Adriana Elisabet: Keluhan Papua yang Tak Direspons
Pondokkebaikan.com – Adriana Elisabet, tokoh yang aktif di Jaringan Damai Papua, membuka diskusi bedah buku di Jakarta pada Senin (24/8/2026) dengan satu tesis yang tajam: ketegangan berkepanjangan di tanah Papua berakar pada keluhan ekonomi yang dibiarkan tanpa jawaban oleh negara. Buku yang dibedah, Thom Beanal: Pastor Awam, Kepala Suku, dan Bapa Bangsa Papua, menjadi kerangka untuk menelusuri bagaimana referendum 1969 dan masuknya operasi tambang Freeport menciptakan luka struktural yang tak pernah ditambal.
Dari Grievance ke Perlawanan
Ia menegaskan bahwa apa yang kerap dilabeli “separatisme” tidak muncul dari ruang hampa. Proses referendum yang menentukan status politik Papua dalam bingkai Indonesia, disusul ekspansi tambang Freeport, menghasilkan apa yang ia sebut grievance — penumpukan kekecewaan tanpa saluran penyelesaian. Ketika otoritas pusat gagal membuka ruang penjelasan sejak awal, akumulasi rasa diabaikan bertransformasi menjadi perlawanan terstruktur.
“Persoalan separatisme di Papua itu kan mulai dari sebuah grievance, keluhan, kekecewaan kenapa begini keadaannya. Itu di awal-awal ya, karena kasus referendum, masuk Freeport, itulah grievance-nya soal ekonomi.”
Argumen ini menempatkan tanggung jawab awal pada ketiadaan mekanisme komunikasi antara pemerintah dan masyarakat lokal. Apabila keluhan warga Papua sejak awal direspons dengan cepat dan terbuka, lintasan konflik kemungkinan akan berjalan sangat berbeda. Perlawanan yang kini meluas, dalam pandangannya, adalah produk dari akumulasi pengabaian, bukan dari niat memisahkan diri yang sudah tertanam sejak awal.
“Seandainya saja pemerintah merespons cepat waktu itu keluhan-keluhan itu mungkin enggak ada sampai sekarang. Karena merasa tidak direspons, jadilah perlawanan, ada bahkan keinginan memisahkan diri.”
Stigma Internasional yang Menutup Ruang Solusi
Ketika isu Papua mulai menarik perhatian komunitas internasional, narasi yang beredar cenderung menyederhanakan persoalan. Pelabelan sebagai “separatis”, pengaitan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), hingga karakterisasi sebagai kelompok separatis teroris justru menggeser fokus dari substansi keluhan ke identitas gerakan. Setiap kali isu Papua muncul di forum hak asasi manusia global — terkait kebebasan berpendapat, akses bantuan kemanusiaan, dan pengelolaan sumber daya alam — respons domestik yang defensif memperlebar jarak antara negara dan warga yang merasa suaranya tak pernah didengar.
“Karena perlawanan Papua terus meluas ya, bahkan ke internasional juga ya, walaupun itu tetap ada pro-kontra, kemudian distigma lah gerakan separatis. Bahkan gerakan separatis teroris, balik lagi ke istilah OPM dan lain sebagainya.”
Pelurusan Sejarah sebagai Prasyarat Dialog
Di bagian lain paparannya, ia menyoroti urgensi pembicaraan terbuka mengenai sejarah Papua. Buku tentang Thom Beanal — figur yang berperan sebagai pastor awam, kepala suku, dan simbol sentral dalam narasi kebangsaan Papua — menjadi titik masuk untuk memahami bagaimana peristiwa masa lalu diinterpretasikan secara berbeda oleh negara dan masyarakat setempat.
Sikap pemerintah yang memperlakukan sejarah Papua sebagai narasi final dan tak perlu dibicarakan ulang membuat setiap upaya dialog menjadi timpang. Satu pihak merasa tidak ada yang perlu diklarifikasi; pihak lain masih menyimpan luka dan pertanyaan yang belum terjawab.
“Itu persoalan yang belum dijawab dengan baik. Nah, makanya di bukunya Pak Tom diperlukan pelurusan sejarah ya, perlu didialogkan sejarah itu.”
Tujuan dialog bukan mengubah fakta historis, melainkan memperkecil jarak interpretasi agar kebijakan ke depan tidak lagi dibangun di atas asumsi yang timpang. Kedua belah pihak perlu ruang untuk menyampaikan perspektif masing-masing tanpa tekanan menerima satu versi tunggal.
Implikasi bagi Kebijakan Publik
Pesan utama dari diskusi tersebut bersifat praktis: sebelum membahas bentuk pemerintahan atau status politik Papua, negara perlu terlebih dahulu menjawab keluhan ekonomi dan sosial yang telah menumpuk selama puluhan tahun. Tanpa respons konkret terhadap grievance, setiap wacana dialog berisiko menjadi formalitas yang memperdalam rasa diabaikan. Membuka ruang penjelasan sejak dini, mengakui ketimpangan, dan menyediakan saluran penyelesaian yang kredibel merupakan langkah minimum yang, menurut Adriana, seharusnya sudah dilakukan sejak era referendum.
FAQ
Apa inti argumen Adriana Elisabet dalam diskusi tersebut?
Ia berargumen bahwa separatisme di Papua bukan fenomena tiba-tiba, melainkan hasil akumulasi keluhan ekonomi — terutama terkait referendum 1969 dan operasi tambang Freeport — yang tidak pernah direspons oleh pemerintah pusat.
Buku apa yang menjadi bahan bedah dalam diskusi itu?
Buku yang dibedah berjudul Thom Beanal: Pastor Awam, Kepala Suku, dan Bapa Bangsa Papua, yang membahas peran tokoh Thom Beanal dalam sejarah dan identitas kebangsaan Papua.
Apa rekomendasi utama yang disampaikan?
Pembukaan ruang dialog untuk pelurusan sejarah serta respons cepat terhadap keluhan ekonomi dan sosial masyarakat Papua, agar kebijakan ke depan tidak dibangun di atas asumsi yang timpang.
