Walhi Soroti Karhutla Papua Makin Meluas di Tengah Proyek Pangan 2,5 Juta Hektare

Api di Tanah Papua: Ketika Proyek Pangan 2,5 Juta Hektare Bertabrakan dengan Musim Kemarau Panjang

Pondokkebaikan.com – Musim kemarau yang berkepanjangan di Tanah Papua sepanjang 2026 telah memicu lonjakan titik panas yang berubah menjadi kebakaran hutan dan lahan di berbagai provinsi. Di balik fenomena cuaca tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua menyoroti satu faktor pemicu yang tidak bisa diabaikan: pembukaan lahan berskala masif untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor pangan dan energi, yang membentang hingga jutaan hektare di wilayah Papua Selatan.

Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar peristiwa lokal. Asap tebal yang dihasilkan dapat merambat lintas provinsi, mengganggu kualitas udara, mengancam kesehatan masyarakat, dan menghancurkan habitat satwa endemik. Ketika skala pembakaran meluas karena aktivitas pembukaan lahan, dampaknya melampaui batas administratif satu daerah dan menyentuh seluruh kawasan Papua.

Temuan Walhi: Titik Panas Meluas Sejak 2023

Walhi mencatat bahwa potensi titik panas yang berisiko menjadi karhutla di wilayah Papua menunjukkan tren peningkatan konsisten sejak tahun 2023. Percepatan pembangunan infrastruktur dan pencetakan lahan pertanian baru di kawasan Merauke sepanjang Juli 2026 memperparah kondisi tersebut secara signifikan. Pembukaan lahan dalam skala jutaan hektare untuk kebutuhan pangan nasional menciptakan permukaan kering yang mudah terbakar, terutama ketika curah hujan turun drastis selama musim kemarau.

Direktur Eksekutif Walhi Papua, Mikael Primus, menegaskan korelasi langsung antara aktivitas pembukaan lahan dan kemunculan titik api di lapangan. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (25/8/2026), ia menyampaikan:

“Potensi titik api itu semakin muncul seketika adanya proyek strategis nasional dengan pembukaan lahan 2,5 juta hektar di wilayah Papua Selatan.”

Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa skala proyek—yang mencakup 2,5 juta hektare—menjadikan setiap hektare yang dibuka sebagai potensi sumber api baru selama musim kering. Semakin luas area yang diolah, semakin besar pula permukaan lahan yang rentan terbakar ketika kelembapan tanah menurun drastis.

KSPEAN: Ambisi Pangan Nasional di Merauke

Proyek yang dimaksud adalah Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan, yang berpusat di Kabupaten Merauke. Kawasan ini dirancang untuk memproduksi pangan, energi, serta produk peternakan dalam skala besar. Pemerintah memposisikan pengembangan KSPEAN sebagai instrumen penguatan kemandirian pangan dan energi nasional, mengurangi ketergantungan impor beras, dan membuka akses energi terbarukan di kawasan timur Indonesia.

Pada Juli 2026, pemerintah melaporkan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan. Proyek yang sedang dikerjakan mencakup konstruksi jalan penghubung, pelabuhan, bandara, jaringan irigasi, serta pembukaan sawah baru di kawasan Wanam, Merauke. Target pencetakan sawah baru pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 10.000 hingga 11.000 hektare, yang akan dilakukan secara bertahap. Selain padi, pengembangan kawasan juga mencakup perkebunan kelapa sawit, tebu, serta unit peternakan terpadu.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dalam pernyataan pada Juli 2026, menyatakan bahwa pembangunan kawasan tersebut menunjukkan perkembangan pesat dan akan terus didorong hingga mencapai kapasitas produksi yang ditargetkan.

Dampak Lintas Wilayah: Papua Tengah hingga Papua Barat Daya

Mikael Primus menekankan bahwa persoalan karhutla di sekitar kawasan proyek tidak berhenti di batas administratif Papua Selatan. Asap dan dampak ekologis merambat ke wilayah-wilayah tetangga, terutama ketika musim kemarau berlangsung lebih lama dari normal.

“Berdampak juga langsung ke wilayah-wilayah yang lain, terutama yang berada di Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.”

Ia kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan meningkatnya risiko kebakaran secara keseluruhan di Tanah Papua:

“Itu berdampak juga pada musim kemarau yang panjang yang berakibat pada karhutla itu terjadi di tanah Papua.”

Implikasi lintas provinsi ini berarti bahwa masyarakat di Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya turut menanggung konsekuensi kesehatan dan ekologis dari aktivitas pembukaan lahan yang berpusat di Merauke. Polusi udara akibat kebakaran lahan dapat menurunkan visibilitas, memicu gangguan pernapasan, dan mengganggu aktivitas harian warga di radius ratusan kilometer dari titik api.

Implikasi dan Pertanyaan yang Belum Terjawab

Skala proyek KSPEAN—2,5 juta hektare—menempatkannya di antara program pembangunan lahan terbesar di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Pembukaan lahan seluas itu, terutama di kawasan yang sebelumnya tertutup hutan atau lahan gambut, mengubah siklus hidrologi lokal dan meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran selama musim kering. Tanpa mitigasi yang memadai—seperti pembatasan pembukaan lahan selama musim kemarau, pembuatan sekat api, dan pemantauan satelit titik panas secara real-time—risiko karhutla akan terus berulang setiap tahun.

Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong percepatan pembangunan kawasan pangan dengan target produksi yang ambisius. Ketegangan antara kebutuhan pangan nasional dan kelestarian lingkungan Papua menjadi isu sentral yang menuntut transparansi data, evaluasi dampak lingkungan yang independen, serta mekanisme perlindungan masyarakat adat dan ekosistem lokal yang terdampak langsung oleh aktivitas pembukaan lahan.

Bagi masyarakat Papua, musim kemarau 2026 menjadi pengingat bahwa setiap hektare lahan yang dibuka tanpa perencanaan mitigasi kebakaran yang ketat berpotensi menjadi sumber api yang mengancam kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup jutaan warga di seluruh Tanah Papua.