Mitigasi Karhutla Perlu Diperkuat! Pemerintah Tak Boleh Kalah Cepat dengan Titik Api

Parlemen Desak Pemerintah Ubah Pola Hadapi Kebakaran Hutan: Cegah, Bukan Padam

Pondokkebaikan.com – Setiap tahun, kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti sebagian besar wilayah Indonesia, mengganggu penerbangan, menurunkan kualitas udara, dan mengancam kesehatan jutaan warga. Di tengah siklus tahunan yang seolah tak pernah berubah, Komisi IV DPR RI mengambil langkah tegas: pemerintah tidak boleh lagi menunggu api menjalar sebelum bergerak. Desakan itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, legislator dari Fraksi PDIP, menegaskan bahwa pendekatan lama—reaktif, berbasis pemadaman—sudah tidak memadai. Ia menuntut pergeseran paradigma menuju pencegahan dini yang terstruktur, didukung pemetaan risiko yang lebih luas dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pihak-pihak yang lalai menjaga kawasan konsesi.

Pembenahan Fundamental Tata Kelola Kehutanan

Alex menilai pengelolaan hutan di Indonesia masih jauh dari kata optimal. Sektor kehutanan, kata dia, membutuhkan pembenahan yang bersifat fundamental agar dapat beroperasi secara lebih efektif dan berkelanjutan. Tanpa perbaikan struktural pada tata kelola, upaya mitigasi kebakaran akan selalu tertinggal satu langkah di belakang laju api.

“Optimalisasi tata kelola kehutanan membutuhkan perbaikan yang fundamental. Dalam rapat hari ini, Komisi IV DPR RI meminta penjelasan komprehensif dari Kementerian Kehutanan terkait penanganan Karhutla agar tidak meluas.”

Pernyataan tersebut disampaikan Alex saat membuka Raker yang mempertemukan anggota komisi dengan jajaran Kementerian Kehutanan. Agenda rapat mencakup evaluasi penanganan kebakaran yang telah terjadi, strategi pencegahan untuk musim berikutnya, serta langkah hukum terhadap korporasi yang terbukti lalai.

Memperluas Cakupan Pemetaan Risiko

Salah satu poin krusial yang diangkat Alex adalah keterbatasan geografis strategi mitigasi selama ini. Pemerintah cenderung memfokuskan sumber daya pada provinsi-provinsi yang sudah dikenal sebagai daerah langganan kebakaran—kawasan-kawasan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang setiap tahun masuk daftar prioritas. Alex meminta agar cakupan pemetaan diperluas ke wilayah-wilayah lain yang memiliki potensi kebakaran namun belum mendapat perhatian memadai.

Dengan demikian, langkah pencegahan dapat disiapkan sebelum titik api muncul dan berkembang menjadi kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Alex menekankan bahwa pendekatan preventif harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar pelengkap setelah kebakaran terjadi.

“Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api. Pencegahan harus diutamakan daripada sekadar penanggulangan saat api sudah membesar.”

Ia juga meminta pemerintah membangun sistem deteksi dan respons yang mampu bergerak lebih cepat dibandingkan kecepatan penyebaran api. Dalam konteks teknologi yang kini tersedia—mulai dari citra satelit resolusi tinggi, sensor suhu permukaan, hingga jaringan pelaporan berbasis komunitas—kecepatan respons seharusnya bukan lagi menjadi kendala struktural.

Tegas terhadap Pelanggar: Efek Jera sebagai Instrumen Pencegahan

Di luar aspek teknis pencegahan, Komisi IV turut mendesak pemerintah mempertegas penegakan hukum terhadap perusahaan maupun pemegang izin yang lahannya terbukti terbakar. Alex meminta Kementerian Kehutanan menjelaskan secara rinci langkah hukum yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan terhadap korporasi yang lalai menjaga kawasan konsesinya.

Penindakan tegas dinilai bukan sekadar soal keadilan, melainkan instrumen pencegahan yang efektif. Ketika perusahaan mengetahui bahwa kelalaian akan berujung pada konsekuensi hukum yang nyata—mulai dari denda, pencabutan izin, hingga tuntutan pidana—maka insentif untuk mencegah kebakaran di wilayah pengelolaannya akan menguat secara signifikan. Efek jera, dalam konteks ini, menjadi mekanisme yang mendorong tanggung jawab korporasi tanpa harus menunggu kebakaran terjadi.

Dari Pemadaman ke Pencegahan: Pergeseran yang Mendesak

Secara keseluruhan, pesan yang disampaikan Komisi IV dalam Raker tersebut merangkum sebuah pergeseran kebijakan yang telah lama ditunggu. Penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak boleh berhenti pada tahap pemadaman ketika api sudah berkobar. Ia harus dimulai jauh sebelumnya: dari pembenahan tata kelola kehutanan, pemetaan risiko yang komprehensif, pencegahan dini berbasis data, hingga penegakan hukum yang konsisten terhadap pihak yang terbukti lalai.

Konteksnya jelas. Indonesia secara rutin mengalami kebakaran hutan dan lahan yang memicu krisis lingkungan lintas batas, menurunkan produktivitas pertanian, dan membebani anggaran negara untuk operasi pemadaman serta penanganan dampak kesehatan. Setiap musim kebakaran membawa kerugian ekonomi yang besar dan menggerus kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah mengelola sumber daya alamnya. Dalam kerangka itulah, desakan Komisi IV untuk mengubah pola respons dari reaktif menjadi preventif bukan sekadar retorika parlemen, melainkan kebutuhan operasional yang mendesak.

Raker dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi forum di mana tuntutan-tuntutan tersebut diartikulasikan secara langsung. Jawaban pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Komisi IV akan menjadi tolok ukur apakah komitmen untuk memperkuat mitigasi Karhutla benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan anggaran, atau sekadar menjadi catatan rapat yang tenggelam dalam tumpukan dokumen birokrasi.