Eks Pimpinan KPK: Borok Institusi Penegak Hukum Bikin Rakyat Tak Percaya Hukum

Eks Pimpinan KPK: Laode M Syarif: Krisis Kepercayaan Publik pada Penegakan Hukum Berakar pada Masalah Internal Pondokkebaikan.com – Laode M Syarif

Laode M Syarif: Krisis Kepercayaan Publik pada Penegakan Hukum Berakar pada Masalah Internal

Pondokkebaikan.com – Laode M Syarif, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap sistem hukum mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pernyataan ini disampaikan secara terbuka dalam sebuah acara resmi yang diselenggarakan di Kraton Kilen Yogyakarta pada hari Kamis, 23 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, mantan pejabat tinggi tersebut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi lembaga-lembaga penegak hukum di tanah air.

Akar Masalah: Persoalan Internal dan Hilangnya Integritas

Menurut Laode, penurunan kepercayaan publik bukan terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil akumulasi dari berbagai persoalan internal yang muncul di tubuh lembaga penegak hukum. Banyak aparat yang seharusnya menjadi teladan justru gagal menunjukkan integritas dan keteladanan dalam menjalankan tugas-tugas mereka sehari-hari. Kondisi ini menciptakan persepsi negatif di kalangan masyarakat terhadap kinerja institusi-institusi hukum.

Mantan pimpinan KPK tersebut menekankan bahwa perbaikan dalam penegakan hukum tidak dapat hanya diukur dari jumlah kasus yang berhasil diproses. Angka-angka statistik semata tidak cukup untuk menggambarkan kualitas penegakan hukum. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana proses penegakan hukum tersebut dijalankan secara berintegritas dan transparan. Masyarakat tidak hanya ingin melihat hasil akhir, tetapi juga ingin memahami proses yang melatarbelakangi keputusan-keputusan hukum tersebut.

Soal penegakan hukum bahwa itu sangat penting dilakukan oleh beberapa hal. Jadi jangan hanya kasus per kasus tapi kasus penegakan hukumnya agar masyarakat itu percaya, kata Laode usai mengikuti Silaturahmi Kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kraton Kilen, Kompleks Keraton Yogyakarta, Kamis (23/7/2026).

Modal Kepercayaan dan Tantangannya

Laode M Syarif menjelaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama yang sangat berharga bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Tanpa kepercayaan dari masyarakat, kinerja lembaga-lembaga tersebut akan menjadi kurang efektif dan legitimasinya akan melemah. Namun, modal kepercayaan ini sulit untuk dipertahankan apabila aparat yang berada di garda depan justru gagal menunjukkan integritas dan keteladanan dalam menjalankan tugasnya.

Tapi kan ada syaratnya untuk masyarakat percaya, aparat penegak hukumnya harus menjunjung nilai-nilai integritas yang baik mulai dari polisi, jaksa, KPK, hakim. Itu harus betul-betul menunjukkan kejujuran, keteladanan, tandasnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Laode melihat penegakan hukum sebagai tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai institusi. Polisi, jaksa, KPK, dan hakim semuanya memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik. Ketika salah satu dari institusi tersebut mengalami masalah, dampaknya akan dirasakan secara keseluruhan oleh masyarakat.

Perubahan Persepsi Publik

Laode menuturkan bahwa publik saat ini tidak hanya menilai hasil penanganan perkara secara tunggal. Masyarakat turut memperhatikan perilaku dan rekam jejak institusi penegak hukum secara keseluruhan. Ketika berbagai kasus yang melibatkan aparat terus bermunculan, kepercayaan masyarakat pun ikut tergerus secara bertahap. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis dan tidak mudah percaya tanpa bukti yang kuat.

Kondisi ini diperparah oleh munculnya berbagai masalah internal di setiap institusi penegak hukum. Laode menyebut kondisi ini sebagai “borok-borok” yang muncul dari setiap institusi. Istilah ini menggambarkan masalah-masalah yang sudah ada sejak lama namun belum sepenuhnya diselesaikan. Setiap kali kasus baru muncul, masyarakat cenderung melihatnya sebagai bagian dari pola masalah yang berulang, bukan sebagai kejadian yang terisolasi.

Yang sekarang ini sehingga masyarakat kurang percaya penegakan hukum ini karena dilihat banyak sekali, mohon maaf ya borok-boroknya dari setiap institusi itu, tegasnya.

Jalan Pemulihan: Reformasi dan Transparansi

Eks Menag Lukman Hakim juga menyampaikan pandangan serupa bahwa publik makin tidak percaya kepada negara karena penegakan hukum yang lemah. Pembenahan internal dan keberanian mengakui masalah dinilai menjadi langkah penting untuk memulihkan legitimasi lembaga penegak hukum di mata masyarakat. Tanpa pengakuan jujur terhadap kelemahan-kelemahan yang ada, upaya perbaikan akan terasa tidak tulus dan kurang meyakinkan.

Laode menambahkan bahwa perbaikan harus dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif. Masyarakat ingin melihat perubahan nyata, bukan sekadar janji-janji kosong. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan ke depan agar lebih baik, agar kepercayaan masyarakat itu bisa terbina kembali melalui tindakan nyata dan konsistensi dalam penegakan hukum.