Eks Menag Lukman Hakim: Publik Makin Tak Percaya Negara karena Penegakkan Hukum Lemah

Eks Menag Lukman Hakim: Lukman Hakim Saifuddin: Krisis Kepercayaan Publik Dipicu Lemahnya Penegakan Hukum Pondokkebaikan.com – Mantan Menteri Agama

Lukman Hakim Saifuddin: Krisis Kepercayaan Publik Dipicu Lemahnya Penegakan Hukum

Pondokkebaikan.com – Mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, mengungkapkan bahwa bangsa ini sedang mengalami tantangan signifikan terkait menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara serta berbagai lembaga yang ada. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pertemuan penting yang diselenggarakan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kota Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026.

Menurut analisis Lukman, fenomena penurunan kepercayaan publik ini bukan hal yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan benang merah yang menghubungkan berbagai keresahan masyarakat yang telah dihimpun melalui serangkaian pertemuan dengan para tokoh nasional. GNB telah melakukan dialog intensif dengan sejumlah pemimpin bangsa sebelum akhirnya bertemu langsung dengan Sri Sultan HB X di Kraton Kilen, yang terletak di dalam Kompleks Keraton Yogyakarta.

Salah satu tokoh yang juga menjadi bagian dari dialog awal GNB adalah Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Dalam setiap kesempatan pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan kegelisahan yang mereka rasakan. Dari akumulasi berbagai persoalan yang disampaikan, muncul satu kesimpulan yang sama, yaitu tumbuhnya rasa tidak percaya atau distrust terhadap institusi publik secara luas.

“Kemudian disimpulkan berbagai macam keresahan, kegelisahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini muaranya pada munculnya distrust. Jadi ketidakpercayaan terhadap tidak hanya institusi negara, aparatur penegakan hukum kita, tapi hampir di semua sektor dan bidang kehidupan kemasyarakatan kita,” jelas Lukman Hakim Saifuddin usai pertemuan, Kamis (23/7/2026) sore.

Dua Faktor Utama Penyebab Krisis Kepercayaan

Lukman mengakui bahwa penyebab menurunnya kepercayaan publik memang bersifat kompleks dan multidimensi. Namun, dalam diskusi bersama Sri Sultan HB X, ia mengidentifikasi dua faktor yang paling banyak mendapat perhatian, yaitu penegakan hukum yang belum konsisten dan kurangnya akuntabilitas dari para penyelenggara negara.

Menurutnya, rendahnya kualitas penegakan hukum menjadi salah satu sumber utama ketidakpercayaan masyarakat. Penegakan hukum yang tidak konsisten membuat publik merasa bahwa keadilan tidak selalu ditegakkan secara merata. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa masyarakat justru lebih mempercayai institusi seperti pemadam kebakaran (damkar) dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pilar utama keadilan.

Selain penegakan hukum, Lukman juga menyoroti pentingnya akuntabilitas publik. Menurutnya, pertanggungjawaban para pejabat dan penyelenggara negara tidak boleh hanya bersifat administratif semata, sebagaimana tata kelola pemerintahan kita selama ini. Yang tidak kalah pentingnya dalam rangka menjaga, memelihara dan merawat kepercayaan publik adalah bagaimana akuntabilitas ke masyarakat itu juga harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya.

“Jadi pertanggungjawaban para penyelenggara negara, itu jangan hanya bersifat administratif semata sebagaimana tata kelola pemerintahan kita, tapi yang tidak kalah pentingnya dalam rangka menjaga, memelihara dan merawat kepercayaan publik, itu adalah bagaimana akuntabilitas ke masyarakat itu juga harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya,” paparnya.

Harapan Pemulihan Kepercayaan Publik

Sri Sultan HB X memberikan perhatian besar terhadap kedua persoalan tersebut. Beliau berharap penegakan hukum yang lebih konsisten dan akuntabilitas yang lebih terbuka dapat menjadi jalan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara yang belakangan dinilai terus mengalami erosi.

“Dan beliau tadi sangat concern dengan dua hal tadi agar ini bisa lebih ditegakkan secara konsekuen. Sehingga lalu kemudian trust publik itu bisa kembali sebagaimana diharapkan,” tandasnya.

Krisis kepercayaan publik yang terjadi saat ini merupakan tantangan serius yang memerlukan penanganan komprehensif. Dengan memperbaiki penegakan hukum dan meningkatkan akuntabilitas, diharapkan masyarakat dapat kembali mempercayai negara dan institusinya. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

Gerakan Nurani Bangsa terus berupaya menjadi jembatan antara masyarakat dan para pemimpin negara. Melalui dialog-dilog yang intensif, GNB berharap dapat membantu merumuskan solusi-solusi konkret untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini. Pertemuan dengan Sri Sultan HB X menjadi salah satu langkah penting dalam upaya tersebut.

Lukman Hakim Saifuddin juga menekankan bahwa pemulihan kepercayaan publik tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan konsistensi dalam penegakan hukum dan transparansi dalam pertanggungjawaban para pejabat. Hanya dengan cara seperti itu, masyarakat dapat merasa bahwa negara benar-benar hadir untuk melayani dan melindungi hak-hak mereka.

Dengan demikian, isu penegakan hukum dan akuntabilitas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik yang telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.