BGN Tegaskan Motor Listrik SPPG Bukan Barang Korupsi, Bakal Dihibahkan ke Lembaga Lain

BGN Tegaskan Motor Listrik SPPG Bukan: BGN Putuskan Motor Listrik SPPG Dialihkan ke Instansi Lain, Bukan Barang Korupsi Pondokkebaikan.com – Badan Gizi

BGN Putuskan Motor Listrik SPPG Dialihkan ke Instansi Lain, Bukan Barang Korupsi

Pondokkebaikan.com – Badan Gizi Nasional telah mengambil keputusan strategis untuk memindahkan armada motor listrik yang sebelumnya diperuntukkan bagi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengalihan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kementerian dan lembaga pemerintah lainnya memiliki kebutuhan yang lebih mendesak terhadap kendaraan tersebut. Langkah ini mencerminkan upaya optimalisasi penggunaan aset negara yang telah dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Evaluasi Kebutuhan Operasional di Lapangan

Keputusan pengalihan ini tidak diambil secara sembarangan, melainkan setelah melalui proses evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan operasional di lapangan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa keberadaan motor listrik bagi para kepala SPPG ternyata kurang efisien. Hal ini disebabkan oleh karakteristik tugas utama para kepala SPPG yang lebih banyak berfokus pada kegiatan pengawasan di dalam dapur, bukan mobilitas ke berbagai lokasi di luar.

Selain faktor tugas yang lebih bersifat internal, keterbatasan akses pengisian daya juga menjadi pertimbangan penting. Wilayah-wilayah 3T atau yang dikenal sebagai tertinggal, terdepan, dan terluar masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Kondisi ini tentu menghambat penggunaan motor listrik secara optimal di SPPG yang tersebar di berbagai daerah.

Membantah Isu Korupsi atas Pembelian Motor Listrik

Agustina Arumsari, yang menjabat sebagai Juru Bicara sekaligus Wakil Kepala BGN, secara tegas membantah anggapan yang menyebut motor listrik tersebut sebagai barang hasil korupsi. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung BGN, Jakarta Selatan, pada Selasa (21/7/2026), ia menjelaskan bahwa kendaraan ini benar-benar dibeli menggunakan uang negara.

“Kalau kemarin ada yang selalu mengeluh itu hasil korupsi, bukan hasil korupsi. Itu uang yang sudah dibayar oleh kas negara,” kata Arum.

Penjelasan ini penting untuk meluruskan persepsi publik yang sempat keliru. Pembelian motor listrik merupakan bagian dari program pengadaan kendaraan operasional yang sah dan transparan. Uang yang digunakan untuk pembelian tersebut berasal dari APBN, sehingga tidak ada unsur pemborosan atau penyalahgunaan anggaran.

Fungsi Utama Kepala SPPG yang Tidak Membutuhkan Motor

Menurut Arumsari, fungsi utama para kepala SPPG sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam fasilitas. Mereka tidak terlalu sering melakukan mobilitas ke lapangan atau ke berbagai lokasi jauh. Oleh karena itu, keberadaan motor listrik, apalagi di wilayah dengan keterbatasan SPKLU, menjadi kurang relevan.

“Kepala SPPG yang sebenarnya, menurut kami, enggak membutuhkan. Karena fungsi mereka kan sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam. Mereka enggak yang perlu motor atau di lapangan dan sebagainya. Hanya memang tadi kita bilang, motornya, motor listrik,” jelas Arum.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pengalihan motor listrik bukan berarti kendaraan tersebut tidak berguna, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih tepat sasaran. Motor listrik tetap akan dimanfaatkan, hanya saja tidak semua untuk BGN yang jumlahnya cukup banyak.

Instansi Penerima Potensial Motor Listrik SPPG

BGN saat ini tengah mengkaji berbagai instansi yang dinilai lebih membutuhkan motor listrik tersebut. Beberapa nama yang telah diidentifikasi antara lain Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), penyuluh pertanian, hingga para guru. Pengalihan ini bertujuan agar aset yang telah dibeli dengan uang negara dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

“Intinya ya akan kita manfaatkan, tapi mungkin enggak semua juga untuk BGN lah yang terlalu banyak. Karena itu sudah dibayar oleh ruang negara,” ucapnya.

Dengan demikian, keputusan BGN ini merupakan langkah bijaksana dalam pengelolaan aset negara. Motor listrik yang semula diperuntukkan bagi SPPG akan mendapatkan manfaat maksimal di instansi lain yang lebih membutuhkan. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran negara.

Pengalihan ini juga menunjukkan bahwa BGN tidak hanya fokus pada kebutuhan internal, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan nasional secara lebih luas. Dengan mendistribusikan motor listrik ke berbagai lembaga, negara dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Proses pengalihan ini diharapkan dapat segera terealisasi agar motor listrik tidak menganggur dan tetap memberikan manfaat bagi operasional berbagai instansi pemerintah. BGN berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.