KPK Tak Sanksi Etik Setya Budi Dias di Kasus Pemerasan Bupati Pemalang, Ini Alasannya

KPK Lepaskan Setya Budi Dias dari Sanksi Etik: Status Non-Pegawai Jadi Alasan Utama

Pondokkebaikan.com – Sebuah keputusan yang memicu pertanyaan publik baru-baru ini diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi: Setya Budi Dias, perwira polisi yang tengah menjalani penugasan di lembaga antirasuah tersebut, tidak akan menjalani proses pemeriksaan etik terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat dirinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Alasan yang dikemukakan cukup lugas — pada saat kasus itu meledak, status kepegawaiannya di KPK sudah tidak berlaku, sehingga ranah penegakan etik internal maupun Dewan Pengawas tidak lagi memiliki dasar hukum untuk menindak.

Keputusan ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (17/8/2026). Ia menegaskan bahwa mekanisme etik di lembaga tersebut hanya berlaku bagi mereka yang masih berstatus sebagai anggota komisi.

“Untuk DIS ini tidak menjadi ranah penegakan etik di KPK atau di Dewan Pengawas karena sudah tidak lagi menjadi insan Komisi (KPK),” ujar Budi Prasetyo.

Dua Klaster Kasus dari OTT ke-18 Tahun 2026

Untuk memahami mengapa nama Setya Budi Dias muncul dalam konteks pemerasan, perlu ditelusuri kembali kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi titik awal seluruh perkara. Pada 28 Juli 2026, KPK menggelar OTT ke-18 sepanjang tahun berjalan. Dalam operasi senyap itu, total 21 orang diamankan. Hasilnya baru diumumkan dua hari kemudian, yakni 30 Juli 2026, dan lembaga antirasuah tersebut mengungkap bahwa perkara terbagi ke dalam dua klaster terpisah namun saling berkaitan.

Klaster pertama menyangkut dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terhadap jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Pemalang serta pihak swasta. Dalam klaster ini, selain Anom, satu nama lain turut ditetapkan sebagai tersangka: Mohamad Haris, yang dikenal dengan panggilan Gus Haris, selaku orang kepercayaan sang bupati.

Klaster kedua justru berbalik arah. Di sini, yang diduga melakukan pemerasan adalah seorang polisi yang sedang bertugas di KPK beserta ayahnya. Tersangkanya adalah Setya Budi Dias dan Lilik Budi Suprianto. Mekanisme yang diduga terjadi: Dias membocorkan informasi penyelidikan internal KPK kepada ayahnya. Informasi tersebut kemudian dimanfaatkan Lilik untuk menekan Anom Widiyantoro agar menyerahkan sejumlah uang.

Mengapa Status Kepegawaian Menentukan?

Di balik keputusan tidak menjatuhkan sanksi etik, terdapat logika prosedural yang perlu dipahami pembaca. Kode etik KPK dan aturan Dewan Pengawas hanya mengikat personel yang masih aktif di lembaga. Begitu status kepegawaian berakhir — baik karena mutasi, pensiun, maupun penugasan yang telah selesai — maka jalur pemeriksaan etik internal tertutup secara hukum. Artinya, Setya Budi Dias tetap akan diadili melalui jalur pidana sebagai tersangka pemerasan, tetapi tidak akan menghadapi sidang komisi etik yang bisa berujung pada pencoretan dari daftar pegawai atau sanksi administratif.

Hal ini berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya di mana pegawai KPK yang masih aktif dan tersandung masalah etik harus menjalani sidang di hadapan Dewan Pengawas sebelum atau paralel dengan proses pidana. Dalam situasi Dias, jalur etik memang tidak tersedia, namun jalur pidana tetap berjalan penuh.

Evaluasi Internal: KPK Janji Perbaiki Celah Administrasi

Meski sanksi etik tidak diterapkan, Budi Prasetyo menegaskan bahwa lembaga tidak akan membiarkan insiden serupa terulang. Ia menyebut bahwa evaluasi internal tetap akan dilakukan, khususnya terhadap proses bisnis di bidang administrasi yang memungkinkan informasi penyelidikan bocor ke pihak luar.

“Tentunya Dewan Pengawas juga ada kebutuhan untuk melakukan evaluasi terkait dengan proses bisnis-proses bisnis, khususnya di bidang administrasi ya, supaya hal-hal demikian tidak kembali terjadi,” tambahnya.

Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa KPK memandang kasus Dias bukan sekadar persoalan satu individu, melainkan indikasi adanya celah dalam prosedur pengelolaan informasi rahasia. Ketika seorang polisi yang ditempatkan di lingkungan komisi mampu meneruskan detail penyelidikan kepada keluarganya, maka integritas seluruh proses penyidikan menjadi taruhannya.

Implikasi bagi Publik dan Akuntabilitas Lembaga

Bagi masyarakat yang mengikuti pemberantasan korupsi, keputusan ini menimbulkan dua catatan penting. Pertama, ia menegaskan bahwa sanksi etik bersifat personal dan administratif, bukan pengganti proses pidana. Kedua, ia membuka pertanyaan tentang bagaimana mekanisme pengawasan terhadap personel yang sedang dalam masa transisi status — misalnya polisi yang baru selesai penugasan di KPK namun belum sepenuhnya kembali ke instansi asal — dapat diperketat agar tidak ada ruang bagi kebocoran informasi.

Sementara itu, bagi Pemkab Pemalang, perkara ini menambah daftar panjang persoalan tata kelola di daerah yang kini tengah diawasi ketat oleh lembaga antirasuah. Penetapan Anom Widiyantoro sebagai tersangka dalam klaster pemerasan terhadap bawahannya sendiri menjadi pengingat bahwa jabatan kepala daerah tidak kebal dari intervensi hukum, terlebih ketika operasi tangkap tangan berhasil menangkap pelaku dalam keadaan tangan di tangan.

Proses hukum terhadap seluruh tersangka, termasuk Setya Budi Dias dan Lilik Budi Suprianto, kini berada di tahap penyidikan lanjutan. Publik dapat menantikan perkembangan berikutnya dari jaksa penuntut umum setelah berkas dinyatakan lengkap oleh penyidik KPK.