Soal OTT Pejabat BPN, Anggota DPR Minta KPK Usut Tuntas: Jangan Ada yang Dilindungi!

DPR Dorong Pengusutan Menyeluruh Dugaan Suap HGB di Bogor

Pondokkebaikan.com – Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Bogor memicu desakan agar perkara dugaan suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan atau HGB diusut hingga seluruh pihak yang terlibat terungkap. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, menegaskan penanganan perkara tidak seharusnya berhenti pada orang-orang yang diamankan saat operasi berlangsung.

KPK mengamankan 17 orang dalam operasi yang digelar pada Senin, 14 September 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan proses pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam kegiatan itu, penyidik juga menyita uang tunai rupiah serta valuta asing dengan nilai yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah.

Bagi Abdullah, penindakan tersebut perlu menjadi pintu masuk untuk menelusuri lebih luas dugaan praktik korupsi sekaligus jaringan mafia tanah. Ia meminta proses hukum dilakukan terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan menjangkau siapa pun yang terbukti mengambil peran dalam perkara itu.

“Kami meminta KPK mengusut kasus ini sampai tuntas. Siapa pun yang terbukti terlibat harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum. Jangan ada pihak yang dilindungi,” kata Abdullah kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).

Aliran Dana dan Peran Setiap Pihak Diminta Ditelusuri

Abdullah menilai pemeriksaan harus menjangkau seluruh rangkaian dugaan transaksi, bukan hanya pihak yang tertangkap tangan. Penelusuran diperlukan untuk mengidentifikasi pihak yang diduga meminta, memberikan, atau menjadi penghubung dalam pengurusan HGB tersebut.

“Kalau memang ada dugaan suap dalam pengurusan HGB, harus dibongkar siapa yang meminta, siapa yang memberi, siapa yang menjadi perantara, dan bagaimana mekanismenya. Semua harus diperiksa secara objektif berdasarkan bukti,” ujarnya.

HGB merupakan salah satu hak atas tanah yang memberi kewenangan kepada pemegangnya untuk mendirikan serta memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Karena prosesnya menyangkut administrasi pertanahan dan kepastian hak, dugaan penyimpangan dalam pengurusannya dapat berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik di sektor tanah.

Abdullah menekankan bahwa persoalan pertanahan bukan sekadar urusan dokumen. Ketidakberesan dalam pelayanan dapat mempersulit warga dan pelaku usaha yang membutuhkan kepastian hukum atas tanah. Dalam situasi seperti itu, munculnya perantara, pungutan tidak sah, maupun penyalahgunaan jabatan menjadi risiko yang harus dicegah melalui pengawasan kuat dan proses hukum yang tegas.

Momentum Membongkar Mafia Tanah

Ia berharap OTT tersebut dimanfaatkan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas. Penanganan perkara, katanya, perlu menyasar pejabat yang diduga menyalahgunakan kewenangan, pihak swasta, broker, hingga aktor lain yang berperan dalam dugaan praktik ilegal.

“OTT ini harus menjadi momentum untuk membersihkan mafia tanah. Jangan hanya menyentuh satu atau dua orang. Kalau ada jaringan, bongkar jaringannya. Kalau ada broker atau pihak swasta yang terlibat, proses. Kalau ada pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, proses juga,” tegasnya.

Desakan tersebut menempatkan pembuktian sebagai unsur utama. KPK diharapkan dapat mengurai hubungan antarpihak, asal-usul uang yang disita, serta tujuan dugaan pemberian yang berkaitan dengan pengurusan HGB. Langkah itu penting untuk memastikan perkara tidak hanya menghasilkan penindakan terhadap individu, tetapi juga membuka pola yang memungkinkan dugaan pelanggaran terjadi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan peristiwa tertangkap tangan itu diduga terkait pengurusan Hak Guna Bangunan di Kabupaten Bogor, termasuk dugaan penerimaan lainnya.

“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, Hak Guna Bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026) malam.

Di antara 17 orang yang diamankan, terdapat sejumlah pejabat dan pihak lain. Nama yang disebut dalam operasi tersebut antara lain Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq serta mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

KPK juga mengamankan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau PPTR, Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantor Pertanahan Tangerang Tardi. Status hukum masing-masing pihak akan ditentukan melalui proses pemeriksaan dan pengembangan perkara oleh KPK.

ATR/BPN Diminta Perkuat Pembenahan Layanan

Selain mendorong penegakan hukum, Abdullah meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pelayanan. Ia menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi serta penguatan pengawasan untuk mempersempit peluang transaksi di luar prosedur.

Digitalisasi layanan pertanahan dapat membantu menciptakan jejak administrasi yang lebih mudah dipantau. Namun, pembaruan sistem juga perlu disertai pengawasan internal, kepatuhan terhadap prosedur, dan akses pelayanan yang jelas bagi masyarakat. Tujuannya bukan hanya mempercepat proses, melainkan memastikan warga tidak bergantung pada pihak tidak resmi ketika mengurus hak atas tanah.

“Tanah adalah aset yang sangat penting bagi masyarakat. Negara harus memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang bersih. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak atas tanah justru dipersulit dan kemudian dipaksa menggunakan jasa broker atau membayar pungutan ilegal,” pungkasnya.

Perkara OTT HGB di Bogor kini menjadi ujian bagi upaya pemberantasan korupsi sekaligus pembenahan layanan pertanahan. Pengusutan yang menyeluruh dan evaluasi tata kelola yang nyata akan menentukan apakah kasus ini dapat menghasilkan perubahan yang melindungi hak masyarakat atas tanah.