Pertamax Berpotensi Tembus Rp20 Ribu! Pemerintah Harus Siapkan Mitigasi Sebelum Terlambat

Harga BBM Nonsubsidi Bisa Menanjak, Mitigasi Diminta Disiapkan Lebih Dini

Pondokkebaikan.com – Potensi kenaikan harga minyak mentah global hingga melampaui US$100 per barel memunculkan perhatian terhadap harga bahan bakar minyak nonsubsidi di Indonesia. Pertamax dan Pertamina Dex disebut dapat bergerak ke kisaran Rp18.000 sampai Rp20.000 per liter apabila tren kenaikan harga minyak dunia berlanjut.

Kondisi ini dinilai perlu direspons sejak awal agar perubahan harga energi internasional tidak segera berubah menjadi tekanan baru bagi rumah tangga maupun dunia usaha. Pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga didorong menyiapkan langkah pengendalian dampak, terutama karena harga BBM memengaruhi banyak aktivitas ekonomi sehari-hari.

Efek Kenaikan Tidak Berhenti di SPBU

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Juliani, menekankan bahwa lonjakan harga minyak perlu diantisipasi sebelum bertahan pada level tinggi. Perhatian utama bukan hanya nilai yang dibayar konsumen ketika mengisi bahan bakar, melainkan dampak lanjutannya terhadap biaya transportasi, distribusi barang, kegiatan industri, serta harga kebutuhan pokok.

BBM merupakan salah satu komponen biaya penting dalam rantai pasok. Ketika ongkos pengangkutan meningkat, pelaku usaha dapat menghadapi tambahan beban dalam memindahkan bahan baku dan produk jadi. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi harga barang di tingkat konsumen, khususnya jika tekanan biaya terjadi dalam waktu lama.

“Jangan sampai tekanan energi global berubah menjadi beban baru bagi masyarakat. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan ada strategi yang kuat agar dampaknya tidak langsung dibebankan kepada konsumen,” ujar Dewi, Selasa (15/9/2026).

Harga minyak dunia sendiri dipengaruhi banyak faktor di luar kendali pemerintah Indonesia, termasuk perkembangan geopolitik dan perubahan pasokan global. Namun, dampak di dalam negeri tetap dapat dikelola melalui kebijakan yang tepat, perencanaan pasokan, serta pengawasan atas proses penyaluran BBM.

Pasokan, Distribusi, dan Transparansi Jadi Perhatian

Dewi meminta pemerintah tidak menunda langkah antisipasi hingga harga minyak dunia bertahan tinggi. Sejumlah area yang perlu diperkuat mencakup stabilitas pasokan energi, efisiensi kegiatan operasional Pertamina, pembenahan tata kelola distribusi, dan keterbukaan dalam kebijakan penetapan harga.

Stabilitas stok menjadi unsur penting karena ketersediaan BBM yang terjaga membantu mengurangi risiko gangguan distribusi. Pada saat bersamaan, tata kelola penyaluran perlu memastikan bahan bakar dapat sampai ke wilayah dan konsumen yang membutuhkan. Pengelolaan yang baik juga diperlukan untuk menjaga agar struktur biaya tidak membesar akibat persoalan operasional yang dapat dihindari.

Transparansi harga menjadi hal lain yang mendapat sorotan. Penyesuaian harga BBM perlu memiliki dasar yang objektif, dapat dijelaskan kepada publik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami faktor yang memengaruhi perubahan harga, sementara pengawasan terhadap kebijakan energi dapat berjalan lebih efektif.

“Kita harus memastikan setiap kebijakan harga benar-benar didasarkan pada kondisi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Distribusinya harus tepat, stoknya harus terjaga, dan struktur biayanya juga harus transparan,” ujarnya.

Efisiensi Pertamina Dinilai Penting

Tekanan dari harga minyak mentah tidak selalu harus diteruskan seluruhnya kepada pengguna BBM. Dewi menilai Pertamina perlu terus mencari ruang penghematan dalam kegiatan operasionalnya. Upaya efisiensi tersebut penting untuk membantu membatasi dampak kenaikan biaya energi terhadap harga yang dibayar konsumen.

Langkah ini juga berkaitan dengan keseimbangan dalam kebijakan energi. Di satu sisi, Indonesia perlu menjaga ketahanan energi agar kebutuhan bahan bakar tetap terpenuhi. Di sisi lain, keberlanjutan operasional Pertamina harus diperhatikan karena perusahaan menjalankan peran penting dalam penyediaan dan distribusi energi. Di tengah dua kebutuhan itu, daya beli masyarakat tetap perlu menjadi pertimbangan utama.

“Ketahanan energi nasional harus tetap berjalan, tetapi keterjangkauan harga juga harus menjadi prioritas,” imbuhnya.

Bagi pengguna kendaraan pribadi, kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat berpengaruh pada pengeluaran rutin. Dampaknya juga terasa bagi pekerja yang mengandalkan mobilitas harian, pelaku usaha kecil dengan kebutuhan pengiriman, hingga sektor jasa yang biaya operasionalnya bergantung pada transportasi. Karena itu, mitigasi bukan semata persoalan harga di pom bensin, tetapi juga perlindungan terhadap aktivitas ekonomi yang lebih luas.

Pertamax dan Pertamina Dex berada dalam kategori BBM nonsubsidi, sehingga pergerakan harganya lebih sensitif terhadap biaya pengadaan dan perkembangan pasar energi global. Proyeksi harga Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter menjadi pengingat bahwa perubahan kondisi internasional dapat memiliki konsekuensi langsung bagi konsumen di dalam negeri.

Pengawasan DPR Akan Berlanjut

Dewi menegaskan kebijakan energi perlu menjaga tiga kepentingan secara bersamaan: ketahanan energi nasional, kelangsungan operasional Pertamina, dan kemampuan belanja masyarakat. Ketiganya perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan agar penyesuaian harga tidak hanya berorientasi pada satu sisi.

Komisi VI DPR RI akan terus mengawasi kebijakan Pertamina, termasuk bila terdapat penyesuaian harga BBM. Pengawasan tersebut diarahkan agar setiap keputusan dilakukan secara terukur, dengan pertimbangan yang jelas, serta tidak menjadikan masyarakat sebagai kelompok yang menanggung dampak paling besar.

Persiapan sejak dini dinilai menjadi kunci. Ketika risiko kenaikan minyak mentah telah terlihat, penguatan pasokan, perbaikan distribusi, pengawasan biaya, dan komunikasi kebijakan yang terbuka dapat membantu pemerintah serta Pertamina merespons gejolak dengan lebih siap.