Membongkar Jual-Beli Kursi Maba Unsoed: Dari 73 Kuota hingga Mahar Rp650 Juta

Skandal Mahar Rp650 Juta di Unsoed: Bagaimana 73 Kursi Jalur Mandiri Berubah Menjadi Objek Transaksi

Pondokkebaikan.com – Sebuah operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Agustus 2026 mengungkap praktik jual-beli kursi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto. Rektor Unsoed Akhmad Sodiq bersama lima tersangka lainnya resmi ditetapkan sebagai pihak yang diduga terlibat dalam skema korupsi jalur mandiri Fakultas Kedokteran. Nilai yang dipatok untuk satu kursi mencapai Rp650 juta, angka yang memicu gelombang reaksi publik terhadap tata kelola penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri.

Sebagai respons cepat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menunjuk Prof. Ali Rokhman sebagai Pelaksana Tugas Rektor Unsoed terhitung 23 Agustus 2026. Penunjukan ini menjadi sinyal bahwa institusi pendidikan tersebut kini berada di bawah pengawasan ketat negara menyusul temuan penyidik antikorupsi.

Angka 73 dan Dua Penafsiran yang Bertabrakan

Di tengah pusaran perkara ini, satu angka menjadi pusat perdebatan: 73. KPK menyatakan bahwa dari sekitar 245 kuota jalur mandiri, sebanyak 73 kursi diduga telah disiapkan secara khusus untuk calon mahasiswa tertentu yang bersedia membayar sejumlah uang. Dokumen-dokumen yang ditemukan dalam penggeledahan rumah dan kantor rektorat Unsoed menjadi dasar kesimpulan tersebut.

Di sisi lain, pihak Unsoed memberikan penjelasan berbeda. Juru bicara kampus, Edi Santoso, menegaskan bahwa angka 73 sesungguhnya merupakan porsi normal jalur mandiri yang memang menjadi kewenangan perguruan tinggi. Ia menjelaskan bahwa dari total daya tampung 245 mahasiswa Fakultas Kedokteran per angkatan, sekitar 30 persen dialokasikan untuk seleksi lokal atau jalur mandiri.

“Nah porsi untuk seleksi lokal itu 30%. Dari kursi kedokteran di satu angkatan itu kan 245, 30% nya itu 73, rasanya nggak mungkin ya 73 itu titipan semua,” ucap Edi.

Menurut Edi, proses seleksi tetap memiliki standar akademik dan passing grade, sehingga keberadaan 73 kursi jalur mandiri tidak serta-merta berarti seluruhnya merupakan kursi titipan. Namun, konstruksi KPK tidak berhenti pada sekadar keberadaan kuota. Penyidik mendalami dugaan bahwa sebagian dari kursi tersebut telah ditentukan sebelumnya untuk nama-nama tertentu dan kemudian dikaitkan dengan permintaan uang.

Mekanisme Jalur Mandiri dan Celah yang Diduga Dieksploitasi

Untuk memahami mengapa angka 73 menjadi sensitif, perlu dipahami terlebih dahulu arsitektur penerimaan mahasiswa di Unsoed. Edi Santoso menjelaskan bahwa kampus menerima mahasiswa baru melalui tiga jalur: tes, prestasi, dan SPMB mandiri atau seleksi lokal. Jalur mandiri merupakan mekanisme yang diselenggarakan perguruan tinggi di luar seleksi nasional, dan secara regulasi memang menjadi kewenangan internal kampus.

KPK menyebut bahwa celah fleksibilitas dalam pengelolaan kuota seleksi lokal inilah yang diduga dimanfaatkan untuk meraih keuntungan pribadi. Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan secara langsung bagaimana skema tersebut bekerja:

“Dari sekitar kuota 245 mahasiswa untuk jalur mandiri itu sudah di-setting oleh tersangka ini sebanyak 73 mahasiswa yang nanti akan dikelola untuk bisa di kuota untuk yang minta dimintakan sejumlah uang,” kata Achmad Taufik Husein.

Karena itu, angka 73 menjadi salah satu petunjuk utama bagi penyidik untuk membongkar dugaan perubahan fungsi kuota dari instrumen penerimaan akademik menjadi objek transaksi finansial. KPK menyatakan masih akan mendalami perhitungan serta mekanisme penentuan angka tersebut secara lebih rinci.

Peran Perantara dan Jalur Komunikasi Internal-Eksternal

KPK mengungkap bahwa dugaan transaksi bermula dari calon mahasiswa yang ingin masuk Unsoed, khususnya Fakultas Kedokteran, lalu terhubung dengan pihak yang menawarkan akses masuk. Dalam perkara ini, dua pihak swasta berinisial Dian Mulia Wardhana (DMW) dan Adhi Wiharto (AW) disebut berperan sebagai perantara antara calon mahasiswa dan pihak internal kampus.

Keduanya diduga meminta uang kepada orang tua calon mahasiswa sebesar Rp650 juta untuk satu kursi. Yang membuat perkara ini semakin serius adalah dugaan bahwa Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsoed, Norman Arie Prayogo, melakukan pemerasan melalui kedua perantara tersebut. Dengan demikian, terdapat jalur komunikasi yang menghubungkan pihak internal kampus dengan calon mahasiswa melalui pihak luar, menciptakan rantai kepentingan yang melampaui batas wajar tata kelola akademik.

KPK turut mengungkap bahwa ada orang tua calon mahasiswa yang telah menyerahkan uang hingga Rp650 juta agar anaknya dapat masuk melalui jalur mandiri, namun calon mahasiswa tersebut pada akhirnya tidak lulus. Fakta ini menunjukkan bahwa pembayaran tidak menjamin hasil, dan justru mengindikasikan bahwa uang yang dikumpulkan tidak selalu diterjemahkan menjadi penerimaan yang sah.

Implikasi bagi Tata Kelola Penerimaan Mahasiswa

Kasus ini membuka pertanyaan mendasar tentang bagaimana mekanisme jalur mandiri di perguruan tinggi negeri seharusnya diawasi. Jalur mandiri memang dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada kampus dalam menjaring calon mahasiswa berprestasi di luar kerangka seleksi nasional. Namun, fleksibilitas tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai membuka ruang bagi praktik yang mengubah hak akademik menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Penunjukan Plt Rektor oleh Kemdiktisaintek menjadi langkah korektif yang diperlukan untuk memastikan proses akademik di Unsoed tetap berjalan selama perkara berlangsung. Sementara itu, proses penyidikan KPK masih berlanjut, dengan fokus pada pendalaman dokumen, perhitungan kuota, dan mekanisme penentuan nama-nama yang masuk dalam daftar 73 kursi tersebut.

Bagi ribuan calon mahasiswa dan keluarga mereka yang setiap tahun bersaing memperebutkan kursi di Fakultas Kedokteran, kasus ini menjadi pengingat bahwa integritas proses seleksi bukan sekadar jargon administratif, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi. Ketika satu kursi dapat dihargai ratusan juta rupiah di balik meja tertutup, yang dirugikan bukan hanya mereka yang membayar, tetapi seluruh sistem yang seharusnya menjamin bahwa akses pendidikan ditentukan oleh kompetensi, bukan oleh kemampuan finansial.