Cak Imin Minta Prabowo Revisi 108 Undang-Undang demi Kedaulatan Ekonomi

Cak Imin Desak Prabowo Revisi 108 Undang-Undang untuk Kedaulatan Ekonomi Nasional

Pondokkebaikan.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin, menyampaikan permohonan penting kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan tersebut, tokoh tersebut meminta agar dilakukan peninjauan ulang terhadap seratus delapan undang-undang yang ada di Indonesia. Permintaan ini disampaikan secara resmi selama acara peringatan Hari Lahir PKB yang ke-28, yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Kamis, 23 Juli 2026.

Tujuan utama dari perombakan regulasi ini adalah untuk menciptakan kedaulatan ekonomi yang lebih kuat bagi rakyat Indonesia. Dengan mengubah aturan-aturan vital di bidang kehutanan dan keuangan, diharapkan bangsa ini tidak lagi terlalu bergantung pada kekuatan asing. Cak Imin juga berharap agar Presiden Prabowo segera mengumpulkan para pimpinan partai politik untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam perbaikan regulasi tersebut.

Komitmen PKB terhadap Arah Baru Ekonomi

Cak Imin menegaskan kembali komitmen partainya untuk mengawal program “Arah Baru Ekonomi” yang digagas oleh pemerintahan saat ini. Program ini bertujuan mewujudkan kedaulatan bangsa melalui berbagai kebijakan strategis. Dalam pidatonya yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, Cak Imin secara khusus meminta agar dilakukan perbaikan besar-besaran terhadap regulasi yang selama ini menghambat kemajuan ekonomi rakyat.

Menurut catatan PKB, terdapat ratusan aturan yang dinilai masih menjadi hambatan bagi terwujudnya kedaulatan ekonomi rakyat. Hal ini menjadi dasar mengapa seratus delapan undang-undang perlu segera direvisi. Cak Imin menjelaskan bahwa perubahan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata untuk memastikan kekayaan negara benar-benar dinikmati oleh rakyatnya sendiri.

“Pak Presiden, PKB mencatat paling tidak ada 108 undang-undang yang harus kita perbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan. Undang-undang dan berbagai regulasinya adalah langkah berikutnya dari komitmen Bapak Presiden dan komitmen PKB untuk terus mewujudkan negeri ini kaya dan harus dinikmati oleh rakyatnya sendiri,” ujar Cak Imin.

Sektor Vital yang Perlu Direvisi

Cak Imin memastikan bahwa PKB akan selalu berdiri tegak di belakang pemerintah untuk menjalankan transisi ekonomi tersebut. Ia menekankan bahwa kesungguhan semua pihak akan membawa bangsa ini pada satu kesimpulan penting. Arah baru ekonomi ini tidak boleh berhenti di tengah jalan, melainkan harus terus diperkuat melalui berbagai kebijakan yang konsisten.

Setelah acara selesai, Cak Imin memberikan penjelasan lebih rinci mengenai regulasi yang masuk dalam daftar seratus delapan undang-undang tersebut. Ia menyebutkan bahwa sektor-sektor vital mulai dari kehutanan hingga keuangan menjadi prioritas utama. Perubahan omnibus law, revisi undang-undang kehutanan, minerba, keuangan negara, dan agraria semuanya harus dilakukan secara menyeluruh.

“Banyak, perubahan omnibus law, perubahan undang-undang kehutanan, minerba, keuangan negara, agraria, semua harus dirubah. Ini kita ajak semua pihak untuk berpikir itu agar menyesuaikan dengan kekuatan yang sedang kita bangun untuk berdiri di atas kaki sendiri,” tegasnya.

Posisi Tawar di Kancah Internasional

Menurut Cak Imin, perombakan regulasi ini sangat mendesak agar Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat di dunia internasional. Selama ini, ketergantungan pada kekuatan asing masih menjadi tantangan besar bagi perekonomian nasional. Dengan memiliki regulasi yang tepat, bangsa ini diharapkan dapat berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada negara lain.

“Kita tidak bisa bergantung pada negara mana pun kecuali kepada negeri kita sendiri,” tambahnya.

Cak Imin juga berharap agar Presiden Prabowo segera mengumpulkan para pimpinan partai politik untuk merumuskan langkah teknis perbaikan regulasi. Ia menekankan bahwa dengan dukungan semua partai, proses revisi undang-undang akan berjalan lebih lancar. Regulasi yang dibenahi akan menjadi fondasi kuat bagi kemandirian ekonomi nasional.

“Pokoknya habis ini yang kita harapkan partai-partai dipanggil Pak Prabowo, menyusun langkah-langkah konkret agar kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Regulasi dibenahi. Kita berharap dengan Pak Prabowo sepakat dengan komitmen PKB itu jalan itu akan semakin lancar,” jelasnya.

Kaitan dengan Kontestasi Politik 2029

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah mengenai kaitan langkah ekonomi ini dengan kontestasi politik pada masa mendatang. Cak Imin memberikan pernyataan singkat namun tegas mengenai hal tersebut. Ia menyatakan bahwa jika jalan ekonomi ini berjalan lancar, maka otomatis soal tahun 2029 akan menemukan solusi terbaiknya.

“Kalau jalan itu lancar, otomatis soal 2029 semua nanti akan pada saatnya akan ketemu yang menjadi terbaik,” pungkasnya.

Perubahan regulasi yang diusulkan PKB ini bukan hanya soal ekonomi semata, melainkan juga merupakan fondasi bagi stabilitas politik jangka panjang. Dengan ekonomi yang mandiri dan kuat, bangsa Indonesia akan memiliki pondasi yang kokoh untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. PKB terus berkomitmen untuk menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut melalui berbagai langkah konkret dan terukur.