Di Balik TPS Liar Jaktim: Dari Tumpukan Sampah hingga Dugaan Bisnis Ilegal

Kematian Petugas Damkar dan Dugaan Bisnis Ilegal di Balik Kebakaran TPS Liar Kramat Jati

Pondokkebaikan.com – Kebakaran besar melanda kawasan pembuangan sampah liar di Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Sabtu pagi, 1 Agustus 2026. Api yang membakar tumpukan sampah seluas enam ribu meter persegi di Jalan Penggilingan Baru I ini tidak hanya mengancam permukiman warga, tetapi juga menelan korban jiwa seorang petugas pemadam kebakaran. Andriyono, Kepala Regu Tim C Damkar Sektor Cipayung, meninggal dunia saat menjalankan tugas pemadaman. Ia sempat mengeluhkan nyeri dada sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir.

Peristiwa ini membuka lembaran baru dalam dugaan praktik bisnis ilegal yang selama ini terjadi di lahan tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembalikan fungsi lahan yang semula direncanakan sebagai waduk atau embung ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anugerah menegaskan bahwa penimbunan sampah di Kampung Dukuh bukan sekadar kebiasaan warga, melainkan aktivitas berulang yang dilakukan pihak swasta.

Proses Pemadaman yang Berlangsung Sulit

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta atau Gulkarmat menerima laporan kebakaran pada pagi hari. Sebanyak sepuluh unit mobil pemadam dan lima puluh personel dikerahkan untuk mengatasi api yang menghasilkan asap pekat. Kondisi lapangan membuat proses pemadaman berjalan tidak mudah. Tumpukan sampah dan puing-puing di permukaan menutupi material yang masih terbakar di lapisan bawah.

Fenomena ground fire atau titik api di bawah permukaan muncul akibat kondisi tersebut. Api baru benar-benar padam total pada Senin, 3 Agustus 2026, setelah tiga hari operasi pemadaman berlangsung. Andriyono bertugas sebagai bagian dari tim pencari sumber air untuk mendukung pemadaman. Ia meninggal dunia setelah sempat mengeluhkan nyeri dada saat menjalankan tugasnya.

TPS Liar vs TPS Resmi: Perbedaan yang Signifikan

Tempat pembuangan sampah liar atau TPS liar adalah lokasi yang beroperasi di lahan tanpa izin resmi dari pemerintah daerah. Berbeda dengan TPS resmi yang dikelola pemerintah dengan sistem pengangkutan terjadwal ke tempat pemrosesan akhir, TPS liar umumnya muncul di lahan kosong, bantaran sungai, atau lahan yang diperuntukkan bagi fungsi lain.

Warga di sekitar lokasi Kramat Jati sebenarnya sudah memiliki sistem pengelolaan sampah sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tumpukan sampah yang terbakar bukan berasal dari aktivitas rumah tangga warga setempat. Sampah menumpuk tanpa penanganan yang semestinya, tidak dipilah, dan berpotensi mencemari lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

Dugaan Bisnis Ilegal dan Sanksi yang Akan Dijatuhkan

Temuan di lapangan mengarah pada dugaan adanya praktik bisnis ilegal di balik keberadaan TPS liar ini. Pramono Anugerah menyatakan bahwa masalah utama di lokasi tersebut adalah penimbunan sampah yang dilakukan pihak swasta secara berulang kali.

Akhirnya karena tumpukannya sudah cukup tinggi, terjadi kebakaran, jelas Pramono.

Gubernur DKI Jakarta juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengungkap identitas perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik penimbunan sampah di Kampung Dukuh. Jika perusahaan tersebut masih nekat mengulang perbuatannya, sanksi sosial akan diberikan.

Konteks Lebih Luas: Faktor Pendorong dan Tantangan

Beberapa faktor umum mendorong munculnya TPS liar di kawasan perkotaan seperti Jakarta. Keterbatasan fasilitas dan kapasitas pengelolaan sampah menjadi salah satu penyebab utama. Lemahnya pengawasan terhadap lahan kosong atau lahan yang belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya juga berkontribusi. Selain itu, kebiasaan sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan turut memperparah kondisi.

Kasus Kramat Jati menunjukkan pola yang berbeda dan lebih serius dibandingkan TPS liar pada umumnya. Pola semacam ini dalam berbagai kasus TPS liar biasanya melibatkan jasa angkut sampah tidak resmi. Jasa tersebut menawarkan tarif pembuangan lebih murah dibandingkan jalur resmi, dengan sumber sampah berasal dari sektor usaha atau komersial.

Dugaan ini memunculkan pertanyaan lebih lanjut mengenai asal sampah yang ditimbun. Mengingat warga sekitar sudah memiliki sistem pengelolaan sampah sendiri, pertanyaan tentang sumber sampah komersial menjadi semakin relevan. Pemerintah DKI Jakarta kini tengah menyusun strategi untuk mengembalikan fungsi lahan ini sesuai rencana awal sebagai waduk atau embung.

Menyikapi El Nino dan Kesiapan Warga

Di tengah tantangan pengelolaan sampah, pemerintah juga mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi fenomena El Nino. Pramono meminta setiap rukun warga untuk menyiapkan alat pemadam api ringan atau APAR dan memastikan pasokan air bersih tersedia. Langkah ini penting untuk mencegah kebakaran serupa terjadi di masa depan, terutama ketika kondisi cuaca kering memperpanjang risiko kebakaran.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya bergantung pada sistem resmi, tetapi juga memerlukan pengawasan ketat terhadap lahan-lahan yang berpotensi menjadi tempat pembuangan liar. Tanpa intervensi yang tepat, TPS liar akan terus menjadi masalah yang menghantui kawasan perkotaan seperti Jakarta.