Gempa M 7,7 Guncang NTT, BNPB Minta 6 Kabupaten Segera Tetapkan Status Darurat

NTT Diterjang Gempa Magnitudo 7,7: BNPB Desak Enam Kabupaten dan Pemprov Tetapkan Status Darurat Hari Itu Juga

Pondokkebaikan.com – Guncangan bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Minggu, 16 Agustus 2026, memaksa pemerintah pusat bergerak cepat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto secara tegas meminta enam pemerintah kabupaten serta Pemerintah Provinsi NTT untuk menerbitkan penetapan status darurat pada hari yang sama dengan kejadian gempa. Tanpa payung hukum kedaruratan tersebut, mekanisme penyaluran anggaran negara dan bantuan teknis dari kementerian terkait tidak dapat diaktifkan secara penuh.

Keenam daerah yang diminta segera mendeklarasikan kondisi darurat adalah Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka. Seluruh wilayah tersebut berada di Pulau Flores dan sekitarnya, kawasan yang secara geologis memang rawan gempa akibat pertemuan lempeng tektonik di sekitar Selat Sunda dan Laut Banda. Gempa berkekuatan 7,7 termasuk kategori besar dan berpotensi menimbulkan kerusakan struktural luas, terutama pada bangunan yang belum memenuhi standar tahan gempa.

Mekanisme Anggaran dan Bantuan Teknis Tergantung pada Status Darurat

Suharyanto menjelaskan bahwa penetapan status darurat bukan sekadar formalitas administratif. Ia menjadi dasar hukum yang memungkinkan BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta kementerian dan lembaga lain menyalurkan dana tanggap bencana dan dukungan teknis ke lapangan tanpa hambatan birokrasi. Tanpa deklarasi resmi dari pemerintah daerah, setiap pengiriman bantuan berpotensi terhambat oleh prosedur anggaran reguler yang memakan waktu lebih lama.

“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegas Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).

Permintaan serupa juga ditujukan kepada Gubernur NTT agar menerbitkan penetapan darurat tingkat provinsi. Langkah ini penting karena beberapa kebutuhan logistik dan koordinasi lintas kabupaten hanya dapat diatur dari level provinsi.

Tiga Titik Komando: Labuan Bajo, Maumere, dan Jakarta

Untuk mempercepat respons di lapangan, BNPB mengaktifkan tiga posko strategis secara bersamaan. Posko Utama Pendampingan Nasional didirikan di Labuan Bajo, sementara Posko Taktis ditempatkan di Maumere. Kedua titik ini dipilih agar penanganan dapat menjangkau wilayah Flores bagian barat maupun timur tanpa jeda waktu yang berarti.

Sementara itu, Posko Logistik Nasional dibuka di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Fungsi posko ibu kota ini adalah menjadi titik konsolidasi seluruh bantuan yang datang dari kementerian, lembaga negara, badan usaha milik negara, sektor swasta, hingga masyarakat umum. Setelah dikumpulkan dan diverifikasi, barang-barang bantuan kemudian diterbangkan ke Labuan Bajo atau Maumere sebelum didistribusikan ke kabupaten-kabupaten terdampak.

“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” jelasnya.

Komando Terpadu: TNI dan Polri Jadi Komandan Lapangan

Suharyanto menginstruksikan agar unsur TNI dan Polri dioptimalkan peranannya sebagai komandan satuan tugas (satgas) di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi. Penunjukan ini bertujuan memastikan seluruh operasi penanganan—mulai dari pergerakan personel, pengelolaan pengungsi, sampai distribusi logistik—berjalan dalam satu rantai komando yang jelas dan tidak tumpang tindih.

“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi,” instruksinya.

Pemilihan komandan dari kalangan militer dan kepolisian didasarkan pada pengalaman bahwa struktur komando hierarkis mampu mempercepat pengambilan keputusan di situasi kacau pascabencana, ketika koordinasi antar-lembaga sipil sering kali mengalami hambatan komunikasi.

Operasi Pencarian dan Pertolongan Dipimpin Basarnas

Dalam aspek penanganan korban jiwa dan hilang, Suharyanto menetapkan agar Badan SAR Nasional (Basarnas) memimpin langsung seluruh operasi pencarian dan pertolongan (SAR). TNI, Polri, serta relawan lokal akan beroperasi di bawah koordinasi Basarnas untuk menghindari duplikasi upaya dan memastikan keselamatan personel di lapangan.

Kerusakan Infrastruktur Telekomunikasi Memperparah Tantangan

Gempa berkekuatan 7,7 tidak hanya merusak bangunan permukiman tetapi juga menimpa infrastruktur telekomunikasi. Sejumlah perangkat milik TelkomGroup dilaporkan rusak akibat guncangan tersebut. Proses pemulihan jaringan terkendala oleh gangguan pasokan listrik di wilayah terdampak, sehingga komunikasi warga dengan keluarga maupun dengan tim penyelamat menjadi terhambat. Kondisi ini menambah urgensi pembentukan posko-posko fisik yang memungkinkan koordinasi dilakukan secara langsung tanpa bergantung sepenuhnya pada jaringan digital.

Bagi masyarakat NTT dan donatur dari seluruh Indonesia, informasi mengenai keberadaan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma menjadi jalur resmi untuk menyalurkan bantuan. Setiap pengiriman melalui titik tersebut akan melewati proses verifikasi kebutuhan sebelum diteruskan ke daerah bencana, sehingga bantuan yang tiba benar-benar sesuai dengan prioritas lapangan.