Geledah Rumah Hingga Kantor Rektorat Unsoed, Penyidik Temukan SE KPK Tahun 2023

Penyidik KPK Bongkar Jejak Korupsi Jalur Mandiri Unsoed: Dari Rumah Tersangka hingga Kantor Rektorat

Pondokkebaikan.com – Kasus dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah, memasuki fase penyitaan bukti fisik. Komisi Pemberantasan Korupsi menyisir total delapan titik—enam kediaman pribadi para tersangka serta dua rumah tambahan dan kantor Rektorat—untuk mengumpulkan catatan, berkas, dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan praktik titipan dan pengkondisian calon mahasiswa.

Langkah ini menjadi kelanjutan dari penetapan enam tersangka yang diumumkan pada Jumat, 21 Agustus 2026. Keenam orang tersebut terdiri dari pejabat struktural universitas dan tiga individu dari sektor swasta yang diduga terlibat dalam skema pemerasan serta penerimaan gratifikasi selama proses seleksi masuk mandiri berlangsung.

Kronologi Penggeledahan: Dua Hari, Delapan Lokasi

Operasi penyitaan dimulai pada Minggu, 23 Agustus 2026, ketika tim penyidik KPK mendatangi enam rumah yang diketahui milik para tersangka. Kegiatan dilanjutkan keesokan harinya, Senin, 24 Agustus 2026, dengan menyasar dua kediaman tambahan serta ruang kerja di lingkungan Rektorat Unsoed.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan langsung kepada awak media mengenai kelanjutan operasi tersebut.

“Hari ini penggeledahan dilanjutkan di dua rumah dan kantor Rektorat Unsoed,” kata Budi kepada wartawan, Senin (24/8/2026).

Dari seluruh titik yang digeledah, penyidik mengamankan sejumlah catatan tertulis, dokumen administratif, serta media penyimpanan elektronik. Seluruh barang bukti itu diduga berkaitan dengan mekanisme titipan dan pengkondisian yang diterapkan dalam jalur penerimaan mandiri Unsoed.

Temuan Kunci: Surat Edaran KPK Tahun 2023 di Kantor Rektorat

Di antara barang yang ditemukan di kantor Rektorat terdapat satu dokumen yang menarik perhatian: surat edaran (SE) KPK tahun 2023. Dokumen tersebut sebelumnya telah disebarkan kepada seluruh perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, maupun politeknik negeri di Indonesia. Isinya berisi rekomendasi perbaikan tata kelola proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Budi Prasetyo menjelaskan substansi surat edaran itu secara rinci.

“Dalam SE tersebut, KPK mendorong peningkatan aspek transparansi sejak awal dan seluruh prosesnya, terkait jumlah kuota penerimaan, kriteria kelulusan calon mahasiswa, kebijakan afirmasi, sumbangan pembangunan institusi, digitalisasi proses PMB, penentuan kelulusan, serta kanal Pengaduan,” ungkap Budi.

Keberadaan dokumen tersebut di ruang kerja rektorat menggarisbawahi satu pertanyaan penting: sejauh mana rekomendasi yang telah disampaikan KPK sejak 2023 benar-benar diimplementasikan oleh institusi yang bersangkutan. Jika surat edaran itu hanya tersimpan tanpa tindak lanjut, maka temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa praktik tidak transparan dalam jalur mandiri telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.

Enam Tersangka dan Dasar Hukum

Keenam orang yang ditetapkan sebagai tersangka meliputi:

Ahmad Sodiq, yang menjabat Rektor Unsoed; Norman Arie Prayoga, Wakil Rektor III; Eko Sumanto, Kepala Bagian Akademik; serta tiga pihak dari luar struktur universitas, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono yang juga dikenal dengan nama Nono.

Mereka diduga melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dua pasal yang disebut pertama berkaitan dengan pemerasan dan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara, sementara pasal KUHP baru mengatur ketentuan pidana yang relevan dengan perubahan sistem hukum pidana nasional.

Konteks dan Implikasi bagi Pendidikan Tinggi

Istilah “titipan” dalam konteks penerimaan mahasiswa baru merujuk pada praktik di mana calon mahasiswa atau keluarganya menyerahkan nama kepada pihak tertentu agar diprioritaskan masuk ke program studi tertentu, sering kali disertai imbalan finansial. “Pengkondisian” merujuk pada upaya mengarahkan hasil seleksi agar sesuai dengan keinginan pihak yang menitipkan. Kedua praktik ini, jika terbukti, berarti bahwa meritokrasi akademik telah digantikan oleh transaksi di balik layar.

Unsoed merupakan salah satu universitas negeri terbesar di Jawa Tengah dengan ribuan mahasiswa aktif. Kasus ini bukan sekadar persoalan internal satu kampus; ia menyentuh kepercayaan publik terhadap integritas seleksi masuk perguruan tinggi negeri secara keseluruhan. Ketika jalur mandiri—yang seharusnya menjadi alternatif bagi calon mahasiswa yang tidak lolos jalur nasional—berubah menjadi ruang negosiasi, maka yang dirugikan bukan hanya institusi, tetapi juga ribuan pelamar yang mengikuti prosedur secara jujur.

Temuan surat edaran KPK tahun 2023 di kantor rektorat menambah dimensi lain: bahwa otoritas antikorupsi telah memberikan panduan tertulis jauh sebelum kasus ini mencuat. Pertanyaan yang kini menjadi sorotan publik adalah mengapa rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti secara memadai, dan apakah ada pihak yang dengan sengaja mengabaikan pedoman tersebut demi kepentingan tertentu.

Proses hukum terhadap keenam tersangka masih berjalan. Penyitaan dokumen dan barang bukti elektronik menjadi tahap penting sebelum penyidik menyusun konstruksi perkara secara utuh. Bagi mahasiswa, alumni, dan masyarakat Jawa Tengah, kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi dalam tata kelola pendidikan tinggi bukan sekadar jargon, melainkan prasyarat agar setiap calon mahasiswa dinilai berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan koneksi atau kemampuan membayar.