Pemprov DKI Kaji TransJakarta Laut, DPRD: Jangan Cuma Jadi Etalase

TransJakarta Laut untuk Kepulauan Seribu Masih Dikaji

Pondokkebaikan.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan kajian pengembangan TransJakarta Laut sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan angkutan publik hingga Kepulauan Seribu. Rencana ini dikerjakan bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan PT TransJakarta, dengan perhatian pada kebutuhan mobilitas warga antarpulau serta hubungan Kepulauan Seribu dengan kawasan daratan Jakarta.

Gagasan layanan perairan tersebut diproyeksikan bukan hanya sebagai pilihan perjalanan penumpang. Konektivitas laut yang lebih teratur diharapkan dapat membantu masyarakat menjangkau pendidikan dan layanan kesehatan, sekaligus mendukung arus barang, jasa, serta kunjungan wisatawan lokal. Bagi wilayah kepulauan, keandalan transportasi menjadi unsur penting dalam kegiatan sehari-hari dan pergerakan ekonomi setempat.

Namun, rencana itu juga mendapat catatan dari DPRD DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Ramly H.I. Muhamad, meminta agar pengembangan layanan benar-benar berpijak pada kebutuhan warga, bukan sekadar menonjolkan proyek pembangunan.

“Kami apresiasi Gubernur untuk membuktikan seluruh kemampuan buat Kepulauan Seribu, namun bukan berarti Kepulauan Seribu ini menjadi salah satu etalase,” kata Ramly.

Pesan tersebut menekankan bahwa keberhasilan layanan laut nantinya tidak cukup diukur dari hadirnya armada atau fasilitas baru. Warga membutuhkan moda yang cepat, konsisten, aman, dan dapat diandalkan untuk perjalanan rutin. Karena itu, rancangan operasional, frekuensi pelayaran, kesiapan titik sandar, serta keterjangkauan biaya menjadi unsur yang perlu dipastikan sebelum layanan resmi dijalankan.

Dukungan Politik dan Kebutuhan Regulasi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyampaikan adanya dukungan dari tujuh fraksi DPRD DKI terhadap pengembangan transportasi air yang terintegrasi dan inklusif menuju Kepulauan Seribu. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI pada 7 Oktober 2026.

Pramono menekankan bahwa pengembangan TransJakarta Laut perlu memiliki dasar regulasi yang kuat. Selain kepastian hukum, model bisnis yang efisien dan berorientasi pada pengguna juga menjadi perhatian. Pendekatan itu penting agar layanan yang dirancang tidak berhenti sebagai rencana, melainkan dapat bertahan dan memberikan manfaat nyata dalam jangka panjang.

Pemprov DKI masih menelaah sejumlah pilihan tata kelola untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembahasan mencakup skema pengoperasian layanan, penyesuaian organisasi, serta bentuk pengelolaan yang memungkinkan layanan tetap mudah dijangkau masyarakat.

Pengembangan angkutan laut membawa tantangan yang berbeda dengan layanan bus di jalan raya. Keselamatan pelayaran, kondisi cuaca, kesiapan dermaga, prosedur naik-turun penumpang, hingga kelayakan kapal menjadi bagian dari unsur yang harus diperhitungkan. Seluruh aspek tersebut masuk dalam materi kajian sebelum keputusan penerapan diambil.

Tarif dan Keselamatan Menjadi Bagian Kajian

Saat ini, pembahasan TransJakarta Laut meliputi rancangan operasional, standar keselamatan pelayaran, kelayakan fasilitas dermaga, serta kemungkinan penyesuaian tarif. Pemerintah ingin layanan perairan itu tetap terjangkau tanpa mengabaikan kebutuhan pemeliharaan, keselamatan, dan kualitas pelayanan.

Hasil kajian akan dipakai sebagai landasan sebelum TransJakarta Laut diterapkan secara resmi. Tahap tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk mengukur kebutuhan perjalanan secara lebih cermat, menilai kesiapan infrastruktur, dan menyusun layanan yang sesuai dengan karakter wilayah Kepulauan Seribu.

Konektivitas publik yang lebih baik juga dapat memberi dampak praktis bagi warga. Perjalanan menuju fasilitas pendidikan atau kesehatan berpotensi menjadi lebih mudah jika tersedia jadwal yang jelas dan layanan yang terhubung. Di sisi lain, pengangkutan barang dan jasa dapat ikut terbantu melalui akses antarpulau yang lebih terstruktur.

Untuk sektor wisata, transportasi laut yang nyaman dan terintegrasi dapat memperluas pilihan perjalanan bagi pengunjung lokal. Meski begitu, orientasi utama layanan tetap perlu diarahkan pada mobilitas warga Kepulauan Seribu, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak kalah oleh kepentingan tampilan atau kunjungan rekreasi.

Layanan Darat Diminta Tetap Terjaga

Ramly juga mengingatkan Pemprov DKI agar rencana pengembangan moda laut tidak membuat kebutuhan transportasi warga di daratan Jakarta terabaikan. Ia menyoroti pentingnya perhatian terhadap layanan transportasi gratis, termasuk JakLingko, yang dibutuhkan masyarakat di berbagai wilayah ibu kota.

“Mohon apa yang disampaikan tadi, diserahkan kepada Transjakarta, itu profesional,” katanya.

Catatan tersebut memperlihatkan perlunya keseimbangan dalam pengembangan jaringan transportasi Jakarta. Penambahan layanan menuju Kepulauan Seribu diharapkan menjadi perluasan manfaat transportasi publik, bukan pengalihan perhatian dari layanan bus yang telah digunakan warga di daratan.

Pemprov DKI telah memastikan bahwa rencana rute laut tidak dimaksudkan untuk menurunkan kualitas ataupun frekuensi pelayanan TransJakarta di darat. Bus koridor, rute nonkoridor, dan armada pendukung lainnya disebut tetap akan dioperasikan secara optimal.

Dengan demikian, kajian TransJakarta Laut berada pada persimpangan dua kebutuhan: menghadirkan akses yang lebih kuat untuk Kepulauan Seribu dan menjaga mutu jaringan transportasi yang telah melayani Jakarta daratan. Keputusan akhir akan sangat ditentukan oleh kesiapan regulasi, keselamatan, biaya yang wajar, serta kemampuan layanan menjawab kebutuhan nyata warga setiap hari.