KemenPPPA Soroti Pentingnya Inklusi Keuangan bagi Perempuan Pelaku Usaha

Empat Wilayah Jadi Laboratorium: Kajian Baru Ungkap Hambatan Finansial Perempuan di Kelompok Subsisten

Pondokkebaikan.com – Pada Jumat, 21 Agustus 2026, sebuah kajian bertajuk “Menuju Model Bisnis Inklusif yang Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia” resmi diperkenalkan ke publik. Peluncuran kajian ini berlangsung dalam forum Inclusion Talk bertema “Berdaya dan Sejahtera, Perempuan Bisa”, sebuah agenda yang menjadi bagian dari rangkaian Karya Kreatif Indonesia 2026. Tiga institusi berdiri di balik publikasi tersebut: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Bank Indonesia (BI), serta Women’s World Banking.

Kajian ini merupakan buah kerja sama antara BI dan Women’s World Banking yang dikerjakan sepanjang tahun 2025. Fokus utamanya menelaah dinamika internal kelompok usaha subsisten—yakni wadah kolektif yang dikelola masyarakat untuk mengelola sumber daya bersama—serta mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk kualitas partisipasi anggota, khususnya perempuan, dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas kelompok tersebut.

Metodologi: Women-Centered Design di Sembilan Kelompok Binaan

Dari sisi metodologis, tim peneliti menerapkan pendekatan Women-Centered Design, sebuah kerangka yang menempatkan pengalaman dan kebutuhan perempuan sebagai titik awal perancangan solusi, bukan sebagai variabel tambahan di akhir proses. Sampel kajian mencakup sembilan kelompok binaan BI yang tersebar di empat wilayah: DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Bali. Pemilihan lokasi ini sengaja merentang dari kawasan perkotaan padat hingga daerah kepulauan dan pedalaman, sehingga spektrum hambatan yang terpetakan tidak terbatas pada satu konteks geografis semata.

Temuan awal kajian menegaskan bahwa norma gender yang mengakar serta beban domestik yang tidak seimbang secara struktural menyempitkan ruang partisipasi ekonomi perempuan. Dalam banyak kelompok subsisten, perempuan hadir sebagai anggota, namun keputusan strategis—mulai dari alokasi modal hingga negosiasi pasar—sering kali masih didominasi laki-laki. Kesenjangan inilah yang menjadi alasan BI kini menyempurnakan pedoman program inklusi keuangannya agar akses ekonomi dan kapasitas pengambilan keputusan perempuan diperkuat secara eksplisit.

Arifah Fauzi: Perawatan Bukan Sekadar Urusan Dapur

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, yang hadir dalam acara peluncuran, menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai komponen tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa perempuan masih menanggung porsi pekerjaan domestik dan perawatan yang jauh lebih besar dibandingkan laki-laki, sebuah kondisi yang secara langsung menggerus waktu dan energi yang seharusnya dapat diarahkan ke aktivitas produktif.

“Banyak perempuan menghadapi beban kerja perawatan yang sangat besar di dalam rumah tangga. Berbagai survei penggunaan waktu menunjukkan bahwa perempuan masih menghabiskan waktu jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki untuk melakukan pekerjaan domestik dan perawatan yang tidak dibayar,” ujar Arifah.

Ia merinci cakupan pekerjaan tersebut: mengasuh anak, merawat lansia, mendampingi anggota keluarga yang sakit, serta mengurus penyandang disabilitas. Dalam pandangannya, pekerjaan perawatan bukan sekadar urusan rumah tangga yang privat, melainkan fondasi yang menopang seluruh aktivitas ekonomi masyarakat.

“Perawatan bukan sekadar persoalan rumah tangga, melainkan investasi sosial dan investasi ekonomi bangsa,” katanya.

Akses, Pengetahuan, dan Ruang Keputusan

Arifah mengapresiasi kolaborasi BI dan Women’s World Banking yang mengangkat perspektif gender ke dalam desain program keuangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu strategi pembangunan lintas sektor. Namun, menurutnya, PUG baru akan bermakna bila diiringi penguatan konkret atas akses perempuan terhadap pembiayaan, pengetahuan, teknologi, pasar, dan—yang paling krusial—ruang untuk mengambil keputusan.

“Ketika perempuan memperoleh akses terhadap pembiayaan, pengetahuan, teknologi, pasar, dan ruang untuk mengambil keputusan, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perempuan itu sendiri, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, bahkan perekonomian nasional,” ujar Arifah.

Pernyataan ini menggarisbawahi logika ekonomi yang melampaui narasi individual: ketika satu perempuan dalam kelompok subsisten memperoleh kapasitas finansial dan otoritas keputusan, efek penggandaannya merambat ke rumah tangga, komunitas lokal, dan pada akhirnya ke agregat ekonomi daerah.

Implikasi bagi Desain Kebijakan Keuangan Inklusif

Keberadaan kajian ini memberi landasan empiris bagi BI dalam merevisi pedoman program inklusi keuangannya. Selama ini, program inklusi yang dirancang secara gender-blind kerap gagal menjangkau perempuan karena mengasumsikan hambatan yang seragam bagi seluruh anggota kelompok. Dengan data dari empat wilayah dan sembilan kelompok binaan, BI kini memiliki basis untuk merancang intervensi yang spesifik: misalnya, skema pembiayaan mikro yang memperhitungkan siklus musiman pekerjaan domestik, pelatihan literasi keuangan yang disampaikan pada waktu dan tempat yang sesuai dengan rutinitas perawatan, serta mekanisme tata kelola kelompok subsisten yang menjamin kursi pengambilan keputusan bagi perempuan.

Bagi kelompok subsisten di daerah terpencil seperti Bangka Belitung atau Sulawesi Tengah, di mana jarak ke kantor layanan keuangan formal masih menjadi penghalang fisik, temuan kajian ini juga membuka ruang bagi inovasi layanan digital yang dirancang dengan prinsip Women-Centered Design—bukan sekadar memindahkan layanan ke layar, melainkan merancang ulang alur interaksi agar perempuan yang memiliki waktu luang terbatas tetap dapat mengakses pembiayaan, pencatatan transaksi, dan informasi pasar tanpa menambah beban administratif.

Peluncuran kajian pada Agustus 2026 ini, yang terselip di tengah agenda Karya Kreatif Indonesia 2026, menandai pergeseran narasi: dari memandang perempuan sebagai penerima pasif program bantuan, menjadi subjek aktif yang haknya atas partisipasi ekonomi penuh diakui dan dilindungi oleh desain kebijakan yang responsif gender.