Pembangunan Papua Masih Diiringi Konflik, Sejarawan Pertanyakan: Untuk Siapa?

Pembangunan Papua Masih Diiringi Konflik

Pondokkebaikan.com – Pembangunan Papua masih diiringi konflik yang mengakar dalam memori kolektif masyarakat adat. Selama puluhan tahun, program-program pembangunan yang dirancang di ibu kota kerap berjalan beriringan dengan ketegangan sosial, kekerasan bersenjata, dan rasa terpinggirkan yang sulit diurai. Seorang sejarawan Indonesia, Bernarda Meteray, mempertanyakan secara terbuka apakah kebijakan yang digulirkan dari Jakarta benar-benar menyentuh realitas di tanah Papua, atau justru memperlebar jurang antara negara dan warga yang seharusnya menjadi subjek utama dari setiap intervensi pembangunan.

Pertanyaan itu dilontarkan dalam forum bedah buku yang berlangsung pada Senin (24/8/2026). Buku yang menjadi bahan diskusi berjudul Thom Beanal: Pastor Awam, Kepala Suku, dan Bapa Bangsa Papua, sebuah karya yang menyoroti posisi ganda tokoh-tokoh Papua di antara peran keagamaan, kepemimpinan adat, dan identitas kebangsaan. Meteray, penulis sekaligus sejarawan, hadir sebagai pembicara utama dan mengaitkan narasi dalam buku dengan persoalan pembangunan yang masih membayangi wilayah paling timur Indonesia.

Buku sebagai Cermin Konflik yang Belum Usai

Meteray menegaskan bahwa karya Thom Beanal bukan sekadar catatan biografis atau refleksi teologis. Bagi pembaca yang ingin memahami mengapa kekerasan dan ketegangan masih menjadi bagian dari lanskap sosial Papua hingga hari ini, buku tersebut berfungsi sebagai dokumen kontekstual yang tak tergantikan. Peminggiran terhadap masyarakat asli Papua, dalam kerangka berpikir Beanal, berlangsung secara struktural dan kumulatif, bukan sebagai insiden sesekali yang dapat diatasi dengan satu kebijakan reaktif.

“Menarik mengapa buku Thom ini sangat penting sekali karena ini berkaitan dengan masalah pembangunan,” ujar Meteray dalam forum tersebut.

Ia menambahkan bahwa Beanal secara eksplisit menggambarkan dua fenomena yang berjalan beriringan: persistensi konflik kekerasan di berbagai wilayah Papua, serta semakin menipisnya posisi orang asli Papua di tanah leluhurnya sendiri. Proses marginalisasi ini bukan fenomena baru, melainkan akumulasi dari kebijakan yang tidak menempatkan masyarakat adat sebagai pusat dari setiap keputusan pembangunan.

“Sebenarnya Pak Thom menandaskan bahwa situasi konflik dan kekerasan masih saja terjadi di tanah Papua. Di sisi lain diakui bahwa orang asli Papua semakin minoritas di tanahnya,” kata Meteray.

Dua Pertanyaan untuk Jakarta

Dari pembacaan atas karya Beanal, Meteray melontarkan dua pertanyaan besar yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat. Pertama, apakah Jakarta selama ini memahami secara utuh seluruh aspek kehidupan orang Papua yang berkaitan langsung dengan pembangunan? Kedua, apakah pemerintah pusat memahami sejarah panjang proses Papua menjadi bagian dari negara-bangsa Indonesia, lengkap dengan dinamika sosial, budaya, dan politik yang menyertainya?

“Berkaitan dengan masalah pembangunan, bahwa pertama apakah Jakarta selama ini memahami seluruh aspek orang Papua, berkaitan dengan pembangunan, yang kedua apakah Jakarta memahami sejarah proses Papua sebagai bagian dari negara bangsa Indonesia,” tegas Meteray.

Konteks historis di balik pertanyaan ini tidak bisa diabaikan. Papua bergabung dengan Indonesia melalui proses yang sarat kontroversi, termasuk pelaksanaan Pendapat Bebas (Act of Free Choice) pada 1969 yang hingga kini masih diperdebatkan oleh sebagian kalangan. Warisan dari proses tersebut meninggalkan luka struktural: masyarakat adat merasa tidak pernah benar-benar dilibatkan dalam menentukan nasib politiknya sendiri. Ketika kebijakan pembangunan kemudian dirancang tanpa mengakomodasi memori kolektif dan aspirasi lokal, rasa terpinggirkan itu pun terus terakumulasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pengangguran, Gerakan Sipil, dan Ancaman Instabilitas

Di samping dimensi sejarah, persoalan pembangunan di Papua juga beririsan langsung dengan indikator ekonomi yang memprihatinkan. Tingkat pengangguran yang tinggi di berbagai kabupaten telah memicu gelombang gerakan sipil, demonstrasi, dan dalam beberapa kasus eskalasi kekerasan. Ketidakpuasan ekonomi ini memperkeruh situasi keamanan dan membuat masyarakat semakin sulit melihat manfaat nyata dari program-program yang dijanjikan pemerintah.

Meteray menilai bahwa berbagai kebijakan yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya dipandang dari sudut pandang birokrasi pusat, melainkan harus diukur dari perspektif masyarakat yang menjadi sasaran langsung dari setiap program. Selama pendekatan tersebut tidak berubah, pembangunan Papua masih diiringi konflik yang tak kunjung reda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Siapa yang menyampaikan kritik pembangunan dalam forum bedah buku tersebut? Bernarda Meteray, sejarawan sekaligus penulis buku Thom Beanal: Pastor Awam, Kepala Suku, dan Bapa Bangsa Papua, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai pembicara utama pada forum yang digelar 24 Agustus 2026.

Apa inti dua pertanyaan yang ditujukan kepada pemerintah pusat? Pertama, apakah Jakarta memahami seluruh aspek kehidupan orang Papua yang berkaitan dengan pembangunan. Kedua, apakah Jakarta memahami sejarah panjang proses Papua menjadi bagian dari negara-bangsa Indonesia.

Apakah konflik di Papua murni persoalan ekonomi? Berdasarkan analisis Meteray dan karya Beanal, konflik merupakan hasil akumulasi dari peminggiran struktural, warisan kontroversi Pendapat Bebas 1969, serta kegagalan kebijakan pembangunan untuk menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama. Ekonomi menjadi salah satu pemicu, tetapi akar masalahnya bersifat historis dan politis.