Kiriman Sampah ke Bantargebang Menyusut, DPRD DKI Minta Kompensasi Bau Dihitung Ulang

DPRD DKI Dorong Penghitungan Ulang Kompensasi Bantargebang

Pondokkebaikan.com – Penurunan volume sampah yang dikirim Jakarta ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, membuka ruang evaluasi terhadap kerja sama pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. DPRD DKI Jakarta menilai perubahan jumlah sampah yang masuk perlu diikuti dengan penyesuaian kompensasi atas dampak aroma tak sedap.

Evaluasi tersebut disampaikan pada Kamis, 8 Oktober 2026. Fokus pembahasannya bukan hanya besaran biaya kompensasi, melainkan juga kesesuaian kerja sama dengan kondisi pengiriman sampah yang kini berubah setelah penerapan pembatasan dan pemilahan di Jakarta.

TPST Bantargebang selama ini menjadi salah satu lokasi penting dalam penanganan sampah dari ibu kota. Karena aktivitas pembuangan sampah dapat menimbulkan dampak bagi kawasan sekitar, terdapat skema kompensasi yang perlu dibicarakan bersama pemerintah daerah terkait. Ketika tonase kiriman menurun, DPRD DKI memandang angka kompensasi juga patut dikaji kembali agar sejalan dengan kondisi aktual.

Volume Berkurang, Ritase Truk Ikut Menyusut

Kebijakan pembatasan pengangkutan serta pemilahan sampah telah mengurangi jumlah sampah yang dikirim dari Jakarta ke Bantargebang. Perubahan ini turut berpengaruh pada ritase atau frekuensi perjalanan truk pengangkut yang setiap hari melintasi jalur menuju lokasi pengolahan sampah tersebut.

Berikutnya, penurunan ritase dapat menjadi salah satu unsur yang diperhitungkan dalam pembicaraan ulang kerja sama. DPRD DKI menginginkan mekanisme kompensasi mencerminkan volume sampah yang benar-benar diterima, bukan sekadar mengacu pada kondisi saat pengiriman masih lebih tinggi.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menekankan perlunya pembahasan bersama dengan Pemerintah Kota Bekasi agar perhitungan baru dapat disepakati secara terbuka dan sesuai kebutuhan kedua daerah.

“Perlu duduk bersama dengan Pemkot Bekasi untuk menghitung ulang,” ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, Kamis (8/10/2026).

Penghitungan ulang ini diharapkan tidak dipahami sebagai upaya mengabaikan dampak yang dirasakan masyarakat di sekitar Bantargebang. Sebaliknya, evaluasi dimaksudkan untuk menyesuaikan kewajiban kompensasi dengan perubahan volume pengiriman, aktivitas angkutan, dan kondisi penanganan sampah yang sedang berjalan.

Efisiensi Anggaran Tetap Harus Sejalan dengan Layanan

Renegosiasi kerja sama dipandang dapat menciptakan efisiensi pada anggaran belanja daerah. Dana yang dapat dihemat dari penyesuaian skema tersebut berpotensi digunakan untuk memperkuat penanganan sampah Jakarta secara lebih luas, termasuk di titik-titik lain yang membutuhkan perhatian.

Namun, DPRD DKI juga mengingatkan bahwa pengurangan pengiriman ke Bantargebang tidak boleh menimbulkan persoalan baru di lingkungan warga. Pembatasan transportasi sampah harus diiringi kemampuan pengelolaan yang memadai agar sampah tidak tertahan terlalu lama di kawasan permukiman atau menjadi tumpukan baru.

“Jangan sampai pembatasan pengangkutan justru menimbulkan tumpukan sampah baru di lingkungan warga,” kata dia.

Pesan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sampah tidak cukup diukur dari berkurangnya tonase yang dibuang ke satu lokasi. Pemilahan dan pembatasan perlu berjalan bersamaan dengan penanganan yang teratur, sehingga sampah tetap dapat dikelola tanpa memindahkan beban masalah dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Dalam praktiknya, perubahan volume kiriman memerlukan koordinasi lintas pemerintah daerah. Jakarta berkepentingan memastikan layanan pengangkutan dan pengolahan tetap lancar, sedangkan Bekasi perlu memperoleh kepastian mengenai dampak yang ditanggung wilayahnya. Karena itu, pembicaraan ulang diperlukan untuk mencari angka kompensasi yang dianggap adil bagi kedua pihak.

Penyesuaian dengan Kondisi Fiskal dan Kebutuhan Jakarta

DPRD DKI berharap perundingan dengan Pemerintah Kota Bekasi dapat menghasilkan kesepakatan yang mempertimbangkan tiga hal utama: kemampuan fiskal daerah, penurunan tonase sampah, serta kebutuhan penanganan sampah Jakarta secara menyeluruh. Ketiganya perlu dipertemukan agar kebijakan anggaran tidak terlepas dari kebutuhan layanan publik.

Penurunan sampah yang masuk ke Bantargebang dapat menjadi kesempatan untuk menata ulang prioritas pengelolaan sampah. Meski demikian, penghematan biaya harus tetap disertai pengawasan terhadap dampak di lapangan, terutama terkait kelancaran pengangkutan dan potensi penumpukan di area warga.

Pembahasan kompensasi bau juga menjadi bagian dari upaya memastikan kerja sama antardaerah tetap relevan dengan situasi terkini. Jika volume dan ritase berubah, dasar pembiayaan pun perlu diperbarui melalui perhitungan yang disepakati bersama.

Ke depan, hasil evaluasi diharapkan memberi kepastian bagi Jakarta dan Bekasi mengenai tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan sampah. Kesepakatan yang proporsional akan membantu menjaga keberlanjutan layanan, mendukung penggunaan anggaran yang lebih efisien, dan memastikan pembatasan pengiriman sampah tidak berujung pada masalah baru bagi masyarakat.