PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan ‘Dosa’ Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
New Policy – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Bupati Langkat Syah Afandin dalam operasi penyergapan di Sumatera Utara pada Jumat, 3 Juli 2026. Penyergapan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengungkapan kasus korupsi yang telah menimpa sejumlah pejabat publik. Syah Afandin, yang dikenal dengan nama panggilan Ondim, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan penggunaan kekuasaan dalam penerimaan uang atau barang berupa gembok ‘sakti’ dengan nilai Rp92,5 miliar. Kasus ini memicu perdebatan mengenai tanggung jawab partai dan individu dalam pemerintahan daerah.
Respons PAN terhadap Kasus Syah Afandin
Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan bahwa kasus hukum yang menimpa Syah Afandin tidak mencerminkan kebijakan partai, melainkan tanggung jawab pribadi sang anggota. Pernyataan ini disampaikan oleh DPP PAN sebagai upaya memisahkan antara tindakan kader dan konsep kebersihan partai. “Kasus yang menimpa Syah Afandin adalah tanggung jawab individu, bukan kegagalan organisasi,” tegas Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum DPP PAN, dalam wawancara di Jakarta pada hari yang sama.
“Kasus Syah Afandin tidak mengguncang fondasi PAN sebagai partai yang berkomitmen pada pemerintahan bersih. Ini menjadi pelajaran bahwa setiap kader harus menjaga integritas dan konsistensi dengan platform partai,” kata Viva.
Dalam pernyataan tersebut, Viva juga menyampaikan bahwa Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, telah menekankan pentingnya disiplin hukum kepada seluruh kader, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. “Semua anggota PAN harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena setiap tindakan mereka mencerminkan citra partai secara keseluruhan,” imbuhnya.
PAN memutuskan menonaktifkan Syah Afandin dari jabatan Ketua DPW Sumatera Utara sebagai respons atas proses hukum yang sedang berlangsung. Keputusan ini diambil untuk menjaga kredibilitas partai dan menunjukkan sikap tegas terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu tokoh partai. “Kami percaya bahwa Syah Afandin harus menanggung akibat tindakannya sendiri, sementara PAN tetap menjalankan fungsi sebagai institusi yang menjunjung transparansi,” jelas Viva.
Proses Hukum dan Persiapan KPK
Sebelumnya, KPK mengumumkan bahwa Syah Afandin dibawa ke Gedung Merah Putih di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan setelah terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT). Pemanggilan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan yang intensif terhadap dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. “Syah Afandin akan hadir di Gedung Merah Putih untuk diperiksa lebih lanjut. Ini adalah langkah wajib dalam proses penyelidikan,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, dalam konferensi pers.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana KPK melakukan pemeriksaan awal di Polrestabes Medan sebelum memindahkan Syah Afandin ke Jakarta. Penyidik berupaya menggali detail tentang transaksi keuangan yang diduga terlibat dalam skandal gembok ‘sakti’ yang kini menjadi sorotan publik. “KPK sedang mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk memperkuat kasus, termasuk memeriksa kemungkinan penerimaan dana dari pihak lain,” tambah Budi.
“KPK menegaskan bahwa proses hukum ini dilakukan secara profesional, obyektif, dan transparan. Kami yakin semua pihak akan mendapatkan keadilan,” kata Budi Prasetyo.
Dalam konteks ini, PAN mengakui bahwa mereka sedang memperkuat koordinasi dengan KPK untuk memastikan kasus ini diselesaikan dengan baik. Meski demikian, partai tersebut menekankan bahwa Syah Afandin sebagai kader harus mampu memenuhi standar integritas yang diharapkan dari setiap anggota. “Kami memohon maaf atas ketidakpuasan yang mungkin ditimbulkan oleh kasus ini. Namun, PAN tetap berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi,” lanjut Viva Yoga Mauladi.
Pembinaan Kader dan Mitigasi Risiko
Viva juga menjelaskan bahwa PAN akan terus meningkatkan pembinaan karakter dan watak kader, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap hukum. “Setiap anggota PAN harus siap menjadi contoh dalam menjalankan tugas, baik sebagai pejabat daerah maupun anggota legislatif,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa partai telah menyiapkan program pelatihan dan evaluasi berkala untuk memastikan seluruh kader memahami tanggung jawabnya dalam pemerintahan.
Di sisi lain, Syah Afandin diberikan kesempatan untuk menjelaskan sisi-sisinya sebelum dijatuhi hukuman. KPK menegaskan bahwa seluruh proses pemeriksaan akan berjalan sesuai dengan peraturan dan aturan hukum yang berlaku. “PAN percaya bahwa Syah Afandin akan menjalani proses hukum secara adil, dan hasilnya akan menjadi referensi bagi kader lain,” imbuh Viva.
Kasus Syah Afandin bukan hanya mengguncang kader partai, tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam sistem pemerintahan. PAN menilai bahwa keterlibatan anggota kader dalam korupsi adalah tantangan yang harus diatasi secara kolektif. “Kami bersiap untuk terus menguatkan visi PAN dalam memerangi tindakan kecurangan dan membangun ekosistem pemerintahan yang bersih,” tegas Viva Yoga Mauladi.
Sebagai langkah tambahan, PAN juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memantau kinerja pejabat daerah. “Kami yakin dengan sistem yang ada, setiap pelanggaran hukum akan terungkap dan diperbaiki. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang kami lakukan kepada rakyat,” pungkasnya. Dengan demikian, kasus Syah Afandin dianggap sebagai pelajaran berharga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa depan.
Di luar proses hukum, gembok ‘sakti’ Rp92,5 miliar menjadi buah bibir di berbagai media. Keberadaan gembok ini dianggap sebagai bukti kuat bahwa ada praktik yang tidak transparan dalam penggunaan dana daerah. Meski begitu, PAN mengklaim bahwa kasus ini tidak mengubah komitmen mereka dalam membantu pemerintah daerah membangun kebijakan yang baik.
Dengan pemeriksaan lanjutan di KPK, Syah Afandin diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai transaksi yang diduga terlibat dalam skandal tersebut. Proses ini menjadi tantangan bagi PAN untuk menunjukkan bahwa partai tetap mampu menjaga konsistensi dalam memerangi korupsi, sekaligus memberikan rasa percaya kepada masyarakat terhadap kinerja mereka.
