Wamendagri Ribka: Pemda se-Tanah Papua Pastikan Penyaluran Dana Otsus Tahap II Tepat Waktu & Sasaran

Ribka Haluk Tekankan Pentingnya Penyaluran Dana Otsus Tahap II di Papua

Pondokkebaikan.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan pesan penting kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua. Ia meminta agar proses penyaluran Dana Otonomi Khusus pada tahap kedua tahun anggaran 2026 berjalan sesuai jadwal dan sasaran yang telah ditetapkan. Penekanan ini diberikan agar bantuan tersebut benar-benar menyentuh masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan di kawasan tersebut.

Dalam pertemuan evaluasi yang diselenggarakan baru-baru ini, Ribka menegaskan bahwa pemerintah pusat terus melakukan perbaikan sistem pengelolaan dana otonomi khusus. Evaluasi mencakup mekanisme penyaluran maupun pemanfaatan dana oleh daerah. Tujuannya jelas, yakni menciptakan tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat Papua.

Perbaikan Tata Kelola dan Pedoman Baru

Ribka menjelaskan bahwa pemerintah harus terus melakukan peninjauan terhadap cara bantuan disalurkan serta bagaimana dana otonomi khusus digunakan di tingkat daerah. Perbaikan ini diperlukan agar dampak positif dapat dirasakan secara langsung oleh warga Papua.

Tentunya pemerintah harus melakukan perbaikan-perbaikan, evaluasi terhadap penyaluran bantuan, juga penggunaan Dana Otonomi Khusus, agar Dana Otonomi Khusus benar-benar dapat memberikan impact, dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di Tanah Papua.

Sebagai dasar hukum, Ribka merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, seluruh pemda di Papua diharapkan mengikuti berbagai regulasi yang telah diterbitkan, termasuk surat edaran terkait penyesuaian penggunaan dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur.

Menurut Ribka, surat edaran tersebut telah disebarluaskan kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua. Hal ini menghilangkan kendala yang sebelumnya sering muncul akibat belum tersedianya pedoman pelaksanaan yang jelas.

Tidak ada lagi teman-teman di daerah yang menyampaikan bahwa kita belum mendapatkan arahan atau petunjuk, jadi surat edaran ini sudah sampai di daerah.

Capaian Tahap I dan Tantangan Tahap II

Dalam kesempatan yang sama, Ribka memberikan apresiasi atas pencapaian penyaluran dana otonomi khusus tahap pertama tahun anggaran 2026. Capaian ini dinilai lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa pemerintah daerah bahkan berhasil menyelesaikan penyaluran lebih cepat dari target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, Ribka mengingatkan bahwa pencapaian tersebut harus menjadi momentum untuk segera menyelesaikan penyaluran tahap kedua. Sesuai jadwal resmi, penyaluran tahap kedua seharusnya telah rampung paling lambat pada bulan Juni 2026. Namun, hingga rapat berlangsung, masih terdapat sejumlah daerah yang belum menyelesaikan proses penyaluran karena berbagai kendala administrasi dan persyaratan yang belum terpenuhi.

Ribka meminta pemerintah daerah untuk segera melengkapi seluruh persyaratan yang masih menjadi hambatan. Dengan demikian, penyaluran dana otonomi khusus tahap II dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahap satu ini sudah bagus, kita sudah selangkah-selangkah sudah oke, tapi tahap dua ini kemudian nanti kita cek daerah-daerah mana yang sudah selesai dan mana belum.

Penguatan Pengawasan dan Transparansi

Selain percepatan penyaluran, Ribka juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap penggunaan dana otonomi khusus. Ia meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di daerah untuk meningkatkan fungsi reviu, pendampingan, dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap seluruh program yang dibiayai dana otonomi khusus.

Pengawasan yang efektif harus berjalan seiring dengan transparansi. Masyarakat perlu mengetahui dan dapat mengawasi bagaimana dana otonomi khusus digunakan di daerah mereka. Hal ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Jadi ini tolong diperhatikan dulu oleh teman-teman pemerintah daerah karena kita sudah komitmen antara KPK dan pemerintah daerah, bahwa kita akan transparansi, kita akan mengumumkan … sehingga masyarakat itu tahu.

Kehadiran Pejabat dan Peserta Rapat

Rapat evaluasi tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Velix Wanggai. Sementara itu, para gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua serta anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua lainnya mengikuti rapat secara virtual dari masing-masing daerah.

Penyaluran dana otonomi khusus merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan di Papua. Dana ini berasal dari pendapatan asli daerah yang dialokasikan khusus untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Dengan penyaluran yang tepat waktu dan tepat sasaran, diharapkan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih cepat dan merata. Masyarakat Papua dapat merasakan manfaat nyata dari dana otonomi khusus yang telah menjadi hak mereka sejak lama.

Kendala administrasi dan persyaratan yang masih menghambat penyaluran tahap II perlu segera diatasi. Pemerintah daerah diminta untuk bekerja sama dengan instansi terkait agar proses penyaluran dapat berjalan lancar. Transparansi dalam penggunaan dana juga harus dijaga agar masyarakat dapat mempercayai bahwa dana otonomi khusus benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah.

Dengan adanya surat edaran terbaru dan penguatan pengawasan dari APIP serta KPK, diharapkan tata kelola dana otonomi khusus di Papua akan semakin baik. Masyarakat Papua dapat berharap bahwa pembangunan di tanah air bagian timur ini akan terus mengalami kemajuan yang signifikan dalam tahun-tahun mendatang.