Prabowo Gemakan Free Palestine di Gontor, Pengamat: Retorika dan Aksi Belum Selaras

Seruan Palestina di Gontor Dinilai Perlu Diterjemahkan ke Diplomasi yang Terukur

Pondokkebaikan.com – Presiden Prabowo Subianto kembali mengangkat seruan “Free Palestine” saat menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Kabupaten Ponorogo, Sabtu, 19 September 2026. Di hadapan para santri, seruan itu menjadi penegasan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Namun, pernyataan politik tersebut dinilai belum memadai apabila tidak disertai langkah yang jelas dalam kebijakan luar negeri. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Muhadi Sugiono, melihat dukungan lisan terhadap Palestina telah lama menjadi posisi Indonesia. Tantangan terbesarnya adalah memastikan posisi itu memiliki dampak nyata di forum internasional.

Bagi Muhadi, isu Palestina tidak berhenti pada pengulangan slogan. Pemerintah memiliki jalur diplomatik, ruang kerja sama, serta peran dalam berbagai forum yang semestinya dapat dipakai untuk memperkuat agenda kemerdekaan Palestina secara konsisten.

“Statement Free Palestine itu sudah statement lama dan secara konsisten kita suarakan, jadi kalau Pak Prabowo mengatakan itu, what is new?”

Dukungan Lama, Tuntutan Baru

Dukungan Indonesia terhadap Palestina memang bukan kebijakan yang baru muncul. Sikap tersebut telah menjadi bagian dari arah politik luar negeri Indonesia selama bertahun-tahun. Karena itu, sorotan Muhadi bukan ditujukan pada pernyataan keberpihakan kepada Palestina, melainkan pada kesenjangan antara pesan politik yang disampaikan di dalam negeri dan tindakan yang ditempuh pemerintah di arena global.

Dalam pandangannya, pidato kepala negara memiliki bobot yang lebih besar dibanding ekspresi solidaritas dari warga biasa. Ketika sebuah pernyataan keluar dari pemerintah, publik dapat berharap adanya kelanjutan berupa strategi, prioritas diplomasi, dan langkah yang hasilnya dapat diamati.

Seruan di Gontor juga memperlihatkan bahwa isu Palestina tetap mendapat ruang kuat dalam percakapan publik Indonesia, termasuk di lingkungan pendidikan keagamaan. Akan tetapi, resonansi di hadapan khalayak domestik belum otomatis mengubah situasi politik internasional. Di titik inilah konsistensi kebijakan menjadi ukuran penting.

“Jadi saya khawatir terlalu banyak retorika yang dijalankan sekarang. Tetapi tanpa disadari konsistensinya itu kecil, konsistensi antara retorika dengan aksinya nyata itu loh,” ujarnya.

Sorotan atas Keanggotaan Board of Peace

Muhadi secara khusus menyinggung keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace atau BOP. Keanggotaan itu, dalam penilaiannya, memunculkan pertanyaan tentang seberapa jauh Indonesia dapat mendorong agenda Palestina merdeka secara tegas dari dalam forum tersebut.

Persoalannya berkaitan dengan keberadaan Israel sebagai anggota BOP. Muhadi menilai konfigurasi itu membuat gagasan kemerdekaan Palestina sulit diperjuangkan hanya melalui pernyataan politik. Ia memandang pendekatan yang berorientasi pada solusi dua negara tidak sama dengan cita-cita Palestina merdeka sebagaimana disuarakan dalam slogan “Free Palestine”.

“Sekarang jelas-jelas kalau kita ingin konsistenkan, keanggotaan kita di BOP itu kan jelas tidak mungkin membawa Free Palestina, itu bagaimana. Wong BOP itu posisi Israel itu jelas tidak mungkin ada Palestina merdeka dan kita ada di dalamnya, kita mau bisa apa itu,” tegasnya.

Penilaian tersebut menempatkan diplomasi Indonesia dalam perdebatan yang lebih luas: apakah keterlibatan di sebuah forum internasional dapat membuka ruang pengaruh, atau justru membatasi kemampuan Indonesia untuk mempertahankan sikap yang lebih tegas. Pertanyaan ini penting karena kebijakan luar negeri tidak hanya dinilai dari pernyataan resmi, tetapi juga dari pilihan forum, mitra, dan agenda yang diikuti pemerintah.

Muhadi melihat posisi Israel di dalam BOP sebagai hambatan bagi dorongan menuju kemerdekaan Palestina. Baginya, kerangka dua negara yang dibicarakan dalam forum itu tidak mengarah pada tujuan yang ia maksud sebagai Palestina merdeka.

“Posisi Israel sebagai sesama anggota BOP sudah sangat jelas, two state solution, tidak ada Palestina merdeka. Ya sudah jalan buntu to itu,” tuturnya.

Diplomasi Tidak Cukup Berupa Slogan

Dalam konteks ini, dukungan kepada Palestina membutuhkan lebih dari sekadar pengulangan seruan yang telah dikenal luas. Pemerintah, kata Muhadi, memiliki kapasitas yang tidak dimiliki masyarakat umum. Kapasitas itu mencakup diplomasi bilateral maupun multilateral, penyampaian posisi di forum internasional, serta pengambilan sikap yang konsisten dengan tujuan politik yang digaungkan.

Perbedaan peran tersebut menjadi alasan mengapa pidato seorang presiden dipandang perlu diikuti kebijakan yang lebih konkret. Solidaritas warga tetap memiliki arti sebagai suara moral dan tekanan publik, tetapi negara mempunyai perangkat yang lebih luas untuk memperjuangkan kepentingan politik di tingkat antarnegara.

“Ya kalau misalkan rakyat jalanan berteriak ‘Free Palestine, Free Palestine’ karena memang dia hanya bisanya begitu. Tetapi kalau sebuah pemerintahan sebuah negara, itu kan bisa banyak hal yang dilakukan, diplomasi dan sebagainya. Tetapi pernyataan tegas begitu hanya di depan para santri yo percuma,” ucapnya.

Kritik itu tidak menghapus arti simbolik seruan Prabowo di Gontor. Pernyataan tersebut tetap menunjukkan bahwa Palestina berada dalam perhatian politik nasional. Namun, bagi publik yang mengikuti isu ini, ukuran berikutnya adalah kesinambungan antara kata-kata, posisi Indonesia dalam organisasi internasional, dan langkah diplomatik yang dapat memperkuat perjuangan Palestina.

Dengan demikian, perdebatan yang muncul bukan semata soal apakah Indonesia mendukung Palestina. Posisi dasar itu telah lama dikenal. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana dukungan tersebut dijalankan secara konsisten ketika Indonesia berhadapan dengan dinamika forum internasional, kepentingan berbagai negara, dan pilihan kebijakan yang memiliki konsekuensi langsung terhadap kredibilitas diplomasi Indonesia.