Perkuat Pencegahan Karhutla, Mendagri Tito Tekankan Keterlibatan Pemda Hingga Tingkat Desa

Strategi Dua Arah: Padamkan Api yang Sudah Membara, Cegah Titik Api Baru di Musim Kemarau Panjang

Pondokkebaikan.com – Di tengah musim kemarau yang berlangsung lebih lama dari biasanya, pemerintah pusat mengambil langkah ganda dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sambil mengerahkan seluruh kekuatan untuk memadamkan area yang sudah terbakar, otoritas secara paralel mengaktifkan mekanisme pencegahan agar tidak muncul titik api baru. Pendekatan dua arah inilah yang menjadi inti arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri forum penanganan karhutla di Sumatera Selatan pada Senin, 24 Agustus 2026.

Forum di Palembang Dipimpin Langsung Presiden

Rapat Satuan Tugas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan digelar di Posko Utama Satgas Karhutla provinsi tersebut, Kota Palembang. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung forum itu, menandai tingkat perhatian tertinggi negara terhadap krisis kebakaran lahan di wilayah Sumatra. Sebelum hadir di Palembang, Tito Karnavian terlebih dahulu mengikuti Rapat Internal Karhutla bersama Presiden Prabowo di Posko Aju, Kota Pekanbaru, Riau. Rangkaian pertemuan di dua kota dalam satu hari menunjukkan intensitas koordinasi pusat yang tidak mengenal jeda.

Konteks musim kemarau yang diperpanjang menjadi alasan utama ketatnya instruksi pencegahan. Ketika curah hujan tertunda dan kelembapan tanah menurun drastis, setiap percikan kecil dari aktivitas pembakaran terbuka berisiko berubah menjadi kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Jendela waktu antara musim hujan dan musim kemarau berikutnya menyempit, sehingga setiap hari tanpa hujan menambah kerentanan ekosistem gambut dan lahan kering.

Peran Pemerintah Daerah hingga Tingkat Desa

Tito Karnavian menegaskan bahwa pencegahan karhutla tidak bisa ditangani semata-mata dari level provinsi atau kabupaten. Jajaran pemerintah daerah harus turun hingga ke tingkat desa, karena di sanalah interaksi langsung antara warga dan lahan terjadi. Desa menjadi titik pertama di mana kebiasaan membakar sisa panen, membuka lahan dengan api, atau membersihkan kebun secara tradisional berlangsung. Tanpa kehadiran aktif aparat desa, instruksi dari atas akan kehilangan daya jangkau.

Penekanan ini bukan sekadar retorika birokrasi. Dalam praktik, kepala desa dan perangkatnya memiliki akses sosial yang tidak dimiliki instansi vertikal. Mereka mengetahui siapa yang biasa menyuruh orang lain membakar, siapa yang memiliki lahan di tepi kawasan hutan, dan kapan musim pembakaran biasanya dimulai. Keterlibatan mereka mengubah pencegahan dari kebijakan di atas kertas menjadi tindakan di lapangan.

Kepolisian dan TNI: Jangkauan Teritorial hingga Gampong dan Desa

Di samping Pemda, Mendagri juga menyoroti peran Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Kedua institusi ini memiliki struktur teritorial yang menembus hingga level desa dan kelurahan, sehingga mampu melakukan pengawasan rutin, edukasi warga, dan penegakan aturan secara konsisten. Tito Karnavian menjelaskan bahwa upaya pencegahan mencakup pemberian pemahaman kepada masyarakat, termasuk pihak-pihak yang kerap memerintahkan orang lain untuk melakukan pembakaran lahan.

“Nah, ini dikumpulkan, di-move sedikit, di-bluffing, supaya mereka mentaati, kalau enggak, akan dilakukan pendekatan hukum yang tegas. Kami kira demikian.”

Pernyataan tersebut mengisyaratkan pendekatan bertahap: mulai dari persuasi dan relokasi sementara, kemudian tekanan sosial, dan akhirnya penegakan hukum jika diperlukan. Hierarki respons ini memberi ruang bagi warga untuk menyesuaikan perilaku tanpa langsung menghadapi sanksi, sekaligus menjaga agar aparat tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

Pencegahan Bukan Pelengkap, Melainkan Pilar Utama

Tito Karnavian secara eksplisit menyatakan bahwa penanganan karhutla tidak memadai jika hanya berfokus pada pemadaman titik api yang sudah muncul. Pemadaman tetap penting, tetapi tanpa pencegahan yang simultan, setiap titik yang baru dipadamkan akan segera digantikan oleh titik baru. Dalam kondisi kemarau panjang, siklus ini bisa menjadi tidak terkendali.

“Ini sambil yang 1.900 hektare dikeroyok rame-rame untuk dipadamkan, paralel dengan itu karena ini seperti kami sampaikan di Pekanbaru tadi, kemarau yang cukup lumayan panjang, Pak, jadi jangan sampai terjadi pembakaran baru.”

Angka 1.900 hektare yang disebutkan dalam forum menunjukkan skala kebakaran yang sedang ditangani secara masif. Fakta bahwa upaya pemadaman seluas itu harus berjalan beriringan dengan pencegahan menunjukkan beban operasional yang sangat berat bagi seluruh unsur Satgas. Tanpa mekanisme pencegahan yang efektif di tingkat akar rumput, sumber daya pemadaman akan terus terkuras untuk mengejar api baru tanpa pernah mencapai titik jenuh.

Implikasi bagi Tata Kelola Karhutla Nasional

Arahan dari level tertinggi negara ini menggarisbawahi pergeseran paradigma: dari respons reaktif menuju pencegahan proaktif yang terdesentralisasi. Ketika desa, kepolisian, dan TNI menjadi bagian integral dari rantai pencegahan, beban tidak lagi bertumpu pada satu titik komando. Distribusi tanggung jawab ini juga mempercepat deteksi dini, karena warga dan aparat lokal dapat mengidentifikasi potensi kebakaran sebelum api membesar.

Bagi Sumatera Selatan dan provinsi-provinsi lain di Sumatra yang memiliki luas kawasan gambut dan lahan perkebunan signifikan, implementasi arahan ini akan diuji dalam minggu-minggu mendatang. Keberhasilan atau kegagalan pencegahan di tingkat desa akan menentukan apakah musim kemarau tahun ini berakhir dengan kerugian ekologis dan kesehatan yang dapat diminimalkan, atau justru memperpanjang daftar catatan buruk kebakaran lahan nasional.