Hanura Desak Prabowo Sanksi Keras Korporasi Nakal Sebabkan Karhutla

Desakan Sanksi Berat bagi Korporasi di Balik Karhutla: Rio Capella Tuntut Tindakan Tanpa Kompromi dari Presiden

Pondokkebaikan.com – Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi sorotan tajam di awal musim kemarau 2026. Kabut asap yang menyelimuti sebagian wilayah Indonesia tidak hanya mengganggu kesehatan warga lokal, tetapi juga merambat lintas batas hingga memaksa negara tetangga mengambil langkah darurat. Di Malaysia, setidaknya 15 sekolah terpaksa diliburkan akibat pekatnya asap yang melintasi perbatasan. Fenomena tahunan ini, sekali lagi, menempatkan nama Indonesia di posisi yang tidak nyaman di forum internasional.

Di tengah situasi tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella menyampaikan desakan keras agar Presiden Prabowo Subianto tidak berkompromi dalam menindak pelaku kebakaran hutan dan lahan, khususnya mereka yang berafiliasi dengan kepentingan korporasi. Desakan itu ia sampaikan pada Senin, 24 Agustus 2026, seusai memimpin Konsolidasi dan Rapat Teknis Tim Task Force DPP Hanura tingkat DPC se-Provinsi Kalimantan Tengah di Hotel M Bahalap, Palangkaraya.

Karhutla sebagai “Penyakit Tahunan” yang Harus Berhenti

Rio menyebut kebakaran hutan dan lahan bukan lagi peristiwa tak terduga, melainkan persoalan berulang yang seharusnya sudah dapat dicegah jauh sebelum api menyala. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab antisipasi tidak hanya berada di pundak satu lembaga, melainkan tersebar antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

“Hampir setiap tahun terjadi karhutla, tinggal besar atau kecil. Seharusnya bisa diantisipasi, baik oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemerintah pusat.”

Pernyataan ini menggarisbawahi fakta bahwa infrastruktur pemantauan, regulasi izin konsesi, serta kapasitas pemadaman di tingkat kabupaten masih kerap tertinggal dari laju ekspansi lahan. Setiap musim kemarau, pola yang sama terulang: titik panas muncul, api menyebar, asap melampaui batas negara, dan baru kemudian respons darurat diaktifkan.

Dampak Diplomatik dan Citra Bangsa

Rio mengungkapkan keprihatinan mendalam atas konsekuensi lintas negara dari kebakaran di dalam negeri. Ketika asap dari Kalimantan atau Sumatera mencapai Semen Malaya dan memaksa otoritas pendidikan setempat menutup kegiatan belajar-mengajar, dampaknya melampaui sekadar ketidaknyamanan fisik. Ia menyentuh persepsi internasional terhadap kapasitas tata kelola lingkungan Indonesia.

“Kalau kemudian menjadi isu nasional, bahkan sampai 15 sekolah di Malaysia diliburkan karena asap ini, menurut saya ketika hal ini terus terjadi, ini bisa menggambarkan cerminan wajah Indonesia di mata luar negeri.”

Implikasinya tidak berhenti pada tataran diplomatik. Hubungan bilateral, kerja sama perdagangan, hingga posisi Indonesia dalam forum lingkungan global dapat terpengaruh apabila negara tetangga memandang bahwa pemerintah tidak mampu atau tidak berkehendak menghentikan sumber emisi lintas batas secara konsisten.

Tuntutan Pencabutan Izin dan Sanksi Hukum Berat

Sebagai Ketua Tim Task Force DPP Hanura, Rio secara eksplisit meminta agar Presiden tidak ragu mencabut izin konsesi atau menjatuhkan sanksi hukum setinggi-tingginya bagi pengusaha hutan yang terbukti menjadi dalang di balik kebakaran. Ia menekankan bahwa motif keuntungan korporasi tidak boleh menjadi alasan untuk memperkecil konsekuensi hukum.

“Kalau penyebabnya berasal dari pengusaha hutan, Presiden harus memberikan sanksi keras terhadap para pelaku karhutla di Kalimantan ini. Kalau mereka melakukan itu dan terbukti hanya untuk kepentingan korporasi, menurut saya mereka pantas diberikan tindakan yang cukup keras.”

Desakan ini sejalan dengan kerangka hukum yang sudah tersedia, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan dan peraturan lingkungan hidup yang memungkinkan pencabutan izin serta pengenaan pidana korporasi. Namun, dalam praktiknya, proses hukum terhadap entitas bisnis kerap berjalan lambat, sementara kerugian ekologis dan sosial menumpuk setiap tahun.

Data Penegakan Hukum: 72 Tersangka dari 89 Laporan Polisi

Per Minggu, 23 Agustus 2026, Bareskrim Polri mencatat bahwa kepolisian telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka perorangan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Angka tersebut berasal dari 89 laporan polisi yang tersebar di sembilan wilayah Polda, termasuk Kalimantan Tengah. Data ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memang bergerak, tetapi Rio mengingatkan bahwa jumlah tersangka tidak otomatis berarti efek jera yang memadai.

Janji Politik Harus Berubah Menjadi Aksi Nyata

Menutup pidatonya, Rio menyampaikan pesan yang ditujukan langsung kepada eksekutif: komitmen penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pidato resmi atau pernyataan pers. Masyarakat, menurutnya, sedang mengamati apakah tindakan nyata akan mengikuti retorika.

“Yang paling penting sekarang adalah masyarakat menunggu apakah ada tindakan keras terhadap pelaku karhutla atau tidak. Jangan sampai nanti Presiden menyatakan akan mengambil tindakan tegas, tetapi sampai selesai ternyata tindakan tegasnya tidak ada.”

Pesan ini menempatkan tekanan publik pada titik yang krusial: akuntabilitas pasca-kebijakan. Tanpa mekanisme pengawasan yang transparan dan konsekuensi hukum yang konsisten, setiap musim kemarau akan kembali menghadirkan siklus yang sama—api, asap, kerugian lintas negara, dan janji yang belum ditepati. Bagi Rio dan Tim Task Force DPP Hanura, tahun 2026 harus menjadi tahun di mana siklus itu benar-benar diputus, bukan sekadar diulang dengan kata-kata yang berbeda.