Dirjen Imigrasi Pastikan Status Cekal Febrie Adriansyah Masih Berlaku

Dirjen Imigrasi Pastikan Status Cekal Febrie: Imigrasi Konfirmasi Status Cekal Febrie Adriansyah Tetap Berlaku Sesuai Prosedur Hukum Pondokkebaikan.com

Imigrasi Konfirmasi Status Cekal Febrie Adriansyah Tetap Berlaku Sesuai Prosedur Hukum

Pondokkebaikan.com – Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengonfirmasi bahwa status pencekalan terhadap mantan Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah masih berlaku. Status ini tetap sah menurut hukum acara yang berlaku saat ini, meskipun kasus tersebut telah dialihkan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Langkah ini merupakan respons resmi terhadap perkembangan terbaru dalam proses hukum yang melibatkan tokoh hukum ternama tersebut.

Pencekalan ke luar negeri ini merupakan tindak lanjut langsung dari permohonan yang diajukan oleh Polda Metro Jaya. Permohonan tersebut berkaitan erat dengan dugaan kasus korupsi serta tindak pidana pencucian uang yang menimpa Febrie Adriansyah. Selain itu, pencekalan juga mencakup advokat Don Ritto yang menjadi pihak terkait dalam perkara yang sama.

Prosedur Hukum dan Peran Imigrasi

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menjelaskan bahwa berdasarkan hukum acara sebelumnya, status pencekalan terhadap tersangka kasus korupsi tersebut masih berlaku hingga saat ini. Dalam pernyataannya kepada awak media pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, Hendarsam menegaskan bahwa masa berlaku pencekalan tersebut adalah selama 20 hari sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sesuai dengan hukum acara masih berlaku yang sebelumnya, sampai dengan 20 hari,” ujarnya saat memberikan keterangan pers.

Hendarsam juga menambahkan bahwa pihak Imigrasi akan terus menunggu arahan dan permintaan dari penyidik Kejaksaan Agung terkait status penerapan pencekalan selanjutnya. Pertanyaan yang masih menunggu jawaban adalah apakah akan ada perpanjangan pencekalan atau tidak di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa peran Imigrasi bersifat teknis dan mengikuti arahan dari pihak berwenang yang menangani kasus.

Ia juga menegaskan bahwa Dirjen Imigrasi hanya berperan sebagai pelaksana teknis untuk kasus-kasus serupa. Artinya, keputusan substantif mengenai kelanjutan pencekalan sepenuhnya berada di tangan penyidik Kejaksaan Agung. Imigrasi hanya menjalankan prosedur administratif sesuai dengan instruksi yang diterima dari pihak yang berwenang.

Detail Surat Permohonan dan Latar Belakang Kasus

Dilansir dari Antara, sebelumnya Imigrasi menerapkan pencekalan ke luar negeri terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dan advokat Don Ritto dalam dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pencekalan itu merupakan tindak lanjut dari surat permohonan Polda Metro Jaya yang tertera melalui surat nomor B/12730/VII/RES.3.3/2026/Ditreskrimsus tanggal 11 Juli 2026.

Surat permohonan tersebut menjadi dasar hukum bagi Imigrasi untuk menerapkan langkah preventif berupa pencekalan. Dengan adanya surat resmi dari kepolisian, Imigrasi memiliki kewenangan untuk membatasi pergerakan tersangka keluar negeri selama proses hukum berlangsung. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa tersangka tidak menghindari proses hukum dengan meninggalkan wilayah negara.

Transfer kasus dari kepolisian ke Kejaksaan Agung merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Kejaksaan Agung kini memiliki wewenang penuh untuk menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Dalam konteks ini, status pencekalan yang telah diterapkan oleh Imigrasi tetap berlaku meskipun pihak penyidik telah berubah dari kepolisian ke Kejaksaan Agung.

Implikasi dan Tindak Lanjut

Eks Jampidsus Febrie Ardiansyah belum ditahan hingga saat ini, namun status pencekalan tetap menjadi pembatasan penting. DPR telah mengingatkan Kejaksaan Agung mengenai pentingnya transparansi dalam menangani kasus-kasus korupsi. Pengawasan dari lembaga legislatif ini diharapkan dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Status pencekalan yang masih berlaku memberikan dampak signifikan terhadap Febrie Adriansyah. Ia tidak dapat melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin khusus dari pihak berwenang. Hal ini merupakan langkah preventif yang penting untuk memastikan bahwa tersangka tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung.

Pihak Imigrasi menyatakan kesiapannya untuk menyesuaikan status pencekalan sesuai dengan arahan terbaru dari Kejaksaan Agung. Jika ada perubahan dalam status hukum tersangka, Imigrasi akan segera melakukan penyesuaian administratif yang diperlukan. Koordinasi yang baik antara Imigrasi dan Kejaksaan Agung menjadi kunci keberhasilan dalam menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks.