Perhutanan Sosial Dinilai Minim Evaluasi, Aktivis Soroti Pemberian Izin

Evaluasi Izin Perhutanan Sosial Dinilai Penting untuk Mencegah Konflik Agraria

Pondokkebaikan.com – Pelaksanaan program perhutanan sosial kembali mendapat sorotan, terutama pada aspek pemberian izin dan pengawasannya. Senior Wildlife Campaigner GeoPix, Annisa Rahmawati, menekankan bahwa program yang membawa tujuan pemberdayaan masyarakat itu perlu dikawal dengan evaluasi yang lebih ketat agar persoalan di lapangan tidak berkembang menjadi konflik agraria.

Catatan tersebut disampaikan Annisa dalam konferensi pers peluncuran laporan Bernapas Dalam Asap dan Dampaknya terhadap Gajah Sumatera di Cikini Raya, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Ia melihat misi perhutanan sosial pada dasarnya memiliki nilai penting karena membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan.

Namun, tujuan yang baik membutuhkan pelaksanaan yang cermat. Proses perizinan, pemantauan setelah izin diterbitkan, serta peninjauan terhadap masalah yang muncul menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan program tersebut.

Pemberdayaan Harus Disertai Pengawasan

Annisa menyampaikan bahwa perhutanan sosial seharusnya berpihak pada penguatan peran warga. Dalam praktiknya, ia menilai evaluasi atas izin yang diberikan belum berjalan secara memadai, sementara ketelitian dalam proses penerbitan izin juga perlu diperkuat.

“Perhutanan sosial itu sebenarnya memiliki misi yang mulia pemberdayaan masyarakat tetapi karena tidak ada evaluasi, kemudian tidak benar-benar ketat dalam pemberian izin,” kata Annisa.

Perhutanan sosial kerap dipahami sebagai pendekatan yang memberi akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara bertanggung jawab. Karena menyangkut ruang hidup, kepentingan ekonomi, lingkungan, dan hubungan antarpihak, pelaksanaannya memerlukan kejelasan aturan serta pengawasan yang konsisten.

Evaluasi bukan semata proses administratif. Penilaian berkala diperlukan untuk melihat apakah izin yang telah diberikan benar-benar digunakan sesuai tujuan, apakah pengelolaan memberi manfaat bagi masyarakat, dan apakah terdapat persoalan yang dapat memicu ketegangan di kawasan terkait.

Langkah ini juga penting agar program pemberdayaan tidak berhenti pada penerbitan dokumen. Keberhasilan perhutanan sosial perlu tercermin dalam pelaksanaan yang tertib, perlindungan terhadap fungsi hutan, serta kemampuan menyelesaikan persoalan sebelum menjadi lebih besar.

Konflik Agraria Perlu Masuk Perhatian

Dalam keterangannya, Annisa menghubungkan kebutuhan evaluasi tersebut dengan isu konflik agraria. Ia menilai persoalan mengenai penguasaan, pemanfaatan, atau kepentingan atas lahan perlu diperhatikan ketika pemerintah meninjau pelaksanaan perhutanan sosial.

“Karena kan, saya juga ini, hubungannya dengan misalnya konflik agraria,” ujarnya.

Konflik agraria dapat melibatkan banyak kepentingan sehingga penanganannya membutuhkan pemetaan masalah yang jelas. Dalam konteks perhutanan sosial, kejelasan mengenai pihak yang memperoleh izin, wilayah pengelolaan, serta mekanisme pengawasan menjadi unsur penting untuk mengurangi potensi sengketa.

Bagi masyarakat yang terlibat dalam program, kepastian proses juga menentukan rasa aman dalam menjalankan kegiatan pengelolaan. Sementara itu, bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya, evaluasi dapat menjadi sarana untuk mengenali hambatan, memperbaiki tata kelola, dan memastikan tujuan sosial maupun lingkungan tetap berjalan searah.

Peninjauan terhadap persoalan yang telah muncul dapat membantu membedakan antara kendala teknis, persoalan tata kelola, dan konflik yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pendekatan seperti ini diperlukan agar setiap masalah tidak diperlakukan secara seragam dan solusi yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan.

Harapan untuk Perbaikan Program

Annisa berharap berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perhutanan sosial dapat dijadikan dasar pembenahan. Ia meminta agar evaluasi didahulukan untuk memahami persoalan yang terjadi sebelum langkah berikutnya diambil.

“Jadi, saya harap ini jadi evaluasi dulu gitu,” katanya.

Seruan tersebut menempatkan evaluasi sebagai bagian dari upaya menjaga arah utama perhutanan sosial: pemberdayaan masyarakat. Ketika izin diterbitkan dengan pertimbangan yang matang dan pelaksanaannya dipantau secara berkelanjutan, tujuan program memiliki peluang lebih besar untuk tercapai tanpa mengabaikan persoalan yang mungkin muncul.

Perhatian terhadap izin juga tidak berarti mengesampingkan manfaat program. Justru, pengawasan yang kuat dapat membantu memastikan manfaat itu sampai kepada pihak yang seharusnya menerima, sekaligus menjaga agar pengelolaan kawasan dilakukan secara bertanggung jawab.

Dengan evaluasi yang serius, perhutanan sosial dapat terus diperbaiki sebagai instrumen yang menghubungkan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan hutan. Sorotan terhadap proses perizinan serta konflik agraria menjadi pengingat bahwa pelaksanaan program harus selalu terbuka terhadap peninjauan, koreksi, dan perbaikan.