Peneliti Politik Hukum Beberkan Dugaan Anatomi Korupsi Eks Jampidsus

Analisis Mendalam: Dugaan Anatomi Korupsi Eks Jampidsus Menurut Hasnu Ibrahim

Pondokkebaikan.com – Seorang peneliti politik hukum ternama, Hasnu Ibrahim, baru-baru ini mengungkap dugaan kompleks terkait korupsi batu bara dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Pengungkapan ini dilakukan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, dan telah menarik perhatian publik serta kalangan hukum.

Kasus yang sedang diselidiki ini diperkirakan telah menyebabkan kerugian negara mencapai angka Rp5 triliun. Selain itu, penyidik juga berhasil menyita uang tunai senilai Rp476 miliar serta emas batangan seberat 74 kilogram dari berbagai lokasi. Hasnu, yang juga menjabat sebagai Manajer Penelitian dan Pengetahuan di Lokataru Foundation, memberikan rekomendasi penting agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih perkara ini sepenuhnya.

Konteks Diskusi Publik dan Peran Hasnu Ibrahim

Pernyataan Hasnu disampaikan dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMAPK) Indonesia. Acara bertajuk “Dari Korupsi Batu Bara PLTU Hingga Pencucian Uang: Membedah Anatomi Korupsi dan TPPU dalam Skandal Eks Jampidsus Kejagung” ini digelar di Jakarta Pusat. Melalui forum tersebut, Hasnu menyampaikan pandangannya bahwa kasus ini mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam dalam tata kelola sumber daya alam dan penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Hasnu, perkara ini bukan sekadar kasus biasa, melainkan indikasi dari praktik korupsi berskala besar yang memerlukan penyelidikan menyeluruh. Ia menekankan bahwa temuan barang bukti berupa uang tunai dan emas dari 12 lokasi, termasuk sebuah rumah aman di kawasan Sentul, tidak boleh menjadi satu-satunya fokus penyidikan.

“Publik tidak boleh hanya terpaku pada temuan emas dan uang tunai. Pengalaman dari sejumlah perkara korupsi besar menunjukkan masih terdapat dugaan aset hasil kejahatan yang perlu ditelusuri lebih lanjut melalui mekanisme penelusuran aset dan tindak pidana pencucian uang,” ujar Hasnu.

Tiga Lapisan Dugaan Kejahatan dalam Kasus Ini

Hasnu menguraikan dugaan pola kejahatan dalam perkara tersebut ke dalam tiga lapisan yang saling berkaitan. Lapisan pertama adalah dugaan tindak pidana asal (predicate crime) berupa manipulasi tata kelola batu bara yang melibatkan PT UBP dan PT BRA. Modus yang diduga digunakan antara lain pemalsuan dokumen mengenai kualitas dan kuantitas batu bara, sementara pembayaran kontrak tetap dilakukan sesuai ketentuan.

Lapisan kedua berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang melalui penggunaan rumah aman untuk menyimpan aset. Selain itu, terdapat skema commingling atau pencampuran dana yang diduga berasal dari tindak pidana dengan aset Hasnu. Hasnu juga mengkritisi sejumlah regulasi yang menurutnya masih menyisakan celah dalam pengawasan secara ketat.

Lapisan ketiga adalah dugaan persoalan kelembagaan atau institutional enablers. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum yang seharusnya melakukan pemberantasan korupsi justru dinilai menghadapi konflik kepentingan sehingga berpotensi menghambat proses penegakan hukum.

Kritik Terhadap Regulasi dan Dampak Ekonomi

Selain mengulas dugaan modus korupsi, Hasnu juga menyoroti skema take-or-pay dalam pengadaan listrik. Skema ini dinilai berpotensi membebani keuangan negara apabila tidak diawasi secara ketat. Hasnu juga menilai sejumlah perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan perizinan.

Hasnu menambahkan bahwa dugaan kerugian perekonomian negara akibat manipulasi pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sepanjang periode 2018–2026 ditaksir mencapai sekitar Rp5 triliun. Menurutnya, dugaan praktik tersebut berdampak terhadap terganggunya pasokan listrik di sejumlah wilayah. Korupsi di sektor sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administrasi, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan negara secara signifikan.

Dengan demikian, Hasnu menekankan pentingnya transparansi data pemilik manfaat perusahaan tambang sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.