oleh polarisasi politik, solidaritas kemanusiaan menjadi perekat yang paling mudah diterima lintas golongan. Dengan mengarahkan perhatian publik ke pemulihan pascabencana, PP Semmi berupaya menggeser diskursus dari konfrontasi menuju kolaborasi.

Konteks dan Implikasi

Sikap PP Semmi ini muncul di tengah meningkatnya frekuensi aksi-aksi publik yang kerap kali memicu ketegangan antara peserta demonstrasi dan aparat keamanan. Dalam beberapa tahun terakhir, insiden-insiden di sekitar kompleks parlemen telah menunjukkan bahwa demonstrasi tanpa koordinasi yang memadai dapat berujung pada gangguan lalu lintas, kerusakan fasilitas, bahkan bentrokan fisik. Oleh karena itu, penekanan pada legitimasi representasi dan kepatuhan hukum menjadi sorotan utama dalam pernyataan organisasi mahasiswa tersebut.

Bagi pembaca yang mengikuti dinamika politik nasional, pernyataan ini juga menjadi pengingat bahwa hak konstitusional untuk berkumpul dan berpendapat tidak bersifat absolut. Setiap ekspresi politik di ruang publik tetap harus melewati filter hukum, etika, dan tanggung jawab sosial. Organisasi mahasiswa, dengan posisi mereka sebagai agen perubahan sekaligus penjaga nilai-nilai kebangsaan, kerap menjadi suara yang mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar soal siapa yang berteriak paling keras, melainkan bagaimana seluruh elemen masyarakat menjaga agar ruang publik tetap menjadi arena dialog yang konstruktif dan bermartabat.