Lawan Status Tersangka TPPU, Febrie Adriansyah Uji Keabsahan Penahanan di Sidang Praperadilan

Praperadilan di PN Jakarta Selatan: Febrie Adriansyah Tantang Prosedur Penetapan Tersangka TPPU

Pondokkebaikan.com – Pada Rabu, 19 Agustus 2026, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi arena pertarungan hukum antara seorang warga negara dan lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia. Febrie Adriansyah, melalui tim kuasa hukumnya, mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji apakah prosedur penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) telah memenuhi seluruh ketentuan hukum acara pidana. Jaksa Agung Republik Indonesia, cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, duduk di sisi termohon dalam perkara bernomor 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL yang dijadwalkan dibuka pukul 09.05 WIB.

Latar Belakang: Dari Saksi Menjadi Tersangka dalam Hitungan Hari

Benang merah perkara ini berawal dari 24 Juli 2026. Pada tanggal tersebut, Febrie Adriansyah tengah menjalani pemeriksaan dengan status saksi. Namun, pada hari yang persis sama, Kejaksaan Agung menerbitkan surat penetapan tersangka sekaligus surat perintah penahanan terhadapnya. Artinya, dalam satu hari, posisi hukum seorang individu berubah dari saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan menjadi tersangka yang kehilangan kebebasan bergerak.

Kondisi ini menjadi titik fokus utama tim advokat. Mereka menilai bahwa transformasi status hukum yang terjadi secara simultan menunjukkan adanya ketergesa-gesaan dalam proses penyidikan. Lebih lanjut, tim kuasa hukum menyebut bahwa praktik semacam itu bertentangan dengan semangat Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang secara eksplisit melarang penyidik melakukan tindakan yang menimbulkan praduga bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Apa yang Diuji di Ruang Sidang

Permohonan praperadilan ini didaftarkan pada 5 Agustus 2026 dan memuat sejumlah dalil yang akan diuraikan di hadapan Majelis Hakim. Tim advokat tidak sekadar meminta pembatalan status tersangka secara umum, melainkan menyoroti aspek-aspek spesifik dalam prosedur penyidikan:

Pertama, keabsahan Surat Perintah Penyidikan yang menjadi landasan hukum penanganan perkara TPPU tersebut. Kedua, pemenuhan syarat materiil dan syarat formal dalam penetapan tersangka. Ketiga, persoalan tindak pidana asal atau predicate crime yang menjadi prasyarat eksistensi perkara pencucian uang. Tanpa kejelasan mengenai kejahatan asal, tim hukum berargumen bahwa konstruksi TPPU kehilangan fondasi hukumnya. Keempat, dasar dan prosedur penerbitan surat perintah penahanan.

Maqdir Ismail, yang memimpin tim kuasa hukum Febrie Adriansyah, menegaskan bahwa seluruh dalil tersebut akan disampaikan melalui mekanisme persidangan agar kedua belah pihak memperoleh kesempatan setara untuk berargumentasi.

“Dalam perkara praperadilan, yang kami uji adalah prosedur, khususnya sehubungan dengan penetapan tersangka dan penahanan Pak Febrie Adriansyah oleh Kejaksaan Agung RI.”

Ia menambahkan bahwa persoalan terkait syarat materiil maupun formal akan diuraikan secara rinci di persidangan, dan seluruhnya diserahkan kepada penilaian Majelis Hakim.

“Ada persoalan yang menyangkut syarat materiil maupun syarat formal yang akan kami sampaikan dalam persidangan dan seluruhnya kami serahkan untuk diperiksa serta dinilai oleh Majelis Hakim.”

Tiga Ahli dan Tiga Puluh Dugaan Pelanggaran Prosedural

Untuk memperkuat argumentasinya, tim hukum Febrie Adriansyah menyiapkan tiga orang ahli yang akan dihadirkan di persidangan. Para ahli tersebut ditugaskan untuk membongkar apa yang disebut tim advokat sebagai 30 pelanggaran prosedural dalam penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Skala persiapan ini menunjukkan bahwa tim kuasa hukum memandang perkara bukan sekadar formalitas, melainkan ujian komprehensif terhadap integritas proses penyidikan.

Hermawanto, anggota tim advokat yang turut menangani perkara ini, menyatakan bahwa aspek penahanan juga akan menjadi bagian yang diuji secara terpisah. Argumentasi mengenai dasar hukum dan prosedur penerbitan surat perintah penahanan akan diuraikan secara tersendiri di hadapan hakim.

Implikasi dan Konteks Hukum

Praperadilan merupakan instrumen hukum yang dijamin Pasal 77 KUHAP, memberikan hak kepada setiap orang untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik sebelum perkara berlanjut ke tahap penuntutan. Dalam konteks perkara TPPU, mekanisme ini menjadi semakin relevan karena undang-undang pencucian uang kerap menuntut pembuktian berlapis: selain membuktikan tindak pidana asal, penyidik juga harus menunjukkan aliran dana yang telah dicampuradukkan dengan harta hasil kejahatan.

Jika Majelis Hakim PN Jakarta Selatan pada akhirnya menyatakan bahwa prosedur penetapan tersangka dan penahanan tidak sah, konsekuensinya bersifat fundamental: seluruh tindakan penyidikan yang dibangun di atas dasar tersebut dapat dibatalkan, dan perkara TPPU terhadap Febrie Adriansyah kehilangan pijakan hukumnya. Sebaliknya, jika permohonan ditolak, proses penyidikan dan penahanan akan berlanjut sebagaimana semula hingga tahap penuntutan.

Bagi publik, perkara ini juga menjadi pengingat bahwa asas praduga tidak bersalah bukan sekadar frasa retoris dalam konstitusi dan undang-undang, melainkan prinsip yang harus dihidupi dalam setiap langkah prosedural penyidikan. Ketika seorang saksi dalam satu hari berubah menjadi tersangka tanpa jeda yang memadai untuk menelaah bukti, pertanyaan tentang keabsahan prosedur menjadi tak terhindarkan — dan ruang sidang praperadilan menjadi tempat di mana pertanyaan itu dijawab.