Cak Imin Dukung Ekspor SDA Satu Pintu Prabowo, Sebut Ada 108 UU yang Harus Dibenahi

PKB dan Dukungan Penuh untuk Kebijakan Ekspor Satu Pintu Sumber Daya Alam

Pondokkebaikan.com – Perayaan Hari Jadi ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis, 23 Juli 2026, menjadi momen penting bagi penyampaian dukungan politik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Dalam pidato politiknya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Cak Imin, secara tegas menyatakan dukungan penuh partainya terhadap implementasi sistem ekspor satu pintu untuk sumber daya alam Indonesia.

Kehadiran Tokoh Nasional dalam Acara Bersejarah

Acara yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta ini dihadiri oleh para tokoh nasional terkemuka, termasuk Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Kehadiran kedua pemimpin negara tersebut menunjukkan betapa pentingnya kebijakan ekonomi yang sedang dibahas dalam konteks pembangunan nasional.

Cak Imin dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKB memandang kesuksesan kebijakan ekonomi satu pintu ini sangat bergantung pada perbaikan regulasi yang menyeluruh. Menurut analisis partai yang dipimpinnya, terdapat 108 undang-undang yang perlu segera dibenahi agar implementasi di lapangan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia.

Mengapresiasi Komitmen Presiden terhadap Kekayaan Alam

Dalam pidatonya, Cak Imin memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga kekayaan alam Indonesia demi kemakmuran rakyat. Ia meyakini bahwa sistem ekspor satu pintu merupakan fondasi yang kuat bagi tegaknya ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Kita menyaksikan bapak presiden sungguh-sungguh menjaga kekayaan alam yang begitu luar biasa, yang digunakan zekuat-kuatnya untuk kepentingan rakyat. PKB mendukung satu pintu ekspor sumber daya alam, yang kita yakini menjadi salah satu cara utama dari dimulainya menegakkan ekonomi di bumi nusantara tercinta,” ujar Cak Imin di hadapan ribuan kader yang hadir.

Pernyataan tersebut disampaikan dengan antusias di hadapan ribuan kader PKB yang menghadiri acara tersebut. Cak Imin menekankan bahwa kebijakan ini bukan hanya sekadar wacana, melainkan sudah menunjukkan hasil nyata melalui berbagai langkah konkret yang diambil oleh pemerintah saat ini.

Arah Baru Ekonomi Indonesia yang Nyata

Menurut Cak Imin, orientasi dan arah baru ekonomi Indonesia yang dimulai dari penyelamatan sumber daya alam ini bukan lagi sekadar retorika maupun impian di siang bolong. Ia menyatakan bahwa masyarakat sudah lama merindukan perubahan ini, dan kini menyaksikan kebijakan Presiden Prabowo sudah nyata di depan mata dengan berbagai upaya konkret yang dapat diamati.

“Kita yakin sepenuhnya orientasi dan arah baru ekonomi yang dimulai dari penyelamatan sumber daya ini bukan sekadar retorika maupun impian di siang bolong. Kita sudah lama merindukan ini, dan kita menyaksikan kebijakan bapak presiden sudah nyata di depan mata dengan berbagai upaya konkret yang kita saksikan,” tuturnya.

Peran Partai Politik dalam Menuntaskan Agenda Besar

Lebih lanjut, Cak Imin mengajak seluruh partai politik untuk bersinergi dalam menuntaskan agenda besar ini. Namun, ia memberikan catatan penting bahwa kesuksesan langkah ini sangat bergantung pada perbaikan regulasi secara menyeluruh. PKB mengajak partai-partai untuk menuntaskan upaya ini, dengan keyakinan bahwa langkah ini akan sukses apabila dilakukan perubahan regulasi yang menyeluruh.

“Oleh karena itu, kita dukung langkah konkret ini dengan sungguh-sungguh. Dan PKB mengajak partai-partai untuk menuntaskan upaya ini, dengan yang pertama ini akan sukses apabila kita melakukan setidaknya perubahan regulasi yang menyeluruh,” tegasnya.

Isu Kedaulatan Ekonomi dan 108 Undang-Undang

Dalam konteks isu kedaulatan ekonomi, Cak Imin secara spesifik menyebutkan jumlah undang-undang yang perlu segera dibenahi agar implementasi di lapangan dapat berjalan maksimal. Ia menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Prabowo mengenai hal ini.

“Pak presiden, PKB catat paling tidak ada 108 UU yang perlu diperbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan,” pungkasnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa PKB tidak hanya memberikan dukungan politik, tetapi juga memiliki analisis mendalam mengenai hambatan-hambatan regulasi yang perlu diatasi. Dengan perbaikan 108 undang-undang tersebut, diharapkan kedaulatan ekonomi Indonesia dapat benar-benar terwujud dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.